BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Terinspirasi dengan keberhasilan pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diminta menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang digelar di Banyuwangi, Jumat (19/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk memaparkan strategi akselerasi pembangunan Banyuwangi. Ia mengawali dengan berbai pengalamannya saat pertama menjabat sebagai bupati pada 2020, di tengah tekanan pandemi Covid-19. Saat banyak daerah mengalami tekanan ekonomi dan lonjakan kemiskinan, Banyuwangi mampu menahan dampak dengan kenaikan kemiskinan yang sangat tipis.
“Itu karena percepatan pembangunan yang kali lakukan secara kolektif serta kebijakan yang terarah. Sehingga kami bisa melalui itu semua,” kata Ipuk.
Pembangunan berkelanjutan, imbuhnya, harus dilandasi kerja bersama, saling percaya, serta pengawasan yang ketat. Pemkab Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi (monef) sebagai kewajiban dalam setiap program agar kebijakan benar-benar berdampak pada kinerja daerah.
“Tidak ada program tanpa monef. Karena kalau tidak diawasi, laporan bisa terlihat baik, tapi ternyata tidak berdampak pada capaian kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ipuk juga mengungkapkan tantangan geografis Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, yang memicu disparitas wilayah dan kemiskinan yang terklaster. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Banyuwangi menetapkan skala prioritas pembangunan yang fokus dan terukur.
Prioritas utama Bupati Ipuk adalah percepatan pengentasan kemiskinan, lalu pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, Banyuwangi juga mendorong percepatan digitalisasi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Digitalisasi mampu melipat jarak dan waktu pelayanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.
“Inovasi menjadi kunci keberhasilan kami. Tapi inovasi versi kami jelas kriterianya, tidak menambah SDM, tidak menambah anggaran, dan tidak membuat aplikasi baru. Inovasi bagi kami adalah kreativitas memaksimalkan kondisi yang ada,” kata Ipuk.
Dengan pendekatan inovasi, kolaborasi, pengawasan, dan digitalisasi, Ipuk menyebut capaian makro Banyuwangi terus membaik. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,13 persen pada 2025 dan terendah dalam sejarah, lalu pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,72 persen di 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional, serta pendapatan per kapita masyarakat menembus Rp62 juta per tahun.
“Semua ini kami lakukan dengan satu kunci, yaitu komitmen kepemimpinan dan pengawasan. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan cepat, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Ipuk.
Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol (Purn) Ibnu Suhaendra mengatakan, keberhasilan pembangunan Banyuwangi menjadi salah satu alasan daerah ini dipilih sebagai lokasi Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal SKK Migas. Forum tersebut sekaligus membahas perencanaan kerja tahun 2026 untuk mendorong peningkatan lifting migas nasional.
“Kami melihat Banyuwangi sebagai contoh keberhasilan. Tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bagaimana inovasi, kerja sama, dan pengawasan atau monef dijalankan secara konsisten. Ini sangat relevan dan bisa menjadi inspirasi bagi institusi, termasuk SKK Migas,” kata Ibnu.
Ke depan, SKK Migas juga melihat peluang pengembangan Kawah Ijen agar lebih ramah wisatawan, salah satunya dengan mendorong akses yang tidak lagi menggunakan gerobak, melainkan melalui pengembangan kereta gantung. Gagasan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, agar pariwisata Banyuwangi semakin mendunia. (*)
