Berita

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Polres Pasuruan melalui Satuan Binmas, Satuan Lalu Lintas, dan Seksi Humas menggelar kegiatan edukasi literasi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) di SMKN 1 Bangil. Langkah ini menjadi wujud kepedulian kepolisian dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, produktif, dan penuh tanggung jawab.

Kegiatan yang masih dalam tahap uji coba ini diikuti oleh 34 siswa kelas XII jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG). Materi yang disampaikan difokuskan pada pemahaman dasar mengenai AI, perkembangannya, serta beragam manfaatnya sebagai sarana pendukung proses pembelajaran.

Selain mengenalkan potensi positif teknologi, para pelajar juga mendapat pemahaman menyeluruh mengenai risiko yang dapat muncul dari penyalahgunaan AI. Di antaranya penyebaran berita bohong atau hoaks, manipulasi informasi, pembuatan konten palsu melalui teknik deepfake, hingga modus penipuan daring yang kian marak.

Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, menegaskan bahwa pemberian literasi AI sejak masa sekolah menjadi hal yang mendesak dan penting. Hal ini agar generasi muda mampu mengikuti arus kemajuan teknologi tanpa melupakan prinsip etika dan tanggung jawab.

"AI dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara bijak. Pelajar harus memahami manfaat sekaligus risiko penggunaannya," ujar Kapolres.

Salah satu siswa peserta kegiatan pun menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat menuntut pelajar untuk terus beradaptasi dan tidak tertinggal informasi.

"Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa. Zaman sekarang sudah modern dan teknologi terus berkembang. Kita sebagai pelajar harus memahami AI supaya tidak ketinggalan dan bisa memanfaatkannya untuk belajar," ungkapnya.

Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti keterbatasan waktu pembelajaran, penyusunan modul, gangguan jaringan saat sesi praktik, serta bertepatannya dengan jam kepulangan siswa, sehingga belum sempat merekam tanggapan dari pihak guru, namun secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan tertib.

Edukasi ini sekaligus menjadi langkah awal yang berharga bagi Polres Pasuruan dalam mendorong terciptanya generasi pelajar yang melek teknologi, kreatif, berpikir kritis, dan senantiasa bertanggung jawab dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Anggota Komisi IV DPR RI FPDIP,Sonny T. Danaparamita SH,MH. mendorong Kelompok Tani Hutan (KTH), pelaku industri, serta pelaku UMKM berbasis kayu di Banyuwangi memahami pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Pesan tersebut disampaikan Sonny saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis SVLK yang digelar melalui kolaborasi Anggota Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Rumah Makan Rodjo Nogo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Selasa (11/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sonny mengingatkan peserta agar tidak hanya memperhatikan aspek pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga jenis tanaman yang ditanam serta keberlanjutan kawasan hutan.

Menurut dia, pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya menjaga lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi kawasan hutan tetap terjaga dan dapat membantu mengurangi risiko bencana, termasuk banjir.

"Kelestarian alam merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Sonny dalam kegiatan tersebut.

Sonny juga menekankan bahwa sumber daya alam, termasuk bumi, air dan hutan, memiliki fungsi bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Bimbingan teknis tersebut sekaligus menjadi sarana bagi para pelaku industri kayu di Banyuwangi untuk mendapatkan pemahaman mengenai verifikasi legalitas bahan baku hasil kehutanan.

Narasumber dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kementerian Kehutanan, Santi Octavianti, menjelaskan mengenai kebijakan SVLK bagi pelaku usaha kehutanan.

Santi menjelaskan, SVLK merupakan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan aspek legalitas sumber bahan baku, ketertelusuran hasil hutan dari hulu hingga hilir, serta aspek kelestarian dalam pengelolaan hasil hutan.

Dalam penerapannya, SVLK memiliki sejumlah prinsip, antara lain pengelolaan hutan berkelanjutan, legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Santi juga menyampaikan bahwa penerapan SVLK dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha, di antaranya membangun kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing serta mendorong perbaikan dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan CDK Banyuwangi, Herry Setiawan, memaparkan perkembangan SVLK dan rekapitulasi pemegang sertifikat legalitas di Jawa Timur.

Dalam paparannya, Herry menekankan bahwa SVLK tidak semata-mata dipahami sebagai kepemilikan sertifikat, tetapi menjadi bagian dari tata kelola untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan hasil hutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Bakti Abu Birgantoro, yang memberikan sambutan mewakili kepala balai.

Bimbingan teknis dimoderatori Tenaga Ahli Anggota DPR RI Gulfino Guevarato dan moderator dari CDK Wilayah Banyuwangi, Iyis Puji Lestari.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan SVLK, khususnya terkait legalitas bahan baku serta pengelolaan hasil hutan yang memperhatikan prinsip kelestarian.(Invs81)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita mendorong Kelompok Tani Hutan (KTH), pelaku industri, serta pelaku UMKM berbasis kayu di Banyuwangi memahami pentingnya Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Pesan tersebut disampaikan Sonny saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis SVLK yang digelar melalui kolaborasi Anggota Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Rumah Makan Rodjo Nogo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Selasa (11/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sonny mengingatkan peserta agar tidak hanya memperhatikan aspek pemanfaatan hasil hutan, tetapi juga jenis tanaman yang ditanam serta keberlanjutan kawasan hutan.

Menurut dia, pengelolaan hutan perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya menjaga lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting agar kondisi kawasan hutan tetap terjaga dan dapat membantu mengurangi risiko bencana, termasuk banjir.

"Kelestarian alam merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Sonny dalam kegiatan tersebut.

Sonny juga menekankan bahwa sumber daya alam, termasuk bumi, air dan hutan, memiliki fungsi bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Bimbingan teknis tersebut sekaligus menjadi sarana bagi para pelaku industri kayu di Banyuwangi untuk mendapatkan pemahaman mengenai verifikasi legalitas bahan baku hasil kehutanan.

Narasumber dari Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kementerian Kehutanan, Santi Octavianti, menjelaskan mengenai kebijakan SVLK bagi pelaku usaha kehutanan.

Santi menjelaskan, SVLK merupakan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang sebelumnya dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan aspek legalitas sumber bahan baku, ketertelusuran hasil hutan dari hulu hingga hilir, serta aspek kelestarian dalam pengelolaan hasil hutan.

Dalam penerapannya, SVLK memiliki sejumlah prinsip, antara lain pengelolaan hutan berkelanjutan, legalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Santi juga menyampaikan bahwa penerapan SVLK dapat memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha, di antaranya membangun kepercayaan pasar, meningkatkan daya saing serta mendorong perbaikan dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan CDK Banyuwangi, Herry Setiawan, memaparkan perkembangan SVLK dan rekapitulasi pemegang sertifikat legalitas di Jawa Timur.

Dalam paparannya, Herry menekankan bahwa SVLK tidak semata-mata dipahami sebagai kepemilikan sertifikat, tetapi menjadi bagian dari tata kelola untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan hasil hutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah VIII, Bakti Abu Birgantoro, yang memberikan sambutan mewakili kepala balai.

Bimbingan teknis dimoderatori Tenaga Ahli Anggota DPR RI Gulfino Guevarato dan moderator dari CDK Wilayah Banyuwangi, Iyis Puji Lestari.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan SVLK, khususnya terkait legalitas bahan baku serta pengelolaan hasil hutan yang memperhatikan prinsip kelestarian.

SIMALUNGUN || Jejak-indonesia.id – Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, mengumumkan susunan lengkap struktur jabatan terbaru di lingkungan Kepolisian Resor Simalungun, usai rangkaian upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dilaksanakan sebelumnya. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi awak media pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekira pukul 15.20 WIB.

Dalam keterangannya, AKP Verry Purba menjelaskan bahwa pengumuman susunan jabatan terbaru ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sejalan dengan komitmen Polres Simalungun Polda Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan yang berintegritas dan humanis, khususnya melalui transparansi struktur organisasi kepada publik.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata Polri untuk masyarakat, sekaligus wujud transparansi kepada publik terkait susunan pejabat terbaru di lingkungan Polres Simalungun," ujar AKP Verry Purba.

Susunan jabatan baru ini resmi berlaku usai kegiatan sertijab yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, sekira pukul 12.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Tathya Dharaka Mako Polres Simalungun, Jalan Jhon Horailam Saragih, Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun.

Menjelaskan susunan pejabat utama, AKP Verry Purba menyebutkan bahwa jajaran Polres Simalungun kini dipimpin oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M., didampingi Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., serta Kabag SDM Kompol Manaek Sahala Ritonga, S.H., M.H.

"Untuk jabatan Kabag Ops kini diemban oleh AKP Tukkar Lungun Simamora, S.H., M.H., Kabag Ren oleh AKP Tugono, S.H., serta Kasubbagbinkar SDM oleh AKP Gunawan Sembiring, S.H.," ucap AKP Verry Purba.

Ia melanjutkan bahwa jajaran Kasat juga turut mengalami pembaruan, dengan Kasat Reskrim tetap dijabat AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., CPHR, CBA., Kasat Narkoba oleh AKP Charles Hartono Nababan, S.H., Kasat Intel oleh AKP Tombor Marbun, S.H., serta Kasat Samapta oleh AKP Heddy Marpaung, S.H.

"Kasat PamObvit dijabat AKP Sappetua Simbolon, Kasat Binmas oleh AKP Dorlan Pasaribu, sementara Kasat Lantas kini dijabat oleh AKP Priska Susana Suardi, S.H., menggantikan pejabat sebelumnya," ungkap AKP Verry Purba.

Selanjutnya, untuk jajaran Kasi dan Kasikeu, AKP Verry Purba menyebutkan bahwa Kasat Tahti dijabat IPTU Syahrial, Kasi Hukum oleh IPTU Niasran Simanjuntak, S.H., M.H., Kasi Humas tetap dijabat AKP V.J. Purba, Kasi Propam oleh AKP Gomgom Silaen, Kasi TIK oleh IPDA Daniel Suranta, Kasi Was oleh AKP Sotarduga Panjaitan, S.H., serta Kasikeu oleh IPDA Fery, didukung oleh Paurkes dr. Siro Venesia Banjarnaor.

"Seluruh jajaran ini akan bersinergi bersama-sama dalam menjalankan roda organisasi Polres Simalungun ke depannya," kata AKP Verry Purba.

Tak hanya pejabat utama, AKP Verry Purba turut mengumumkan susunan lengkap 17 Kapolsek sejajaran Polres Simalungun, di antaranya Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, S.H., Kapolsek Dolok Pardamean AKP Restuadi, S.H., Kapolsek Raya Kahean AKP Surianto Pinem, S.H., serta Kapolsek Panei Tonga AKP Daniel Jani Damanik, S.H.

"Kapolsek Gunung Malela dijabat AKP Hengky Bonari Siahaan, S.H., M.H., Kapolsek Jorlang Hataran AKP Suit Purba Dasuha, S.H., M.H., Kapolsek Girsang Sipangan Bolon AKP Mantho Pandiangan, S.H., serta Kapolsek Pamatang Silima Huta AKP Rudiansen Sipayung, S.H.," tutur AKP Verry Purba.

Ia melanjutkan bahwa Kapolsek Dolok Silau dijabat AKP M. Nasir Daulay, Kapolsek Silou Kahean AKP Edy Syahputra, S.H., Kapolsek Sidamanik AKP Rudi Sadar Harol Panjaitan, S.H., serta Kapolsek Bosar Maligas IPTU Soni Silalahi, S.H.

"Kapolsek Bandar Huluan dijabat IPTU Patar Banjarnahor, S.H., M.H., Kapolsek Dolok Batunanggar IPTU Ridho V. Pakpahan, S.Kom., M.H., Kapolsek Dolok Panribuan IPTU Ponijan Damanik, S.H., Kapolsek Pamatang Raya IPTU Oloan Sijabat, serta Kapolsek Purba yang kini dijabat IPTU Budianto Silalahi," jelas AKP Verry Purba.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pejabat baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program kerja yang telah berjalan baik, sekaligus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Simalungun.

"Kami berharap seluruh pejabat baru dapat segera beradaptasi dan melanjutkan program-program yang telah berjalan baik, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," kata AKP Verry Purba.

Menutup keterangannya, AKP Verry Purba menyampaikan bahwa pengumuman susunan jabatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai siapa saja pejabat yang dapat dihubungi maupun dijadikan rujukan dalam pelayanan kepolisian di masing-masing wilayah kecamatan.

"Dengan diumumkannya susunan jabatan ini, masyarakat dapat mengetahui secara jelas para pejabat yang bertugas di wilayahnya masing-masing, sehingga pelayanan Polri dapat semakin dekat dengan masyarakat," tutup AKP Verry Purba.

Dengan terbentuknya susunan jabatan baru ini, Polres Simalungun optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum Kabupaten Simalungun, sekaligus menghadapi tantangan tugas Kepolisian yang semakin dinamis ke depannya.

SURABAYA || Jejak-indonesia.id - Memiliki kekayaan maritimin dan garis pantai salah satu terpanjang di Indonesia, Pemkab Banyuwangi menandatangani kesepakatan bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dan PW IKA ITS Jawa Timur untuk memperkuat inovasi teknologi daerah.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Surabaya, Selasa (11/8/2026), bersama Kabupaten Nganjuk, Lamongan, dan Kota Pasuruan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, sektor perikanan, serta optimalisasi potensi maritim melalui pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan.

Wakil Rektor II ITS Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana, Dr. Ir. Machsus, mengatakan kolaborasi ini diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kelautan Indonesia.

"Indonesia merupakan negara kepulauan. Sumber daya kelautan yang ada di dalamnya itulah yang perlu kita eksplorasi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa ini," ujar Machsus.

ITS, kata dia, salah satu perguruan tinggi yang diberi amanat oleh Presiden Soekarno saat itu untuk fokus pada kelautan atau kemaritiman. Karena itu kampus ini memiliki sandaran sejarah bagaimana ITS terlibat aktif sebagai motor penggerak kemajuan kemaritiman di Indonesia.

"Untuk itu perlu kolaborasi bersama, bagaimana ke depan bisa mengawal kemajuan kemaritiman di Indonesia ini. Sehingga segala potensi yang ada bisa kita berdayakan untuk kemakmuran bangsa, terutama untuk kemakmuran Jawa Timur," tambahnya.

Ketua Umum PW IKA ITS Jatim Eri Cahyadi mengatakan perguruan tinggi dan alumni harus hadir memberikan solusi teknologi bagi daerah.

Ia mencontohkan teknologi pengering ikan serta penerangan yang dapat membantu nelayan mengumpulkan ikan sehingga meningkatkan hasil tangkapan.

"IKA ITS harus hadir memberikan pendampingan dan memanfaatkan keunggulan teknologi untuk membantu wilayah-wilayah di Jawa Timur," kata Eri sekaligus Wali Kota Surabaya ini.

Eri menegaskan kerja sama antardaerah dan perguruan tinggi ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik karena kerja sama tersebut relevan dengan kondisi Banyuwangi yang memiliki garis pantai sepanjang 175,8 kilometer dan potensi perikanan besar.

"Bagi Banyuwangi, ini menjadi nilai tambah untuk menggandeng ITS, terutama dalam pengembangan sektor perikanan," ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, sebagian nelayan Banyuwangi masih menggunakan pola tradisional sehingga diperlukan penguatan teknologi, penelitian, pengolahan, hingga hilirisasi produk perikanan.

Ia berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penelitian, tetapi menghasilkan pendampingan dan inovasi yang meningkatkan nilai tambah produk perikanan masyarakat.

"Mudah-mudahan kerja sama ini berdampak pada peningkatan produk perikanan. Tidak hanya perikanan, sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia juga bisa dikolaborasikan," kata Ipuk.

Kegiatan MoU ini juga diisi kegiatan forum strategis nasional yang diisi pemateri dari Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP I Nyoman Radiarta, Dirut PT Agrinas Jaladri Nasional (Persero) Kharisma Febriansyah, serta profesor dari ITS. (*)