BLORA || Jejak-indonesia.id – Program penataan sumur minyak rakyat di Desa Gandu, wilayah kerja Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting Zona 11 Regional Indonesia Timur yang dikelola melalui Badan Kerja Sama Usaha (BKU) PT Mataram Conection Nusantara (MCN), justru memicu gelombang penolakan dari sebagian penambang dan investor setempat.
Penyebabnya sederhana namun krusial: harga minyak mentah yang diterima penambang hanya sebesar Rp2.900 per liter. Nilai tersebut dinilai jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan harga yang diterima penambang di wilayah lain yang sudah masuk skema pengelolaan Pertamina.
Sejumlah penambang bahkan memilih menahan minyak hasil produksinya dan menolak pengiriman ke Main Gathering Station (MGS) Menggung Pertamina EP Field Cepu sampai ada kejelasan harga.
“Untuk sementara belum ada kepastian. Yang sudah berjalan itu katanya harganya tetap sama seperti sebelum masuk ke Pertamina, yakni Rp2.900 per liter atau Rp2,9 juta per ton,” ujar Suyono, salah satu penambang Desa Gandu, Rabu (27/5/2026).
Menurut Suyono, harga tersebut dibagi untuk investor sebesar Rp2.000 per liter dan pemilik lahan Rp900 per liter. Skema itu dinilai sangat memberatkan karena tidak mencerminkan nilai minyak yang telah masuk dalam tata kelola resmi.
Lebih mengherankan lagi, menurutnya, minyak yang saat ini sudah dikirim ke Pertamina baru berasal dari sumur milik Kepala Desa Gandu dan Ketua Paguyuban Penambang, Agus Rumanto. Pengiriman dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter menuju MGS Menggung.
“Yang lainnya belum boleh karena harganya tidak cocok,” tegasnya.
Selain persoalan harga, para penambang juga mengeluhkan minimnya komunikasi dari pengurus maupun pihak MCN. Mereka mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi mengenai mekanisme pengiriman, harga beli, hingga sistem pembagian hasil.
“Belum pernah sama sekali. Belum ada pemberitahuan. Nol komunikasi, nol informasi,” lanjut Suyono.
Sejumlah penambang lain seperti Hartono, Ferdi, dan Tiyok disebut hingga kini juga belum mengizinkan minyak mereka diambil. Produksi minyak dari sumur-sumur tersebut sementara hanya ditampung sambil menunggu kepastian harga.
Di Desa Gandu sendiri terdapat sekitar 16 titik sumur rakyat yang sudah berproduksi. Kepala Desa Gandu diketahui memiliki tiga titik sumur aktif, sementara Ketua Paguyuban Agus Rumanto juga memiliki tiga sumur produktif. Hartono disebut memiliki empat hingga lima titik sumur yang telah menghasilkan minyak.
Kekecewaan penambang semakin besar karena mereka membandingkan harga yang diterima penambang di wilayah Ledok, Semanggi, hingga Nglobo yang disebut mencapai sekitar Rp6,5 juta per ton.
“Teman-teman penambang di Ledok, Semanggi dan Nglobo yang masuk Pertamina bisa dapat sekitar Rp6.500.000 per ton. Kami ingin diperlakukan sama sesuai aturan. Jangan sampai kami yang membantu menghasilkan minyak malah mendapat harga rendah, sementara keuntungan justru mengalir ke pihak-pihak yang tidak jelas,” kata Suyono.
Keluhan serupa disampaikan Yumanto, penambang lainnya di Desa Gandu. Ia mengaku saat ini memiliki sekitar delapan ton minyak yang belum diambil karena investor menolak melepas produksi dengan harga yang dianggap terlalu murah.
“Katanya wilayah lain naik. Tapi kenapa di sini dibeli dengan harga segitu?” ujarnya.
Yumanto menyebut bukan hanya dirinya yang menahan produksi. Masih banyak penambang lain yang memilih menyimpan minyak sambil menunggu kepastian harga yang lebih layak.
Ia juga mengungkap kondisi para penambang saat ini semakin sulit. Sebagian sumur masih beroperasi karena memiliki saldo listrik untuk menghidupkan genset, sementara yang tidak memiliki modal terpaksa berhenti beroperasi.
“Kalau investor tidak kasih uang, saya juga tidak bisa beli pulsa listrik untuk genset,” katanya.
Menurut sumber di lapangan, persoalan yang muncul bukan semata soal harga. Ada dugaan ketimpangan perlakuan terhadap pemilik minyak yang mengklaim telah memiliki izin namun belum bisa mengirim hasil produksinya ke Pertamina.
“Yang punya minyak dan mengaku memiliki izin justru belum bisa kirim ke Pertamina. Sementara yang selama ini dikoordinir paguyuban bisa kirim. Kalau minyak benar-benar masuk langsung ke Pertamina, harganya bisa lebih dari Rp6.500 per liter. Tapi kami malah disuruh ikut skema yang hanya dihargai Rp2.900 per liter,” ungkap sumber tersebut.
Para penambang berharap pemerintah daerah, Pertamina, BKU maupun pihak terkait segera turun tangan memfasilitasi persoalan tersebut agar seluruh penambang memperoleh akses dan perlakuan yang sama.
“Kami hanya ingin minyak Gandu bisa masuk ke Pertamina dengan harga yang adil dan transparan,” tegas Suyono.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Penambang Minyak Sumur Rakyat Gandu, Agus Rumanto, membantah informasi bahwa harga yang diterima penambang hanya Rp2.900 per liter.
Menurutnya, harga minyak nantinya akan mengikuti mekanisme yang mengacu pada harga minyak dunia.
“Agar lebih jelas silakan konfirmasi ke pihak Mataram Conection Nusantara,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai minyak yang sudah dikirim ke Pertamina, Agus membenarkan bahwa minyak yang dikirim saat ini berasal dari miliknya dan milik Kepala Desa Gandu.
Ia beralasan produksi penambang lain masih sedikit dan sebagian sumur belum optimal berproduksi.
“Yang lain masih belum banyak dan hanya punya sedikit,” katanya.
Agus juga menyebut pengiriman minyak ke Pertamina saat ini masih dalam tahap trial dan penataan sistem tata kelola.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihak MCN bersama paguyuban akan menggelar sosialisasi kepada seluruh penambang dan investor agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Namun hingga sosialisasi tersebut terlaksana, ketidakpuasan para penambang masih terus bergulir. Ratusan ton minyak rakyat berpotensi tertahan di penampungan karena para pemilik sumur memilih menunggu kepastian harga yang dianggap lebih adil dan transparan sebelum hasil produksinya dikirim ke Pertamina.
