Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Desember 2025

IMG-20251217-WA0017

Jadi Jujugan Libur Nataru 2026, Banyuwangi Gelar Rakor Pengamanan Lintas Sektor

Redaksi 8 bulan ago

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan kembali menjadi salah satu daerah jujugan wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mempersiapkan hal itu, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Operasi Lilin Semeru, yang dihadiri lintas sektor, di Polresta Banyuwangi, Selasa (16/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, OPD Pemkab Banyuwangi, serta stakeholder terkait lainnya.

Setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan yang ingin menghabiskan masa liburnya. Termasuk saat libur Nataru tahun ini, diprediksi Banyuwangi kembali diprediksi bakal mengalami lonjakan wisatawan. Apalagi juga bersamaan dengan libur sekolah.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Begitu juga kepada masyarakat yang tengah merayakan Natal. Kita harus memastikan mereka bisa menjalani ibadah dengan khusyuk dan tenang,” kata Bupati Ipuk.

“Lewat rakor ini, harapannya kita bisa menyamakan persepsi dan menyatukan langkah agar perayaan Nataru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

Ipuk mengajak seluruh stakeholder saling berkolaborasi. Ipuk menyebut, Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah menyambut lonjakan wisatawan selama masa libur Nataru.

Kapolresta Banyuwangi menambahkan pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada peningkatan arus lalu lintas, melainkan juga pada pengamanan tempat ibadah, peningkatan jumlah wisatawan, aktivitas hiburan masyarakat, hingga potensi kerawanan di tengah cuaca ekstrem.

Untuk itu, dalam waktu dekat Polresta akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari mulai tanggal 20 Desember 2025 -2 Januari 2026. Pelaksanaannya melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, perangkat daerah terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendirikan 7 Pos Pengamanan (Pospam) dan 2 Pos Pelayanan (Posyan) yang tersebar di sejumlah titik. Serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan posyan dan pospam yang kita sediakan ini harapannya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan warga selama libur Nataru,” urai Kapolresta. (*)

IMG-20251217-WA0008

Aliansi Madura Indonesia Bongkar Dugaan Mafia Uji KIR, Laporkan Dishub Kota Blitar dan Dishub Kabupaten Malang ke Kejati Jatim

Redaksi 8 bulan ago

SURABAYA || jejakindonesia.id - Aliansi Madura Indonesia (AMI) kembali membongkar dugaan praktik mafia dalam pelaksanaan uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR) di Jawa Timur. Sejumlah kendaraan diduga kuat dinyatakan lulus uji KIR tanpa pernah dihadirkan secara fisik ke lokasi pengujian. Temuan ini mengindikasikan adanya manipulasi serius terhadap sistem pengujian kendaraan yang seharusnya menjadi instrumen utama keselamatan publik.

Berdasarkan hasil penelusuran AMI, modus yang digunakan terbilang terang-terangan dan sistematis. Foto kendaraan yang sebelumnya telah menjalani uji KIR diduga digunakan kembali untuk memalsukan kehadiran kendaraan lain. Dengan cara tersebut, kendaraan yang tidak pernah melalui pemeriksaan teknis tetap memperoleh bukti lulus uji KIR secara resmi.

AMI menilai praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Uji KIR merupakan benteng terakhir negara dalam memastikan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya berada dalam kondisi laik jalan. Ketika prosedur ini dimanipulasi, maka kendaraan berisiko tinggi tetap melintas bebas di ruang publik dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.

Lebih jauh, AMI menegaskan bahwa praktik curang semacam ini hampir mustahil terjadi tanpa keterlibatan oknum pegawai Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam proses pengujian. Dugaan kuat mengarah pada penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang dilakukan secara sadar, terstruktur, dan berulang.

Atas dasar temuan tersebut, Aliansi Madura Indonesia secara resmi melaporkan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik curang dalam pelaksanaan uji KIR yang merugikan kepentingan publik dan membahayakan keselamatan masyarakat.

AMI mendesak Kejati Jawa Timur agar tidak berhenti pada pemeriksaan pelaksana teknis di lapangan semata. Penegak hukum diminta menelusuri secara menyeluruh kemungkinan keterlibatan pejabat struktural, penanggung jawab unit kerja, hingga pihak-pihak lain yang diduga menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa persoalan ini merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah publik.

"Ini bukan kesalahan prosedur biasa. Ini kejahatan jabatan yang mempertaruhkan nyawa masyarakat. Kami meminta Kejati Jawa Timur bertindak tegas, profesional, dan transparan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum Dinas Perhubungan yang bermain di balik kewenangan," tegas Baihaki.

Selain mendorong proses hukum, AMI juga menilai bahwa persoalan dugaan mafia uji KIR ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah kabupaten/kota. Sebagai pemegang kewenangan pembinaan teknis dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan daerah, Pemprov Jatim didesak untuk tidak bersikap pasif atau lepas tangan atas dugaan penyimpangan yang terjadi secara berulang.

Aliansi Madura Indonesia meminta Gubernur Jawa Timur beserta jajaran terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem uji KIR di Kota Blitar dan Kabupaten Malang. Langkah konkret seperti pemeriksaan internal serta penonaktifan sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dinilai penting guna menjamin objektivitas proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

AMI menegaskan, apabila Pemprov Jawa Timur gagal mengambil langkah tegas dan korektif, maka sikap tersebut berpotensi dimaknai sebagai bentuk pembiaran terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor transportasi darat. Kondisi ini tidak hanya melemahkan upaya penegakan hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap negara.

"Pemprov Jawa Timur tidak boleh hanya menunggu proses hukum. Pembinaan dan pengawasan adalah kewajiban konstitusional. Jika dibiarkan, praktik uji KIR fiktif ini akan menjadi preseden buruk dan berpotensi meluas ke daerah lain," tambah Baihaki.

Menurut AMI, pembiaran terhadap praktik uji KIR fiktif sama artinya dengan melegalkan kendaraan tidak laik jalan beroperasi bebas di ruang publik. Oleh karena itu, penindakan hukum yang tegas dan menyeluruh, disertai langkah korektif dari pemerintah daerah, dinilai mutlak diperlukan demi menjaga keselamatan masyarakat serta marwah penegakan hukum di Jawa Timur.

IMG-20251217-WA0007

TUMPANG PITU: Emas di Perut Gunung, Luka di Tanah Banyuwangi

Redaksi 8 bulan ago

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Di balik gemerlap janji kesejahteraan, tambang emas Tumpang Pitu berdiri sebagai ironi yang terus diperdebatkan di Banyuwangi. Gunung yang dahulu menjadi benteng alam dan ruang hidup masyarakat pesisir kini terbelah oleh alat berat, menyisakan debu, kebisingan, dan kegelisahan yang tak kunjung reda.

Eksploitasi emas di kawasan Tumpang Pitu bukan sekadar soal investasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Ia telah menjelma menjadi konflik panjang antara kepentingan industri ekstraktif dan keberlangsungan lingkungan hidup. Aktivitas tambang skala besar mengubah wajah lanskap, mereduksi fungsi ekologis hutan, serta memicu kekhawatiran akan ancaman pencemaran air, kerusakan pesisir, dan hilangnya ruang hidup nelayan serta petani.

Bagi masyarakat lokal, Tumpang Pitu bukan sekadar gunung—ia adalah penyangga kehidupan, penjaga keseimbangan alam, dan bagian dari identitas budaya Banyuwangi. Ketika gunung dilubangi demi emas, yang tergerus bukan hanya batuan, tetapi juga rasa aman, kearifan lokal, dan masa depan generasi berikutnya.

Gelombang penolakan dan kritik publik terus bermunculan, menandakan bahwa persoalan tambang emas Tumpang Pitu belum menemukan titik keadilan. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun mendesak: siapa yang sesungguhnya diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung risikonya?

Tumpang Pitu kini menjadi simbol dilema pembangunan antara eksploitasi sumber daya dan tanggung jawab menjaga warisan alam. Di Banyuwangi, emas mungkin bernilai tinggi, tetapi lingkungan yang rusak adalah harga mahal yang tak selalu bisa ditebus.

IMG-20251217-WA0006

KBP Dr. Rama Samtama Putra Jalani Ujian Promosi Doktor di Universitas Trisakti

Redaksi 8 bulan ago

JAKARTA || jejakindonesia.id — Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Banyuwangi, KBP Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menjalani Ujian Promosi Doktor pada Kamis, 18 Desember 2025, bertempat di Universitas Trisakti, Jakarta.

Ujian promosi doktor tersebut dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dan merupakan tahapan akademik penting dalam penyelesaian studi doktoral yang ditempuh oleh perwira menengah Polri tersebut. Momentum ini menjadi bukti komitmen KBP Dr. Rama Samtama Putra dalam meningkatkan kapasitas intelektual serta profesionalisme di bidang kepolisian dan hukum.

Pelaksanaan ujian promosi doktor ini mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi yang aktif mengawal kinerja dan citra institusi Polri.

Ketua PWFRN Opinion Counter Polri DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada KBP Dr. Rama Samtama Putra atas pelaksanaan Ujian Promosi Doktor tersebut.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada KBP Dr. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., atas pelaksanaan Ujian Promosi Doktor. Ini merupakan pencapaian akademik yang membanggakan dan patut diapresiasi,” ujar Agus Samiaji.

Lebih lanjut, Agus Samiaji juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KBP Dr. Rama Samtama Putra atas dedikasi dan konsistensinya dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di institusi Polri, sekaligus tetap menempuh pendidikan di jenjang akademik tertinggi.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada beliau. Semoga ilmu dan gelar yang diraih nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi institusi Polri serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.

Ujian promosi doktor ini diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

IMG-20251217-WA0005

Polresta Banyuwangi Gelar Rakor Lintas Sektoral, Pastikan Kesiapan Pengamanan Nataru 2025/2026

Redaksi 8 bulan ago

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral guna memastikan kesiapan pengamanan Operasi Lilin Semeru 2025, Selasa (16/12/2025), di Rupatama Wirapratama Polresta Banyuwangi.

Dalam Rakor tersebut, Hadir Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., dan dihadiri Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiesti8andani, S.Pd., M.K.P., Dandim 0825 Banyuwangi yang diwakili Kasdim Mayor Kav. Suprapto, Danlanal Banyuwangi yang diwakili Palaksa Mayor Mar I Nyoman Suarmika, Pejabat Utama Polresta Banyuwangi, Kapolsek jajaran, serta perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., menyampaikan bahwa rakor ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan pengamanan Nataru secara optimal, baik dari sisi personel maupun sarana prasarana pendukung.

“Rakor ini penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Seluruh unsur harus siap, responsif, dan bersinergi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Kombes Pol. Rama Samtama Putra.

Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa kesiapan teknis dan operasional Operasi Lilin Semeru 2025 harus dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan seluruh instansi terkait, guna memastikan pelayanan cepat dan humanis kepada masyarakat.

Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani,S.Pd., M.Kp., menyampaikan apresiasi kepada TNI-Polri sebagai garda terdepan pengamanan Nataru. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai penguatan sistem pengamanan yang telah berjalan.

“Saya meminta agar pengamanan gereja dan tempat ibadah dilakukan secara maksimal dengan pendekatan humanis, serta memastikan sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi aman dan layak,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam rakor tersebut, paparan disampaikan oleh Kabag Ops, ASDP, BPBD, PU dan BMKG memberikan gambaran dan kesiapan pengamanan Nataru.

Kabag Ops Polresta Banyuwangi Kompol Idham Khalid, S.H., M.H., memaparkan rencana pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan, cara bertindak, serta SOP pengamanan. Kabag Ops menegaskan bahwa seluruh personel harus dalam kondisi prima, mengingat pelaksanaan Ops Lilin berlangsung di tengah musim penghujan.

“Untuk mengantisipasi potensi bencana alam, kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya untuk tanggap bencana,” jelas Kompol Idham.

Selain itu, paparan juga disampaikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang Banyuwangi. Dalam paparannya disampaikan bahwa sebanyak 55 kapal siap beroperasi didukung 17 dermaga yang siap digunakan guna melayani arus penyeberangan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

PT ASDP memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan penumpang pada periode Nataru 2025/2026. Untuk mengantisipasi kepadatan, ASDP telah menyiapkan kantong parkir (buffer zone) sebagai area penyangga kendaraan sebelum memasuki pelabuhan, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan aktivitas penyeberangan.

Paparan dari BPBD menyampaikan adanya potensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor, angin kencang, banjir rob, serta potensi bencana lainnya di sejumlah wilayah.

Sebagai langkah mitigasi, telah dilakukan normalisasi sungai pada daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan banjir, antara lain di wilayah Banyuwangi, Pesanggaran, serta beberapa wilayah rawan lainnya.

Paparan yang disampaikan oleh BPBD terkait potensi Banjir, Tanah lomgsor, angin kencang, banjir rob dan potensi bencana alam lainnya. Kita sdh normlaisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir, seperti di Banyuwangi, pesanggaran dan daerah lainnya

Sementara itu, paparan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) menekankan pada aspek kelayakan jalan serta upaya memastikan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah ruas strategis.

Adapun paparan dari BMKG menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca terkini, termasuk adanya anomali siklon tropis 93S yang berpotensi memicu terjadinya cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.

Polresta Banyuwangi Polda Jatim berkomitmen memberikan pelayanan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. (***)

Terbaru

IMG-20260812-WA0020

RESMI JADI BURON! Pemilik THM Five Stars Bali “Koko Tony” Ditetapkan sebagai DPO Bareskrim Polri

Redaksi 25 detik ago
sangkal-terima-uang-kasus-kuota-haji-gus-yaqut-saya-tak-pernah-terima-satu-rupiah-pun-cfq

Yaqut Cholil Qoumas Bantah Terima Uang US$271.500 dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Redaksi 1 jam ago
IMG-20260812-WA0016

Bhabinkamtibmas Polsek Bandar Huluan Selesaikan Perselisihan Pesan WhatsApp, Dua Anak di Bawah Umur Berakhir Saling Memaafkan

Redaksi 1 jam ago
IMG-20260812-WA0015

Resmi Diumumkan, Berikut Susunan Lengkap Pejabat Utama dan 17 Kapolsek Baru Polres Simalungun

Redaksi 1 jam ago
IMG-20260812-WA0014

Kerjasama dengan ITS, Banyuwangi Perkuat Hilirisasi Sektor Perikanan

Redaksi 1 jam ago
error: Content is protected !!