Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Polda Bali T.A. 2025
DENPASAR || Jejak-indonesia.id - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali, Brigjen Pol Komang Sandi Arsana, S.I.K., M.H., Didampingi Pju Polda Bali serta Kapolres/ta Polda Bali Menghadiri Taklimat awal pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republi Indonesia (BPK RI) atas laporan Keuangan Polri T.A. 2025 di Gedung Rupatama Polda Bali Rabu (4/2/2026).
Dari Tim Pemeriksa BPK RI yang hadir yaitu Yuniar Arifianto, S.E., M.Ak., Ak., CA., didampingi Ahmad Nurdi Putranto, S.E., М.Еc.Dev., Ak., M.M., CA., ACPА., CertDA.,Tedy Artawan, S.H., Vien Andriyani, S.T., M.Sc., CertDA., CFrA., Dede Maulana, S.E., M.M., QIA., Ahmad Syarif Tua Hasibuan, S.E., M.M., CertDA., serta Kombes Pol M. Setyo Budi, S.I.K., M.Si.
Dalam penyampaian Sambutan Kapolda Bali yang dibacakan oleh Wakapolda Bali,
mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wakil Penanggung Jawab 9 dan segenap tim pemeriksa BPK RI atas kehadirannya di Polda Bali.
“Kita ketahui bahwa kehadiran BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal yang bersifat independen, Kehadiran tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ucap Wakapolda Bali
Bagi Polri, BPK RI merupakan mitra strategis di bidang pengawasan guna mendukung optimalisasi penggunaan anggaran Polri, Bahwa realisasi anggaran Polda Bali T.A. 2025 sebesar 98,88% dari jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp 1.682.829.864.732.
“Capaian realisasi anggaran Polda Bali dan jajaran pada tahun 2025 meningkat dibandingkan capaian di tahun 2024 sebesar 98,87% (+0,01%)., Capaian tersebut tentunya juga berkat dukungan dan sinergi dari unsur pengawas internal (Itwasum Polri) maupun eksternal (BPK RI).” Lanjut Wakapolda
Untuk di T.A. 2026, Polda Bali menerima anggaran sebesar Rp 1.515.947.057.000, mengalami penurunan sebesar 7,3% dari jumlah anggaran tahun 2025, Meskipun menerima pemotongan atau efisiensi anggaran yang cukup signifikan, namun Polda Bali dan jajaran tetap berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah maupun kepolisian dan senantiasa mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.
Wakapolda Bali berharap agar melaksanakan pemeriksaan dan asistensi kepada para objek pemeriksa secara objektif dan independen.
“Kami mohon saran masukan maupun rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan di Polda Bali, Kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek pemeriksaan, saya minta agar memberikan dukungan penuh baik berupa data maupun dokumen secara riil dan lengkap, Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pengelolaan anggaran kedepannya.” Tutup Wakapolda Bali
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
“Adapun tujuan dari pemeriksaan keuangan ini adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporankeuangan, yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan SAP, pengungkapan, peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern”. Ucap wakil penanggung jawab 9 BPK RI
Untuk sasaran dan fokus pemeriksaan kita antara lain pengelolaan aset dan BMN, PNBP, Belanja barang dan belanja modal, sistem informasi keuangan dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan kas dan transaksi keuangan.
Jadwal pemeriksaan akan dimulai langsung pada hari ini dimana satker yang terjadwal untuk diperiksa yaitu Ditintelkam, Ditlantas, Ditpamobvit, dan BID TIK dan dilanjutkan Terkait diskusi tentang permasalahan yang dialami nanti akan dijadwalkan pada hari Rabu, 18 Februari dan nanti _exit meeting_ dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Februari 2026.
Diakhir kegiatan Wakapolda Bali menerima Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK oleh Wakil Penanggung Jawab 9 BPK RI.
