Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Januari 2026

Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemda Atasi Persoalan Persampahan

JAKARTA || jejakindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) serta pihak terkait dalam mengatasi persoalan persampahan yang menjadi tantangan pembangunan daerah. Terlebih, seiring waktu, meningkatnya jumlah populasi penduduk turut menyumbang peningkatan volume sampah di sejumlah daerah.

“Data menunjukkan bahwa produksi sampah nasional ini terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ini baik dari sisi SDM, kemudian infrastruktur, teknologi pendukung, dan lain sebagainya,” ujar Wiyagus saat membuka Forum Diskusi Aktual bertajuk “Tantangan dan Peluang Menuju Tata Kelola Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Aglomerasi Pengelolaan Sampah” di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Wiyagus menambahkan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara profesional rentan memicu persoalan baru bagi masyarakat. Hal ini seperti pencemaran lingkungan dan kehidupan, serta menurunkan kualitas air bersih. Bahkan, tak jarang persoalan tersebut juga menimbulkan korban jiwa.

Ia menambahkan, saat ini inovasi pengelolaan persampahan cukup beragam, salah satunya dengan metode waste to energy. Hal ini pula yang tengah diusung oleh pemerintah dengan terus mendorong implementasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Melalui upaya ini, diharapkan pengelolaan sampah dilakukan secara komprehensif dan memiliki dampak penting bagi masyarakat.

“Kemudian dalam konteks ini juga konsep aglomerasi persampahan menjadi sangat urgent dan sangat relevan, serta strategis untuk dikembangkan. Karena aglomerasi ini, khusus di bidang persampahan, merupakan pendekatan kolaboratif antardaerah dalam pengelolaan sampah,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, konsep aglomerasi persampahan merupakan sebuah ikhtiar dalam mendorong daerah untuk berkolaborasi dalam menangani sampah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ekosistem yang dapat memastikan infrastruktur dan pengelolaan persampahan berjalan secara terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengapresiasi sejumlah usulan kerja sama Pemda dalam mengelola sampah. Kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan langkah yang baik dalam pengelolaan sampah. Terlebih lagi, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik telah membuka ruang kerja sama antardaerah dalam menangani sampah. Ia berharap, dengan semangat otonomi daerah, Pemda dapat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sampah.

“Sekali lagi, saya selaku Wamendagri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan [mengenai persoalan sampah], di tengah kesibukan Bapak/Ibu sekalian, baik dari seluruh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, akademisi, komunitas masyarakat sipil,” tandasnya.

Turut hadir pada forum tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Kerja Maraton Mendagri Tito Karnavian Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menegaskan sejumlah strategi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Fokus percepatan diarahkan pada empat daerah terdampak yang membutuhkan perhatian lebih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).

Rapat ini merupakan forum ketiga yang dipimpin Mendagri Tito dalam rangkaian kerja maraton percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Sebelumnya, Mendagri telah memimpin rapat serupa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, Mendagri melakukan verifikasi data terhadap 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar. Verifikasi dilakukan terhadap indikator tambahan pemulihan pascabencana, meliputi ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ketersediaan gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Indikator tambahan tersebut merupakan penguatan dari lima indikator pemulihan yang sebelumnya telah ditetapkan, yakni pulihnya roda pemerintahan, layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.

“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelasnya.

Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa empat daerah dengan tingkat kerusakan cukup besar masih memerlukan dukungan gotong royong lintas sektor agar dapat segera pulih sepenuhnya. Selain itu, sejumlah daerah terdampak lainnya juga masih membutuhkan percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur air bersih dan PDAM.

Mendagri menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat oleh seluruh kepala daerah agar pemerintah pusat dapat mengetahui secara rinci titik-titik infrastruktur fisik maupun sosial ekonomi yang akan diperbaiki. “Detail-detail seperti ini yang kita harapkan,” jelasnya.

Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan terhadap 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar. Hasil pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal.

Di sisi lain, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pendataan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Menurutnya, percepatan perbaikan dan pembangunan rumah, termasuk relokasi, hunian sementara, dan hunian tetap, merupakan kunci utama untuk mengurangi jumlah pengungsi.

Pemerintah telah menetapkan besaran bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Mendagri mengingatkan agar kepala daerah memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk renovasi rumah dan tidak disalahgunakan, baik di tingkat pemerintah maupun penerima.

Selain itu, Mendagri juga memperingatkan agar tidak terjadi rekayasa atau manipulasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menegaskan bahwa setiap temuan penyimpangan akan mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. “Jangan diada-adain, kalau diadain, ada Pak Kajari, ada Pak Kajati, ada nanti dari Polri, penegak hukum, yang mengawasi, masalah, nanti,” tegas Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga ditujukan untuk memulihkan daya beli masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan bantuan jaminan hidup, berbagai bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) agar masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli selama proses pembangunan hunian berlangsung.

Mendagri juga meminta seluruh kepala daerah mengerahkan Dinas Sosial untuk mendata warga yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat bencana, agar dapat masuk dalam data penerima bantuan sosial.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan kepala daerah se-Provinsi Sumbar.

Puspen Kemendagri

Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah Se-Sumbar, Himpun Masukan Percepatan Penanganan Pascabencana

PADANG || jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menjelaskan, pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Mendagri kemudian ditugaskan Presiden menjadi Ketua Satgas tersebut. Sejak awal ditugaskan, ia telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak dengan melibatkan daerah.

“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).

Ia menyebutkan, dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta rapat koordinasi intensif, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan. Karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.

“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kaupatennya,” jelasnya.

Namun, dalam rapat tersebut, Mendagri kembali memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG. Ia menjelaskan, masukan detail dari daerah menjadi sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.

“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak,” jelasnya.

Melalui forum tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.

“Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame,” tandasnya.

Sebagai informasi, forum tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun berbagai masukan dari daerah-daerah terdampak. Sebelumnya, Mendagri juga memimpin forum serupa baik dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh maupun Sumut.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Percepatan Pemulihan Layanan Adminduk: Dukcapil Terjun Lagi dan Salurkan Sarpras ke Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Langsa

JAKARTA || jejakindonesia – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan.

Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi langsung memimpin ke empat wilayah terdampak bencana di Aceh yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Langsa.

Kegiatan penting ini dipimpin langsung oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, didampingi Kepala Registrasi Kependudukan Provinsi Aceh, T. Syarbaini dan tim serta jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Muhammad Farid, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Erliani Budi Lestari, Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Agus Irawan, dan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar.

Turut hadir dalam rombongan Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk Rentan Adminduk Dit Dafdukcapil Ahmad Ridwan. Dari Dit. BAPKS Kasubdit Wilayah I Diana Angraeni, Kasubdit PIAK Wahyu Widayat, Kabag Umum Bastian Seimahura, Katim Teknis Wilayah Sulawesi NTT Febryan Denistya Perdana, Ketua Tim Kerja Wilayah I Zefanya Yosua Jocom dan Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil

Selama empat hari, mulai Senin (12/1/2026) hingga Kamis (15/1/2025) rombongan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Agenda kunjungan Dirjen juga meliputi peninjauan pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah.

Pada kesempatan pertama, Dirjen Dukcapil telah menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp421 juta kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan diterima langsung oleh Bupati Armia Fahmi. Selanjutnya penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya.

Bantuan tersebut terdiri dari perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu diserahkan pula oleh-oleh dari Jakarta berupa blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. “Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat. Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,” tegas Teguh Setyabudi.

Dirjen Dukcapil juga menegaskan bahwa kehadiran Tim Jemput Bola pelayanan Adminduk Dukcapil di Aceh bukan sekadar simbolik, melainkan untuk memastikan layanan publik khususnya penerbitan dokumen kependudukan pasca bencana benar-benar berjalan.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Utara tetap mendapatkan hak administrasi kependudukan mereka. Dengan dukungan perangkat yang kami bawa dan serahkan, layanan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan bisa kembali berjalan optimal meski dalam kondisi keterbatasan infrastruktur,” ujar Dirjen Teguh.

Untuk mendukung pemulihan layanan Adminduk di daerah terdampak bencana, Ditjen Dukcapil menyerahkan bantuan berupa perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el. Berikut rincian bantuan tersebut:

Adapun untuk Kabupaten Aceh Timur bantuan yang diserahkan terdiri:
- 1 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
- 2 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
- 1 unit CR707 Clear RTR Film
- 1 set Cleaning Card (Double Adhesive)

Dan, Kota Langsa bantuan yang diserahkan, terdiri:
- 2 unit Printer CR707E, 600 DPI (Card Reader + SAM)
- 4 unit CR707 PETG Ribbon CMYKR
- 2 unit CR707 Clear RTR Film
- 2 set Cleaning Card (Double Adhesive)

Sementara itu, untuk Kabupaten Aceh Utara tim jebol adminduk juga telah menyerahkan bantuan peralatan operasional lengkap untuk mendukung layanan Adminduk di sana. Bantuan tersebut antara lain berupa: 2 set mobile enrollment; 1 unit printer Fargo; 1 unit card reader beserta SAM; 1 set power station; 1 set perangkat Starlink; 1 set solar panel; 2 unit printer kertas; 2 unit tinta printer ink; 2 ribbon; 1 film; 1 set cleaning kit; dan 8.000 keping blanko KTP-el.

Dengan adanya dukungan ini, kapasitas layanan Disdukcapil di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan Kota Langsa diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan.

Ditjen Dukcapil menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan layanan serta memastikan hak administrasi kependudukan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dukcapil***

Duduk Bersama Forkopimda Se-Sumatera Utara, Mendagri: Percepatan Pemulihan Pascabencana Prioritas Utama

MEDAN || jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.

Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.

“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!