Redaksi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Beredarnya isu mengenai dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap salah satu advokat muda Banyuwangi, Nanang Slamet, S.H., M.Kn., turut mendapatkan perhatian dari kalangan alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Salah seorang alumni GMNI, Dendy Eka Wardana SH, menyampaikan bahwa informasi yang berkembang tersebut perlu disikapi secara serius, tetapi tetap dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum terdapat fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dendy, munculnya isu tersebut menjadi perhatian karena Nanang selama ini dikenal aktif menyuarakan berbagai persoalan masyarakat, terutama persoalan yang berkaitan dengan masyarakat kecil, buruh, ketimpangan penegakan hukum, hingga berbagai persoalan sosial di Kabupaten Banyuwangi.

“Kalau memang isu itu benar, tentu sangat kami sayangkan. Kritik yang disampaikan seorang advokat maupun aktivis terhadap kebijakan atau penegakan hukum jangan sampai kemudian dipersepsikan sebagai sebuah permusuhan. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam negara demokrasi,” ujar Dendy.

Dendy menambahkan bahwa Nanang bukan sosok yang asing di lingkungan keluarga besar kaum nasionalis dan Marhaenis. Menurutnya, Nanang memiliki latar belakang sebagai kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

“Terlebih lagi Nanang adalah alumni kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang menjadi kebanggaan kami karena konsistensinya selalu membela kaum Marhaenis. Sikap kritis dan keberpihakannya terhadap masyarakat kecil merupakan nilai perjuangan yang sejak mahasiswa terus dia pegang sampai sekarang,” tegas Dendy.

Menurut Dendy, sebagai sesama alumni GMNI, dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perhatian ketika terdapat kader maupun alumni yang sedang menjalankan fungsi advokasi terhadap masyarakat dan kemudian muncul isu mengenai dugaan kriminalisasi.

Meski demikian, Dendy menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai siapa pihak yang diduga berada di balik isu tersebut. Ia berharap informasi yang berkembang di masyarakat tidak benar dan tidak pernah benar-benar terjadi.

“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Justru kami berharap isu tersebut hanya sebatas isu. Tetapi apabila kemudian terdapat fakta atau tindakan nyata yang mengarah pada kriminalisasi karena sikap kritisnya, tentu kami sebagai sesama alumni dan keluarga besar kaum Marhaenis tidak akan tinggal diam,” katanya.

Dendy juga mengingatkan bahwa profesi advokat memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum. Advokat menjalankan fungsi memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Karena itu, menurutnya, kebebasan seorang advokat dalam menjalankan profesinya harus dihormati sepanjang dilaksanakan sesuai koridor hukum.

“Jangan sampai orang takut menyampaikan kritik, jangan sampai advokat takut membela masyarakat, dan jangan sampai aktivis takut menyuarakan ketidakadilan hanya karena khawatir akan berhadapan dengan persoalan hukum. Kalau ada dugaan tindak pidana, silakan diproses secara profesional berdasarkan alat bukti. Tetapi hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk membungkam kritik,” ungkapnya.

Dendy juga mengapresiasi sikap Nanang Slamet yang sebelumnya memilih memberikan pernyataan positif dengan menyebut bahwa dirinya meyakini isu kriminalisasi tersebut tidak akan terjadi serta tetap menaruh kepercayaan kepada Kapolresta Banyuwangi.

Menurut Dendy, sikap tersebut menunjukkan bahwa kritik yang selama ini disampaikan Nanang terhadap sejumlah persoalan penegakan hukum di Banyuwangi tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sikap antipati terhadap institusi kepolisian.

“Nanang sendiri sudah menyampaikan bahwa dirinya yakin Kapolresta Banyuwangi orang baik dan tidak akan melakukan kriminalisasi. Pernyataan itu harus kita hormati. Artinya, meskipun selama ini kritis terhadap sejumlah persoalan, dia tetap mampu membedakan antara kritik terhadap suatu persoalan dengan penghormatan terhadap institusi maupun pimpinan kepolisian,” jelas Dendi.

Lebih lanjut, Dendi berharap hubungan antara masyarakat sipil, aktivis, advokat, mahasiswa, dan aparat penegak hukum di Banyuwangi tetap dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling menghormati.

Ia menilai kritik yang konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas dan marwah institusi penegak hukum.

“Sebagai alumni GMNI, kami akan berdiri bersama setiap kader yang konsisten memperjuangkan kepentingan kaum Marhaenis dan masyarakat kecil. Namun perjuangan itu tetap harus berada dalam koridor konstitusi dan hukum. Kami berharap isu kriminalisasi terhadap Nanang tidak pernah menjadi kenyataan,” pungkas Dendy.(Tim)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Kabar mengenai dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap advokat Nanang Slamet, S.H., M.Kn., belakangan beredar di kalangan sejumlah aktivis di Banyuwangi. Namun, hingga kini informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.

Nanang menyikapi kabar tersebut dengan tenang. Ia mengatakan informasi itu diterimanya dari sejumlah rekan aktivis, namun dirinya belum mengetahui secara langsung kebenaran maupun pihak yang disebut dalam kabar tersebut.

Saat ditemui di Wisma Perjuangan, Kamis (13/8/2026), Nanang menyampaikan bahwa dirinya mendapat informasi mengenai adanya dugaan arahan dari seorang oknum pejabat aparat penegak hukum (APH) kepada pihak tertentu agar tidak berkumpul dengannya.

“Kemarin saya dapat kabar dari rekan aktivis. Informasinya ada oknum pejabat utama dari APH yang intinya memengaruhi untuk tidak berkumpul dengan saya. Bahkan jika tidak menghiraukan imbauan tersebut, kasusnya akan diungkap,” ujar Nanang.

Meski demikian, Nanang menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas kabar yang ia terima dan belum diketahuinya secara langsung. Ia juga tidak menyebut identitas pejabat maupun pihak tertentu yang dimaksud.

Karena itu, ia berharap informasi tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai sebuah fakta sebelum terdapat bukti maupun klarifikasi dari pihak yang berwenang.

Di tengah kabar yang beredar, Nanang justru menyampaikan pandangan positif terhadap jajaran Polresta Banyuwangi.

“Insyaallah tidak akan ada. Itu hanya isu liar. Apalagi Kapolresta Banyuwangi saya lihat sering kali memberikan nasihat-nasihat baik. Jadi saya yakin tidak akan melakukan upaya kriminalisasi. Beliau orang baik,” katanya.

Menurut Nanang, dirinya tetap percaya bahwa institusi kepolisian akan menjalankan tugas penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang objektif, profesional, transparan, serta berdasarkan bukti.

Nanang juga menjelaskan bahwa sikap kritis yang selama ini disampaikannya terhadap persoalan hukum maupun pelayanan publik bukan dimaksudkan sebagai bentuk permusuhan terhadap aparat penegak hukum.

Menurutnya, advokat, aktivis, insan pers, dan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik tersebut harus tetap disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.

“Kami sampaikan kritik sepanjang didasarkan pada fakta dan dilakukan melalui koridor hukum. Kami bergerak karena kepentingan rakyat, Mas. Kasihan masyarakat kecil,” ujarnya.

Ia berharap perbedaan pandangan antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum tidak berkembang menjadi persoalan personal.

Nanang menegaskan, apabila memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, prosesnya harus dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada persoalan hukum, silakan dibuktikan secara hukum. Jangan karena seseorang kritis kemudian dianggap sebagai musuh,” tegasnya.

Ia pun menyatakan akan tetap menjalankan profesinya sebagai advokat secara profesional serta menyampaikan kritik apabila menemukan persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, mengenai kabar dugaan adanya arahan kepada pihak tertentu agar tidak berkumpul dengan Nanang Slamet, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi yang membenarkan informasi tersebut.

Dengan demikian, informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut dan belum dapat dipastikan sebagai fakta.

Redaksi juga memberikan ruang kepada Polresta Banyuwangi maupun pihak-pihak yang disebut secara tidak langsung dalam informasi tersebut untuk memberikan klarifikasi, bantahan, atau penjelasan.

Pemberitaan ini disusun dengan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, keberimbangan, verifikasi, serta hak jawab dan hak koreksi.

Pada akhirnya, perbedaan pandangan maupun kritik terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Namun, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan data, fakta, komunikasi, dan mekanisme hukum, sehingga tidak terjadi kesimpulan sepihak maupun kesalahpahaman.

(Redaksi)