Berita

Gresik, Jejak-indonesia.id |  Satuan Samapta Polres Gresik Polda Jatim bergerak cepat menindak aksi balap liar yang meresahkan masyarakat.

Melalui Unit Raimas Kalam Munyeng, Enam remaja berhasil diamankan saat tengah melakukan balap liar di Jalan Bungah, pada Minggu dini hari (3/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Patroli Perintis Presisi yang rutin digelar sebagai bentuk tindakan preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mengantisipasi aksi kriminalitas 3C (curas, curat, curanmor) dan balap liar.

Patroli dimulai sejak Sabtu malam (2/8), tepatnya pukul 23.30 WIB. Personel menyisir sejumlah titik rawan di wilayah hukum Polres Gresik.

Pada pukul 23.53 WIB, tim patroli memastikan situasi kondusif di kawasan JIIPE.

Sekitar pukul 01.05 WIB, petugas bergerak ke Jalan Betoyo, Manyar, lokasi yang sering dijadikan ajang balap liar.

Namun, puncak kegiatan terjadi pukul 02.22 WIB saat petugas mendapati sekelompok remaja tengah melakukan aksi balapan liar di Jalan Bungah.

Langsung saja, tim melakukan penindakan. Enam remaja beserta kendaraan mereka berhasil diamankan.

Identitas enam remaja yang diamankan adalah R (13), warga Sidayu Gresik; A (14), warga Sidayu Gresik; R (16), warga Kemangi, Bungah Gresik; A (16), warga Kemangi, Bungah Gresik; F (15), warga Betoyo, Manyar Gresik; A (16), warga Betoyo, Manyar Gresik.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu melalui Kasat Samapta Polres Gresik, AKP Heri Nugroho menegaskan bahwa patroli ini adalah wujud nyata komitmen Polres Gresik dalam menjaga kamtibmas.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi aksi-aksi yang mengganggu ketertiban umum, termasuk balap liar yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tegas AKP Heri.

AKP Heri juga menyampaikan bahwa keenam remaja tersebut tidak hanya diamankan, tetapi juga akan diberikan pembinaan.

“Mereka akan didata dan diberi edukasi, serta orang tua masing-masing dipanggil untuk diberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak hukum dari balap liar,” tambahnya.

Polres Gresik juga mengimbau masyarakat untuk aktif berperan menjaga keamanan lingkungan.

Jika menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat bisa segera melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui hotline layanan aduan “Lapor Kapolres Cak Roma” di nomor 0811 - 8800 - 2006. (red)

Banyuwangi, Jejak-indonesia.id | Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tapi rakyat di tapal batas Jawa Timur-Bali justru harus “menyembah tanah” akibat lumpuhnya jalur utama. Penutupan jalan nasional Banyuwangi-Jember di kawasan Gunung Gumitir bukan hanya menyusahkan pengguna jalan, tapi juga menelanjangi bobroknya tata kelola jalan dan lambannya respons pemerintah.

Alih-alih ditangani cepat, kendaraan besar terpaksa memutar lewat Bondowoso-Situbondo, sedangkan sepeda motor dialihkan ke jalan sempit milik PTPN 1 Regional 5. Jalan produksi itu sejatinya dibuat untuk mengangkut hasil perkebunan seperti karet, kopi, coklat, dan kayu dari lahan seluas lebih dari 2.000 hektare, bukan untuk jalur umum.

Ketua Aliansi LSM Banyuwangi, Rudy Voeler, yang juga dikenal sebagai Rudy Suharto, melontarkan kritik keras kepada Gubernur Jawa Timur, Direksi PTPN 1 Regional 5, dan para kepala daerah terkait.

“Gubernur dua periode kok kerjanya cuma konten makan mangga, pisang, apel. Jalan nasional putus, rakyat susah, dia malah ngurusi badokan! Kalau nggak mampu, mundur saja! Sama halnya Direksi PTPN 1 Regional 5, kalau bangun jalan produksi saja tak sanggup, lebih baik minggat dari jabatannya!,” tegas Rudy Voeler, Minggu (3/8/2025).

Rudy menyoroti, bahwa sejak era kolonial hingga saat ini, PTPN 1 telah menghasilkan triliunan rupiah dari sektor perkebunan. Namun, infrastruktur jalan di wilayah produksinya justru tetap seperti zaman perang.

“Diduga hasil panen ribuan triliun dari Gunung Gumitir itu hanya masuk ke kas Surabaya lalu diarak ke Kementerian BUMN di Jakarta untuk dikorupsi dan dibancaki para pejabat bermental rampok,” sindirnya tajam.

Rudy juga menuding Bupati Banyuwangi dan Jember abai menyelesaikan jalur alternatif utama yakni Jalur Lintas Selatan (JLS). Padahal jalur ini hanya kurang sekitar 13 km dan dua jembatan untuk menghubungkan Malangsari (Kalibaru) ke Kecamatan Silo (Jember).

“Tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi sejak beroperasi 10 tahun lalu sudah menghasilkan ratusan ton emas. Tapi untuk bangun 13 km jalan saja, hasilnya entah ke mana. Diduga hanya dikuasai segelintir elite. Rakyat cuma dapat polusi dan kerusakan jalan,” suluk Rudy.

Tak ketinggalan, Rudy menyentil gaya kepemimpinan kepala daerah yang lebih suka tampil di hadapan kamera daripada bekerja menyelesaikan persoalan.

“Bupati Jember kalau cuma bisa senam sama emak-emak di alun-alun dan mimpin kenduren, ya ndak usah ngaku-ngaku pemimpin rakyat! Jalur JLS itu harus jadi prioritas nasional,” tegasnya.

Ia juga menyindir kinerja DPRD di berbagai level:

“DPRD Banyuwangi, DPRD Jember, DPRD Jatim... Jangan cuma datang, duduk, dengar, duit, dan ngantuk. Rakyat butuh solusi, bukan akrobat politik!”

Rudy Voeler menutup pernyataannya dengan desakan keras: jika semua pihak tidak sanggup memperjuangkan hak rakyat, maka sebaiknya mundur dengan hormat sebelum ditendang oleh sejarah. (red)

JAKARTA || jejakindonesia.id - Menko Polkam Budi Gunawan menanggapi fenomena pengibaran bendera dari manga One Piece menjelang HUT RI 17 Agustus. Budi menilai gerakan pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk provokasi yang bisa menurunkan wibawa dan derajat bendera Merah Putih.

Viralnya di Jagat sosial media dihebohkan dengan video pengibaran bendera selain merah putih di bulan Agustus tepatnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Dalam bendera tersebut adalah logo bajak laut dari anime one piece.

Hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan ada ancaman pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih dan orang yang melanggar dikenakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) berbunyi Setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.

"Ini adalah upaya untuk melindungi martabat dan simbol negara," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (3/8).

Lanjut Budi, seharusnya bulan kemerdekaan dimeriahkan sebagai bentuk peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia atas perjuangan pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.

"Bulan kemerdekaan adalah sebuah pengingat untuk kita semua, bahwa kita mewarisi bangsa yang didirikan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan," bebernya.

Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, mencermati serius adanya upaya provokasi dari sebagian kelompok untuk menurunkan marwah merah putih dan menggantinya dengan bendera simbol fiksi tertentu. Menurut dia, hal itu sangat memprihatinkan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban memperjuangkan negara Indonesia," tegas Budi.

Budi menegaskan, pengibaran bendera merah putih adalah hasil perjuangan kolektif para pendahulu bangsa. Sebagai negara besar yang menghargai sejarah, dia meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa.

Pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Tujuannya, memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara.

"Mari kita rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh rasa syukur dan juga harapan bahwa bendera tersebut akan terus berkibar selamanya di bumi pertiwi Indonesia," pungkas Eks Kepala BIN ini.

(RED)

CIREBON || jejakaindonesia.id - Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengungkap bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi. Sebab, dengan kepemimpinanya di Polri, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dirasakan kondusif oleh seluruh masyarakat.

Ia pun memandang bahwa Jenderal Sigit seperti jimat yang mewujudkan keamanan di tengah masyarakat.

“Kita semua mengalami bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini, kita masyarakat mengalami keadaan relatif tentram tertib aman sehingga seolah-olah pak Listyo ini telah berfungsi sebagai jimat ketertiban dan keamanan masyarakat selama ini,” ujar Ketua PBNU dalam sambutannya di Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Sabtu (2/8/25).

Tak dipungkiri, ujarnya, Jenderal Sigit paham betul mengenai lingkungan para tokoh agama yang bisa bersinergi mewujudkan ketentramam dan keamanan di masyarakat.

“Pak Listyo ini pernah bertugas di Jogja kalau tidak salah, beliau tahu betul di Jogja banyak jimat-jimat yang disebut kiyai,” jelas Ketua PBNU.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Haul ini juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, Kh. Adib Rofiuddin Izza pun mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Sigit atas segala kontribusinya selama ini terhadap Pondok Buntet Pesantren. Tak dipungkiri, berbagai bantuan telah diberikan dari Polri sebagai bentuk kepeduliannya.

“Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya, terima kasih, beliau berbaik hati,” jelasnya dalam sambutan, Sabtu (2/8/25).

Ditegaskan Kh. Adib, keluarga besar pesantren ini mempercayai bahwa keamanan negeri ini terjamin dengan kepemimpinan Jenderal Sigit. Persatuan dan kesatuan menjadi komitmen bersama untuk menjaga bangsa ini.

“Kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja, tidak lebih dari itu,” ujarnya.