Menuju 2026, Menteri Agus Andrianto Luncurkan 15 Program Aksi Transformasi Imigrasi dan Pemasyarakatan
JAKARTA || jejakindonesia.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., meluncurkan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) sebagai arah kebijakan dan acuan kerja jajaran pada tahun 2026. Peluncuran tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Tahun 2025 Kemenimipas, Selasa (16/12).
Kelima belas program aksi ini merupakan tindak lanjut dari 13 program akselerasi Kemenimipas tahun 2025 yang diselaraskan dengan 8 program prioritas Presiden sebagaimana tertuang dalam Rincian Output (RO) APBN Tahun 2026. Fokus kebijakan tersebut mencakup penguatan layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan peran kementerian dalam mendorong investasi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan bahwa penetapan 15 program aksi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan pedoman kerja strategis yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Di akhir tahun ini, kita evaluasi kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bersamaan dengan itu, kita canangkan 15 program aksi yang akan menjadi acuan kerja seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2026," ujar Menteri Agus dalam keterangannya Rabu (17/12/2025).
Lebih lanjut, Menteri Agus menjelaskan bahwa program-program tersebut dirancang untuk memastikan kehadiran negara semakin dirasakan masyarakat. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital; peningkatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI); serta penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor diarahkan untuk mendukung iklim investasi dan perdagangan global yang sehat dan berkelanjutan.
Di sisi Pemasyarakatan, Kemenimipas menaruh perhatian besar pada penyelesaian persoalan struktural seperti overcapacity dan overcrowding melalui pendekatan yang komprehensif, sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan. Program kemandirian pangan melalui pertanian, perikanan, dan peternakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), pembangunan dapur sehat untuk mendukung program makan bergizi gratis, hingga pemasaran produk karya warga binaan melalui koperasi dan UMKM menjadi bagian dari strategi besar tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program ini berdampak langsung; baik bagi peningkatan kualitas layanan publik, kesejahteraan masyarakat sekitar UPT (Unit Pelaksana Teknis), maupun bagi pembinaan Warga Binaan; agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujar Menteri Agus.
Selain itu, Kemenimipas juga memperkuat dimensi sosial dan pembangunan manusia melalui pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta bakti sosial, hingga peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui penyelenggaraan Massive Open Online Courses (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Program efisiensi energi dengan pemanfaatan energi baru terbarukan serta penyediaan fasilitas rumah ASN turut menjadi bagian dari upaya membangun institusi yang berkelanjutan dan adaptif.
Pelaksanaan 15 program aksi ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan akan dipantau secara berjenjang serta berkala. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, terbuka terhadap masukan, serta terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan.
Menutup arahannya, Menteri Agus mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum rapat koordinasi ini sebagai titik awal penguatan transformasi kelembagaan.
Dengan peluncuran 15 program aksi tersebut, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.
