We're open Closes at 5:00 pm

Redaksi

Sinergi Pemprov dan Polri: Gubernur Anwar Hafid dan Kapolda Sulteng Resmi Lepas 565 Peserta Mudik Gratis Nataru 2025

PALU || jejakindonesia.id - Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Dr. Endi Sutendi, mendampingi Gubernur Sulteng, Dr. Anwar Hafid, melepas secara resmi program "Berani Mudik Gratis" di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Senin (22/12/2025). Sebanyak 565 pemudik diberangkatkan menggunakan 41 unit kendaraan menuju berbagai destinasi, seperti Poso, Ampana, Luwuk, Tentena, hingga Morowali.

Kapolda Irjen Pol. Endi Sutendi menegaskan komitmen Polri untuk mengawal dan mengamankan arus mudik guna menekan potensi kecelakaan lalu lintas. Beliau meminta para pemudik untuk selalu mematuhi aturan jalan raya dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan hingga sampai ke tujuan.

“Polri mendukung penuh program mudik gratis ini karena sejalan dengan upaya kami dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan menjaga kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru,” ucap Irjen Pol. Endi Sutendi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan bahwa program "Berani Mudik Gratis" merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi warga agar dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Melalui program ini, ia berharap masyarakat dapat terbantu untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Semoga dengan Berani Mudik Gratis, saudara-saudara kita bisa terbantu untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman masing-masing," ujar Anwar Hafid.

Selain memberikan fasilitas transportasi, Anwar mengimbau warga agar merayakan Nataru secara sederhana serta senantiasa menjaga toleransi antarumat beragama di wilayah Sulteng. Selain untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, program ini digagas guna menekan potensi kecelakaan lalu lintas serta mengurai kepadatan kendaraan di jalur mudik selama masa libur Nataru.

Komisi 1 DPRD Kota Medan Minta Satgas PPA Dinas P3APMPPKB Dampingi Korban TPPO Ke Pekanbaru

MEDAN || jejakindonesia.id - Anak di bawah umur kembali menjadi target sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui media sosial, pelaku menawarkan pekerjaan di Pekanbaru dengan iming-iming gaji menggiurkan per bulannya.

Pihak Kepolisian di Pekanbaru berhasil memulangkan satu orang korban dugaan TPPO tapi tidak menangkap pelaku.

Sedangkan anak dibawah umur di Medan berhasil melarikan diri dari penyekapan di Pekanbaru.

Gabungan Awak Media Medan Bersatu (GAMMB) Akan Berangkat Ke Pekanbaru Bongkar Dugaan TPPO Korbannya Anak Medan

"Tencananya kita akan berangkat ke Pekanbaru, menelusuri kasus TPPO yang korbannya anak dari rekan jurnalis yang tinggal di medan," ungkapnya, Senin (22/12/2025)

Roby Barus Komisi 1 DPRD Kota Medan mengatakan dirinya berharap Satgas Satgas PPA Dinas P3APMPPKB untuk dampingi Korban TPPO ke Pekanbaru

"Kita minta Satgas Satgas PPA Dinas P3APMPPKB Kota Medan memberikan perhatian khusus untuk mendampingi korban TPPO ke Pekanbaru," katanya.

Sebelumnya Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak gencar dilakukan oleh DPRD dan Pemko Medan ke berbagai wilayah, menekankan kewajiban bersama dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta memastikan hak anak atas identitas (akta lahir, KIA tanpa biaya), pendidikan, dan mencegah pernikahan dini, dengan sanksi tegas bagi pelanggar, menjadikannya payung hukum penting untuk mewujudkan Medan Layak Anak.

Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Medan adalah tim yang dibentuk untuk membantu pemerintah melindungi dan menangani kasus kekerasan, diskriminasi, atau masalah lain yang dialami perempuan dan anak di wilayah Medan, dengan tugas seperti pendampingan, penjangkauan korban, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial, berkoordinasi dengan Dinas P3APMPPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Kota Medan dan UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Utama:
Mencegah, menjangkau, dan mengidentifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Memberikan pelayanan komprehensif kepada korban (pengaduan, kesehatan, hukum, rehabilitasi).

Menjadi jembatan antara masyarakat dan dinas terkait untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Peringati Hari Ibu ke-97, Kapolda Jabar: Perempuan Adalah Penggerak dan Pemimpin Profesional di Polri

BANDUNG || jejakindonesia.id - Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung khidmat di Mapolda Jawa Barat, Senin (22/12/2025). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., serta diikuti oleh Pejabat Utama Polda Jabar, personel Polri, dan ASN.

Dalam upacara tersebut, Kapolda Jabar membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si  pada Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025. Disampaikan bahwa Hari Ibu merupakan momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan dan kebebasan untuk berperan aktif bersama laki-laki dalam membangun bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu harus menjadi momentum refleksi bersama untuk terus memperkuat peran perempuan di berbagai bidang, termasuk di lingkungan Kepolisian.

“Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Di lingkungan Polri, perempuan tidak hanya berperan sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penggerak, pemimpin, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta berintegritas, ” ujar Kapolda Jabar.

Kapolda Jabar menegaskan bahwa Polda Jawa Barat berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang setara, aman, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan.

“Semangat Hari Ibu ini harus kita jadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, ” tambahnya.

Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan motor utama perubahan di berbagai sektor kehidupan

Upacara peringatan Hari Ibu di Polda Jawa Barat ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus memperkuat sinergi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

Kapolresta Banyuwangi Pimpin Ramp Check di Pelabuhan ASDP Ketapang Jelang Nataru 2025–2026

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Menjelang lonjakan arus penumpang pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memimpin langsung kegiatan Ramp Check di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Senin (22/12/2025) siang. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran layanan penyeberangan Jawa–Bali selama Operasi Lilin Semeru 2025.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur gabungan dari Polresta Banyuwangi, TNI, KSOP Kelas III Tanjung Wangi, BPBD, Basarnas, serta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang Banyuwangi. Hadir pula Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono, S.I.K., dan General Manager ASDP Ketapang Ardhy Ekapaty beserta jajaran stakeholder terkait.

Kapolresta Banyuwangi menjelaskan bahwa ramp check difokuskan pada empat aspek krusial. Pertama, keselamatan kapal. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan, hingga dokumen kelaiklautan. Bersama KSOP, Polresta memastikan hanya kapal yang memenuhi standar yang diizinkan berlayar.

“Apabila ditemukan kapal yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak akan diberikan Surat Izin Berlayar (SIB),” tegas Kombes Pol. Rama Samtama Putra.

Kedua, keselamatan manusia atau penumpang, khususnya awak kapal dan pengemudi angkutan. Petugas melakukan tes urine secara acak terhadap sekitar 20 awak kapal (ABK) dan sopir bus. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba.

“Ini menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab awak transportasi, dalam memberikan pelayanan yang aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, pemeriksaan manifest penumpang dan kendaraan. Pengecekan dilakukan sejak kendaraan masuk gate pelabuhan hingga sinkronisasi data di atas kapal. Petugas memastikan kesesuaian data by name dan by address, identitas penumpang, serta jenis kendaraan yang diangkut.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya ketidaksesuaian data barcode tiket dengan kondisi kendaraan di lapangan. Kendaraan tersebut langsung diputar balik untuk dilakukan verifikasi dan pemesanan ulang sesuai data yang benar.

Keempat, pemeriksaan sarana dan prasarana pelabuhan, termasuk moveable bridge (MB) 1 hingga 4 yang digunakan dalam proses bongkar muat. Dari hasil pengecekan bersama, seluruh fasilitas dinyatakan dalam kondisi baik, aman, dan layak operasional.

Kapolresta Banyuwangi menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Operasi Lilin Semeru 2025, khususnya pada simpul transportasi strategis seperti Pelabuhan Ketapang.

“Secara keseluruhan hasil pengecekan menunjukkan kondisi yang baik dan sesuai standar. Kami berharap pelayanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.

Sementara itu, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang Banyuwangi, Ardhy Ekapaty, memastikan seluruh fasilitas pelabuhan berada dalam kondisi siap dan berfungsi optimal. Berbagai persiapan telah dilakukan jauh hari sebelum masa Nataru, mulai dari ramp check, kesiapan naval bridge (NB) di trestle dan landasan, hingga pengecekan rumah NB sebagai pusat pengoperasian.

“Seluruh fasilitas bekerja dan berjalan dengan baik. Perawatan rutin harian tetap kami lakukan secara konsisten,” jelasnya.

Terkait kebijakan pembatasan kendaraan, Ardhy menegaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas instansi yang biasanya diberlakukan pada momen Nataru dan angkutan Lebaran.

“Pada prinsipnya kendaraan logistik tetap dilayani karena merupakan kebutuhan penting. Namun prioritas utama tetap diberikan kepada kendaraan kecil dan penumpang,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa tingkat kepadatan penyeberangan pada malam sebelumnya masih relatif rendah, sekitar 1 persen. Untuk periode Nataru, ASDP memprediksi kenaikan trafik penumpang dan kendaraan berkisar 2 hingga 3 persen.

“Sejak sore kemarin mulai terlihat peningkatan. Namun berkat sinergi dengan Polri, KSOP, Basarnas dan BPBD, penumpukan kendaraan dapat segera diurai dan diseberangkan menuju Pelabuhan Gilimanuk,” ujarnya.

Ardhy memastikan antrean kendaraan tidak sampai meluber ke luar area pelabuhan. “Tidak terjadi kemacetan panjang hingga ke jalan umum,” tegasnya.

Menanggapi terkait pengaturan pengangkutan, khususnya untuk kendaraan truk besar jenis tronton dan box berukuran besar yang diarahkan ke Pelabuhan LCM Ketapang, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kewenangan langsung PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), melainkan berada di bawah otoritas instansi terkait lainnya.

Usai ramp check di area pelabuhan, Kapolresta Banyuwangi bersama rombongan melanjutkan pengecekan langsung ke KMP Wicitra Dharma III. Pemeriksaan meliputi ruang kemudi kapal, alat navigasi, serta kelengkapan keselamatan seperti pelampung, life raft, dan sekoci penyelamat.

Langkah ini menegaskan keseriusan aparat dan pengelola pelabuhan dalam menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan Ketapang–Gilimanuk selama libur Nataru. (rag/bp-bwi)

Warga Kabat Resah, Balap Liar Kerap Terjadi di Jalan Desa Pondok Nongko

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Aktivitas balap liar yang marak terjadi di ruas jalan sekitar Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, yang mengarah ke Pantai Cemara, telah menimbulkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat setempat. Warga melaporkan bahwa kegiatan ilegal ini dapat terjadi hingga tiga kali dalam seminggu.

​Keresahan warga sangat beralasan karena intensitas balap liar yang tinggi. Menurut keterangan dari warga setempat, balap liar tersebut sering terjadi pada sore hari, terutama pada akhir pekan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

​Salah satu warga, Bapak Misnadi, menyampaikan kekecewaannya mengenai situasi tersebut. "Balap liar yang sering terjadi di jalan desa Pondok Nongko arah ke Pantai Cemara tidak ada aparat yang mengamankan. Kami masyarakat sangat resah dan sangat terganggu adanya balap liar di jalan desa kami," ujar Misnadi.

​Dari pantauan yang dilakukan oleh tim mediabangsa.net, kegiatan balap liar di lokasi ini terorganisir dan bahkan telah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Diketahui, terdapat akun media sosial Instagram dengan nama @KedawungRaceaway yang diduga menayangkan atau mendokumentasikan aksi balap liar tersebut.

​Masyarakat Kabat berharap penuh agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas. "Kami berharap balap liar ini ditindak oleh pihak Polresta Banyuwangi karena sangat merugikan masyarakat," tutup Misnadi, mewakili aspirasi warga yang terganggu oleh aktivitas berbahaya dan melanggar hukum ini.

Reporter : Rio