Berita

Surabaya, Jejak-indonesia.id | Direktur utama PT Jatim Grha Utama (BUMD Jatim), Mirza Muttaqien akhirnya resmi melantik Firman sebagai Direktur Keuangan PT JGU dan Edy Zulham Rivelino atau akrab dipanggil Reno sebagai Direktur Eksekutif PT Jatim Prasarana Utama (JPU) yang merupakan anak perusahaan PT JGU.

Agus Subagyo, Ketua LSM BARAK (Barisan Rakyat Anti Korupsi) yang berkantor di Ngagel Timur Surabaya bereaksi keras atas pelantikan Reno kembali sebagai Direktur PT Jatim Prasarana Utama.

Dalam pernyataannya, Agus menyatakan bahwa pelantikan Reno sebagai direktur PT JPU akan memancing sumber masalah baru di dalam internal PT JPU itu sendiri.

Agus menambahkan bahwa Reno diduga menjadi aktor utama dalam permasalahan kekacauan tata kelola keuangan di PT JPU di mana saat ini ditengarai Kas PT JPU sedang kosong.

Minimnya Kas PT JPU ini dikarenakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terkait hutang piutang yang mendapatkan rekomendasi dari Direktur PT JPU saat itu, Reno, hampir semuanya bermasalah dan tidak mendapatkan titik temu solusi yang bertanggung jawab.

Banyak sekali perjanjian penyertaan modal dari Kas PT JPu atas pekerjaan proyek dari pihak ketiga yang akhirnya mandeg dan menjadi kredit macet. Hal ini diperparah dengan sikap cuci tangan dan lepas tanggung jawab dari Reno sebagai direktur PT JPU.

LSM Barak secepatnya, setelah pelantikan Reno kembali sebagai direktur PT JPU, akan melaporkan dugaan kasus korupsi pada pengelolaan Kas PT JPU kepada Gubernur Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Inspektorat Jawa Timur sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

“Bayangkan mas, uang negara puluhan Milyard di PT JPU dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada solusi jelas dan Reno merupakan aktor dan sutradara dibalik permasalahan dugaan korupsi PT JPU yang akhirnya menguntungkan pihak ketiga atau korporasi yang sangat jelas tidak ada kaitannya dengan Pemprov Jatim dan ini sengaja dibiarkan oleh Reno,” jelas Agus.

Selain akan melaporkan kepada aparat penegak hukum Kejati Jatim, Agus juga berencana berkirim surat kepada BPKP Jatim untuk meminta adanya audit internal yang sifatnya independent terkait pengelolaan Kas PT Jatim Prasarana Utama.

Dengan nada tegas dan terukur, Agus Ketua LSM Barak meminta dukungan insan media pers dan masyarakat Jawa Timur serta beberapa dukungan lembaga lainnya untuk bersama sama melaporkan dugaan mega korupsi PT Jatim Prasarana Utama yang merupakan anak perusahaan PT Jatim Grha Utama, BUMD Jatim.

Agus juga mempersiapkan adanya aksi demo di kantor PT JPU yang dulunya berkantor di Puncak Permai dan karena tidak mampu bayar listrik akhirnya sekarang nunut kantor di PT JGU jalan Musi Surabaya.

“Masyarakat Jawa Timur harus tau bagaimana dugaan mega korupsi yang apbd yang dikelola PT JPU ini dan sengaja dibiarkan oleh mereka, ini akan kita ungkap pasca adanya hasil audit resmi dari BPK dan atau BPKP Jatim,” jelas Agus.

Agus menambahkan bahwa aksi demo besar yang melibatkan dukungan dari Lembaga/LSM pendukung lainnya akan dilakukan apabila laporan ke Kejaksaan Tinggi Jatim dan Gubernur Jawa Timur ini tidak mendapatkan respon positif. (Red)

Banyuwangi, Jejak-indonesia.id |  Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi tak mampu membendung rasa syukurnya saat tahu dirinya menjadi salah satu penerima amnesti dari Presiden Republik Indonesia.

WH (40), yang terjerat perkara penyalahgunaan narkotika seharusnya baru bisa menghirup udara bebas pada tahun 2027 mendatang. Namun berkat amnesti yang diterimanya, Ia dapat menghirup udara bebas lebih cepat dan kembali berkumpul dengan keluarganya.

Salinan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti diserahkan secara langsung oleh Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, Sabtu (2/8).

WH mengaku kaget saat dirinya dipanggil dan diberitahu bahwa namanya tercatat sebagai salah satu penerima amnesti dari Presiden. Saat keluar dari pintu utama Lapas, Ia langsung melakukan sujud syukur.

“Saya sempat tidak percaya bahwa saya bisa bebas sebelum masa pidana saya habis,” ungkapnya.

Pria yang dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan itu pun mengungkapkan rasa syukur sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan amnesti atau pengampunan terhadap hukuman yang dijalaninya.

“Alhamdulillah saya bisa kembali menghirup udara bebas, terimakasih Bapak Presiden Prabowo telah memberikan amnesti kepada saya, serta juga kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendukung program amnesti ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Banyuwangi, menyebut bahwa amnesti yang diberikan oleh Presiden merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas maupun Rutan, serta sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang memang bisa diberikan pengampunan.

“Pemberian amnesti ini juga diharapkan mampu mewujudkan kelangsungan hidup yang lebih baik bagi para penerimanya,” terang Wayan.

Menurutnya, amnesti tidak diberikan kepada seluruh tindak pidana, terdapat beberapa kriteria tindak pidana yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapatkan amnesti. Misalnya untuk perkara penyalahgunaan narkotika, kriteria yang dapat diberikan amnesti yaitu yang terjerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

“Selain itu, berat bersih barang bukti narkotika harus dibawah 1 gram, serta yang bersangkutan bukan merupakan residivis dan tidak sedang tercatat dalam catatan pelanggaran disiplin di Lapas,” imbuhnya.

Perlu diketahui bahwa amnesti pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh pemerintah (biasanya oleh kepala negara, seperti Presiden) kepada sekelompok orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Amnesti berbeda dengan grasi yang diberikan per individu, amnesti biasanya diberikan secara kolektif untuk kasus-kasus tertentu atau narapidana dengan kriteria khusus. (red)