Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Bukti Nyata Respons Cepat Pos Pam RCW Medan, Tanggapi Dumas melalui Layanan Call Center 110

MEDAN || jejakindonesia.id - Polsek Sunggal melalui Pos Pam RCW Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui quick respon layanan Call Center 110, sebagai sarana pengaduan masyarakat yang siap siaga selama 24 jam. Layanan ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Medan khsususnya Polsek Sunggal melalu Pos Pam RCW Medan (01/01/2026),

Pada kamis dini hari, 01 Januari 2026, sekira pukul 02.30 Wib, Polrestabes Medan menerima laporan pengaduan masyarakat melalui layanan 110 dari seorang pelapor bernama J.Bangun terkait adanya keributan disalah satu SPBU jalan Ngumban Surbakti kelurahan Sempakata kecamatan Medan Selayang, pengaduan tersebut diterima dan ditindaklanjuti secara cepat oleh operator layanan 110 Polrestabes Medan

Menindak lanjuti laporan tersebut, Operator Call Center 110 Polrestabes Medan, segera menghubungi Oprator Polsek Sunggal yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Personil Pos Pam RCW Medan yang melaksanakan Pengamanan pergantian tahun, tak selang berapa lama personil Pos Pam RCW Medan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dimaksud

Personel Pos Pam RCW Medan Aipda Triandy dan Bripka Marwan dengan sigap menuju lokasi kejadian dan setibanya di lokasi, petugas Pos Pam RCW tidak menemukan keributan sesuai yang dilaporkan melalui Call Center 110

Selanjutnya Pesonil Pos Pam RCW Medan Bripka Marwan menghubungi pelapor J.Bangun dan didapat informasi bahwasanya "tadinya ada kesalah pahaman antara seorang laki - laki kepada penjual parfum (minyak wangi), yang mana laki - laki tersebut merasa cemburu dan tidak senang kepada penjual parfum, dikarenakan penjual parfum menawarkan dagangannya kepada pasangannya (ceweknya) kejadian tersebut sempat menjadi tontonan orang - orang yang melintas dan yang akan mengisi bahan bakar minyak di SPBU ini, kejadian tersebut hanya cekcok mulut tidak sempat menjadi perkelahian". ucap pelapor

Atas respon cepat dan profesional dari jajaran Polrestabes Medan Polsek Sunggal melalui Personil Pos Pam RCW Medan, pelapor menyampaikan ucapan terima kasih kepada petugas kepolisian, khususnya Polsek Sunggal Pos Pam RCW Medan, yang telah sigap menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan Call Center 110.

Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Hutabarat.S.H,M.H menegaskan bahwa layanan Call Center 110 merupakan sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan Polri, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dalam menyampaikan laporan maupun pengaduan. Polrestabes Medan khususnya Polsek Sunggal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan Polri yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sesuai dengan Commander Wish Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr.Jean Calvjin Simanjuntak.S.I.K, M.H "Menajaga Harkamtibmas Yang Humanis Dengan Keikhlasan dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas".tegas Kompol Bambang Hutabarat

Agus Flores Tegaskan Penertiban Penggunaan Nama dan Logo FR/FRN, Minta Media Patuhi Aturan Hukum

SURABAYA || jejakindonesia.id - Ketua Umum Fast Respon (FR) / Fast Respon Nusantara (FRN), Raden Mas MH Agus Rugiart, S.H atau yang akrab disapa Agus Flores, menyampaikan penegasan terkait penggunaan nama, logo, dan identitas organisasi FR/FRN oleh pihak-pihak tertentu yang dinilai belum memiliki legalitas dan izin resmi.

Dalam pernyataannya, Agus Flores menekankan bahwa penggunaan logo dan atribut organisasi tanpa dasar hukum yang jelas dapat berpotensi melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa setiap pihak yang menggunakan identitas organisasi wajib memiliki izin resmi serta kartu tanda anggota (KTA) yang sah.

“Jika diperiksa secara hukum, izin penggunaan logo dan HaKI harus jelas. Tanpa itu, tentu akan menjadi persoalan hukum,” ujar Agus Flores dalam komunikasi internal yang beredar di kalangan pengurus.
Selain menyoroti aspek legalitas, Agus Flores juga menekankan pentingnya satu komando dalam organisasi demi menjaga marwah dan arah perjuangan FR/FRN. Ia menilai, penataan internal perlu dilakukan secara bertahap namun tegas agar organisasi berjalan sesuai tujuan awal.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP PW FR/FRN Counter Polri turut menyampaikan imbauan kepada seluruh jajaran dan media yang tergabung agar menertibkan pemberitaan yang dinilai tidak lagi sejalan dengan kebijakan organisasi.
“Mohon kerja samanya sesuai arahan pimpinan. Apabila masih terdapat pemberitaan terkait FRIC, dimohon untuk disterilkan atau ditakedown tanpa terkecuali. Ke depan, tahun 2026 dipastikan steril,” demikian imbauan resmi yang disampaikan Sekjend.

Langkah ini, menurut pengurus pusat, bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan sebagai bagian dari penataan organisasi dan konsolidasi internal, agar tidak terjadi penggunaan nama besar organisasi untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan prinsip take and give serta garis komando yang telah ditetapkan.
Pihak organisasi juga menegaskan bahwa pintu komunikasi tetap terbuka bagi anggota maupun pihak yang ingin bergabung secara resmi, selama mengikuti mekanisme, aturan, dan struktur yang sah.

Dengan penataan ini, FR/FRN berharap ke depan dapat menjadi organisasi yang lebih tertib, profesional, dan taat hukum, serta mampu menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. (Ozi/FF/FRN)

Mengetuk Pintu Langit, Banyuwangi Sambut 2026 dengan Muhasabah dan Doa Bersama

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi menutup malam pergantian tahun, Rabu (31/12/2025), dengan muhasabah dan doa bersama di Alun-alun Taman Blambangan. Ribuan jamaah, tokoh agama, kiai, dan pejabat daerah larut dalam suasana khusyuk, bermunajat memohon keberkahan untuk Banyuwangi di tahun mendatang.

Dalam malam refleksi akhir tahun dan doa bersama tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak masyarakat mengirimkan doa terbaik, bukan hanya untuk Banyuwangi, tetapi juga bagi saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.

“Tidak semua saudara kita menutup tahun 2025 dengan kegembiraan. Maka pada malam ini mari kita penuhi dengan doa. Kita hadiahkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji,” kata Ipuk.

Ipuk bersyukur Banyuwangi mampu melalui 2025 dengan berbagai capaian positif. Banyak prestasi dan keberhasilan yang diraih berkat gotong royong seluruh elemen masyarakat Banyuwangi.

Sesuai tema Hari Jadi Banyuwangi, “Tandang Bareng”, menjadi semangat bersama dalam membangun daerah.

“Semoga di tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik, lebih damai, dan berkah bagi Banyuwangi. Semoga Allah SWT terus melindungi Banyuwangi. Menjauhkan dari segala bala dan bencana,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ipuk juga berdialog secara virtual dengan Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyampaikan duka dan keprihatinan atas bencana yang menimpa keluarga Banyuwangi di wilayah tersebut.

“Kami turut berduka atas musibah yang dialami saudara-saudara kita. Semoga Ikawangi di Aceh dan Sumatera selalu dilindungi Allah dan segera pulih,” kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi, lanjut dia, telah melakukan penggalangan donasi kemanusiaan melalui program “Banyuwangi Berbagi” untuk korban bencana dan hasilnya akan disalurkan melalui Ikawangi Pusat untuk diberikan kepada warga Banywuangi yang terdampak bencana Sumatera.

“Semoga bermanfaat dan barokah. Salam untuk keluarga besar Ikawangi di Aceh dan Sumatera dari kami semua,” ujarnya.

Hadir dalam malam refleksi akhir tahun tersebut sejumlah tokoh agama, di antaranya KH Zainullah Marwan, KH Toha Muntaha, KH Hasan Toha, KH Ahmad Wahyudi, KH Riza Azizy, Ketua MUI Banyuwangi KH Muhaimin Asmuni, serta para ulama lainnya.

Mereka mengajak jamaah mengetuk pintu langit agar Banyuwangi senantiasa diberi keberkahan dan perlindungan, yang kemudian dirangkai dengan istigasah dan doa secara bergantian, dipimpin langsung oleh para kiai yang hadir.

Lantunan sholawat dari Majelis Sholawat Mahabbatun Nabi menggema sepanjang acara, sebelum malam refleksi tersebut ditutup dengan penampilan musik Sabrang MDP dan Letto. (*)

Jembatan Pedalaman di Ujung Timur Satgas Yonif 521/DY Mengimplementasikan Pendekatan Teritorial Mendukung Pembangunan Serta Kesejahteraan Rakyat Papua

Mamberamo Tengah || jejakindonesia.id -- Menunjukkan kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat Papua, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga pembangunan kesejahteraan.

Di jantung pedalaman Papua sebuah kisah nyata tentang harapan dan kolaborasi terwujud, Warga kampung Eragayam Distrik Eragayam kini merasakan perubahan monumental berkat pembangunan jembatan penghubung yang diimpikan.

Upaya luar biasa ini hasil sinergi antara TNI Melalui Satgas Yonif 521/DY, bersama semangat juang masyarakat setempat. Selama bertahun-tahun, ancaman tanah longsor selalu kerap menjadi masalah terutama saat musim hujan, menjadi momok menakutkan yang menghambat mobilitas dan membahayakan keselamatan warga.

Sejak matahari terbit kita sudah mulai menyiapkan keperluan untuk bekerja, para prajurit TNI telah siap siaga dilokasi , memetakan medan dan mempersiapkan segala kebutuhan,Tak lama berselang Warga Kampung Eragayam pun berdatangan membawa Peralatan seadanya tanpa perlu diinstruksikan mereka langsung membaur dalam balutan kerja bakti. Momen ini menjadi saksi bisu kekuatan solidaritas yang mengikat erat masyarakat Papua dan TNI.

Jembatan yang nantinya berdiri kokoh ini bukan sekedar tumpukan kayu dan material, melainkan sebuah simbol kuat dari keterhubungan, rasa aman, dan jaminan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh warga Kampung Eragayam. (1/1/2026).

Komandan Pos Eragayam, Letda Inf Anggi Hardika, menegaskan komitmen satgas dalam mendukung penuh keselamatan dan kelancaran mobilitas warga di daerah terpencil seperti Eragayam.

“Kami berharap jembatan ini nantinya benar benar bermanfaat bagi seluruh warga. Akses menuju pasar,sekolah, dan kebun lebih aman. Semoga jembatan ini menjadi penghubung kebaikan dan kemajuan bagi kampung Eragayam,” tegasnya .

“Atas nama seluruh masyarakat Kampung Eragayam, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Satgas Yonif 521/DY Membantu Mengulurkan tangan & tenaga demi Kemajuan Membawa harapan untuk kampung kami,” ujar kepala kampung Eragayam, Larson Karoba.

Komandan Satgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata,S.E,M.I.P, "Mengimplementasikan pendekatan teritorial tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua."

Jembatan yang dibangun TNI di Papua sebagai "Jembatan Harapan" karena menjadi simbol penghubung, harapan baru, dan wujud nyata TNI dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan rakyat Papua.

Bahwa Manunggal TNI-Rakyat adalah kunci untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan di wilayah ujung timur Indonesia yang lebih baik.

*Prajurit Macan Kumbang Berhasil (Yonif 521/DY)*

Yang Teken Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Susilo Bambang Yudhoyono, Xi Jinping Hingga Joko Widodo

Jejakindonesia.id || Bandar Udara (Bandara) IMIP (Indonedia Morowali Indystrial Park) merupakan perusahaan kerjasama antara Bintang Delapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (China) yang fokus pada produksi nikel l, stainless Ste, Carbon Steel dan bahan baku baterai kebderaaan listrik.

Menurut Menteri Pertahanan Syafrie Syansuddin Bandara IMIP "anomali" karena tidak memiliki perangkat negara seperti pis imigrasi, bea cukai dan karantina, padahal sudah berstatus internasional sehak bulan Agustus 2025. Kecenasan dan kekhawatiran tentang ancaman kedaulatan negara dan penyelundupan barang maupun orang menjadi tidak bisa dikontrol oleh pemerintah yang mengurus republik ini.

Secara kronologis, Bandara IMIP ditetapkan sebagai Bandara Interbasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 38 Tahun 2025. Pada November 2025 Menteri Pertahanan Syafrie Syansuddin kengunjungi Babdara IMIP dan menemukan tidak adanya otoritas negera di Bandara IMIP ini. Hingga pada 13 Oktober 2025 Kementerian Perhubungan mencabut izin penerbangan internasional Bandara IMIP yang berada di Morowali ini. Jadi hanya pemberlakuan status ibterbasional Bandara IMIP hanya sudah terjadi antara Ahustus 2025 hingga 13 Oktober 2025.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan bahwa Kemenhub telah menerjunkan personil ke Bandara IMIP untuk melakukan pengawasan, tanpa kejelasan sejak kapan pebempatan personil Kemenhub tersebut ditempatkan di Bandara IMIP. Namun potensi penyelundupan barang dan manusia sebagai pekerja ilegal asing di Indonesia semaki tidak terkontrol dan mengancam keamanan negara karena sangat rawan terjadi konflik fisik dengan tenaga kerja Infonesia yang merasa mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak perusahaan. Hingga dapat dipastikan telah nenimbulkan kerugian tak hanya bagi negara, tetapi lebih parah kerugian bagi rakyat sebagai pemilik negeri ini.

IMIP berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sukawesi Tengah telah beroperasi tanpa memiliki otoritas negara di dalamnya, sehingga pekerjaan apa saja bisa dilakukan, mulai dari nemasukkab barang dan mengeluarkan barang dari Indonesia secara bebas termasuk memasukkan tenaga kerja asing secara ilegal untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak pernah bisa diketahui, hingga sangat mungkin telah merugikan negara Indonesua, atau bahkan bisa mengancam keutuhan babgsa dan negara yang sangat gawat sifatnya.

Inilah bentuk nyata dari pengkhianatan pejabat negara tergadap bangsa dan negara Indonesia dengan membiarkan pihak asing berbuat seenaknya di negeri kita ini tanpa memperhatikan dengan serius tentang keamanan dan pertahanan negara dari kesemena-menaan bangsa asing. Sementara pejabat negara yang melakukan pembiaran dari kesemena-menaan bangsa asing ini hanya ingin menangguk untung untuk memperkaya durinya sendiri. Oleh karena itu, pengusutan yang tuntas terhadap aoarat pemerintah yang melakukan pembiaran -- apakagi bagi mereka yang jelas-jelas terlibat melakukan kejahatan san pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini harus dan wajib diganjar hukum yang seberat-berat mungkin. Oleh karena itu, rakyat sangat menaruh perhatian dan terus nenyimak bagaimana kasus yang sangat meremehkan sekaligus merendahkan martabat babgsa Indonesia dan bisa mengancam keamanan dan ketahanan negara untuk melindungi segenap warga bangsa serta negara Indonesia dari kendali bangsa maupun negara asing.

Bandara IMIP jelas dikelola oleh swasta dengan pengawasan sepenuhnya oleh Direktorat Jendral Perhubungan Udara Pemerintah Republik Indonesia (DJPU). Setelah gaduh IMIP dianggap telah mekakukan tata kelola Bandara tanpa otoritas negara di dalamnya, Wanen Perhubungan berdalih pada 26 November 2025 telah menempatkan sejumlah personil, mulai dari vea cukai, kepolisian dan dari Kementerian Perhubungan sendiri. Namun pada waktu sebelumnya, bagaimana dengan waktu ketiadaan otoritas negara itu bisa terjadi ?

Tsingshan Group melakukan kerjasama dengan PT. Bintang Delapan Investama mendirikan PT. Sukawesi Mining Investment (SMI) di Indonesia pada tahun 2009. Sehingga PT. SMI dapat melakukan pengembangan terhadap tambang nikel seluas 47.000 hektar di Kabupaten Morowali, Sukawesi Tengah. Lalu dibuat kesepakatan antara perusahaan tersebut untuk mendirikan pabrik di Bohodopi, Morowali. Dan pada tahun 2013 kedua perusahaan ini sepakat menanamkan tiang pancang (groundbreaking) pembangunan pabrik pemurnian nikel di Morowali. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubuhkan tanda tangannya bersama Ptesiden China Xi Jinping dalam pendirian kawasan IMIP tersebut pada forum Bisnis Indonesia-China di Jakarta, pada 3 Oktober 2013. Hingga pada 29 Mei 2015 kawasan IMIP diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Begitulah keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dalam pembangunan IMIP hingga mengundang komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang galak dan keras untuk menbersihkan negeri ini. Hingga dia meyakinkan kekisruhan Bandara IMIP ini kata Purbaya Yudhi Sadewa lantaran kesalahan kebijakan dari pemerintah yang berwenang dalam menangani perijinan. Dia pun mengaku tidak paham bagaimana mungkin di IMIP itu tidak ada imigrasi dan bea cukai, kata Menkeu kepada wartawan saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 27 Nobember 2025. Yang pasti, ketika itu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum ada tim Bea Cukai yang diperintahkan bertugas di IMIP. Jadi memang jelas adanya kesalahan kebijakan seperti yang diungkapkan Menkeu. Karena sejak proses awal hingga wajtu operasional terakhir IMIP harus tuntas diperiksa dan diproses secara hukum. Sebab hanya dengan begitu kepercayaan rakyat terhadap pengelola negara dapat segera dipulihkan.

 

Banten, 28 Desember 2025