Redaksi

RIU || Jejak-indonesia.id - Indragiri Hilir-Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir. Kali ini, ekspedisi menyambangi Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (15/8/2026), dengan membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan terdampak abrasi.

Kegiatan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Wamen PPA/TPPO Veronica Tan, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Bupati Indragiri Hilir Herman, Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, Sosiolog Robertus Robet, serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Rombongan tiba di Kuala Selat dan disambut Forkopimda, masyarakat serta anak-anak sekolah.

Kuala Selat menjadi salah satu titik penting Ekspedisi Merah Putih Presisi. Sekitar 1.700 hektare kebun masyarakat di wilayah tersebut tercatat terdampak abrasi pada 2021.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sembako Ekspedisi Merah Putih Presisi, bantuan ketinting serta matching grants kepada 13 kelompok masyarakat dampingan PPIU M4CR Riau. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen menjaga pesisir Riau dan penanaman mangrove.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, Ekspedisi Merah Putih Presisi menjadi ikhtiar menghadirkan negara hingga ke wilayah pesisir sekaligus menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat yang berada jauh di pesisir juga merasakan kehadiran negara. Kita datang membawa kepedulian sekaligus bergerak bersama mencari solusi,” kata Herry.

Menurut Kapolda, abrasi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

“Ketika pesisir tergerus, yang kita pertaruhkan bukan hanya tanah. Ada kebun masyarakat, sumber penghidupan dan masa depan generasi berikutnya. Menjaga mangrove berarti menjaga masyarakat yang hidup di belakangnya,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup menyebut pemulihan lingkungan di Kuala Selat sejalan dengan semangat Ekspedisi Merah Putih Presisi yang turut didorong Kapolri.

Ia menyatakan komitmen untuk memastikan rehabilitasi mangrove dilakukan dalam skala besar.

“Ekspedisi Merah Putih Presisi yang juga dipromosikan oleh Kapolri itu adalah dengan cara memulihkan lingkungan. Daerah di sini memang sangat membutuhkan sentuhan pemulihan lingkungan yang luar biasa besar,” katanya.

Menteri Jumhur berkomitmen mendorong penanaman mangrove seluas 500 hektare di kawasan terdampak abrasi, dengan harapan dapat diperluas hingga 1.000 hektare.

“Saya berkomitmen untuk ikut memastikan penanaman mangrove 500 hektare di tempat yang terabrasi. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 1.000 hektare untuk ditanam di wilayah ini sebagai bagian dari pemulihan lingkungan sekaligus pemulihan sosial ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, program tersebut juga akan menciptakan green jobs bagi masyarakat. Pemulihan tidak berhenti pada penanaman, tetapi mencakup pembibitan hingga pemeliharaan mangrove selama tiga tahun.

“Jadi bukan sekadar menanam lalu ditinggalkan. Mulai dari pembibitan, penanaman sampai pemeliharaan itu teranggarkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan honor untuk pemeliharaan selama tiga tahun,” katanya.

Ia menegaskan, program tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari Ekspedisi Merah Putih Presisi yang digerakkan Kapolda Riau di Kabupaten Indragiri Hilir.

“Ini tindak lanjut dari gerakan Ekspedisi Merah Putih yang dilakukan Kapolda di Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah bagi kita semua,” pungkasnya.

Kondisi geografis Kuala Selat sendiri menjadi tantangan tersendiri. Dari Mako Polsek Kateman menuju kawasan terdampak abrasi dibutuhkan perjalanan sekitar 25 kilometer atau 45 hingga 60 menit menggunakan speedboat.

Sejumlah jalur perairan sangat dipengaruhi kondisi pasang-surut, sementara kawasan pantai memiliki lumpur yang dapat mencapai lutut hingga paha.

Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau merupakan rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir, terluar dan kawasan yang memiliki keterbatasan akses.

Melalui ekspedisi tersebut, Polda Riau membawa misi kebangsaan, kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan hingga ke sudut-sudut wilayah Riau.

Di Kuala Selat, semangat tersebut diwujudkan bukan hanya dengan membawa Merah Putih dan bantuan bagi masyarakat, tetapi juga melalui komitmen pemulihan kawasan pesisir dalam skala besar.

Penanaman mangrove diharapkan menjadi benteng alami menghadapi abrasi sekaligus menghadirkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. []

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id — Ketua Umum Fast Respon (FRN) Agus Flores melontarkan kritik tajam terhadap penertiban aktivitas pertambangan yang selama ini digaungkan pemerintah.

Menurut Agus, ketegasan pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal tidak boleh berhenti pada pidato, pernyataan politik, maupun penertiban administratif. Ia menilai, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa proses hukum yang transparan hingga perkara benar-benar tuntas.

“Nggak berpengaruh pidato Presiden Prabowo kalau pada akhirnya hanya formalitas. Tambang dibersihkan, tetapi bagaimana proses hukumnya? Tersangkanya dipenjara, alatnya disita negara atau tidak?” tegas Agus.

Agus menyoroti praktik penertiban yang menurutnya terkadang hanya terlihat di tahap awal, seperti penghentian aktivitas maupun pemasangan garis penyegelan.

Baginya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar berhentinya aktivitas tambang, tetapi juga sejauh mana aparat mampu mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dan membawa perkara tersebut ke proses peradilan apabila ditemukan unsur pidana.

Ia juga mempertanyakan status alat berat yang digunakan dalam dugaan aktivitas pertambangan ilegal, terutama apabila alat tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

“Yang masyarakat ingin lihat bukan hanya alat berhenti bekerja. Masyarakat ingin tahu, apakah pelakunya benar-benar diproses hukum? Apakah alatnya benar-benar disita negara? Jangan sampai muncul kesan ada kompromi,” ujarnya.

Agus juga menyinggung adanya dugaan praktik kompromi dalam penanganan perkara pertambangan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum, bukan sekadar tuduhan.

“Kalau ada yang bermain, bongkar. Kalau memang terbukti melanggar hukum, proses sesuai aturan. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa perkara selesai setelah ada pembayaran atau kesepakatan tertentu,” katanya.

Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum terhadap pertambangan harus memiliki standar yang sama, siapa pun pihak yang berada di belakang kegiatan tersebut.

Agus Flores turut mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga melanggar aturan.

Namun, ia mengingatkan agar pengawasan publik tetap berdasarkan fakta, bukti, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau memang negara serius memberantas tambang ilegal, buktikan sampai tuntas. Jangan hanya ramai di awal, kemudian hilang ketika kasus masuk tahap hukum,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan dorongan agar penertiban pertambangan tidak berhenti pada tindakan seremonial. Publik dinilai berhak mengetahui perkembangan perkara secara proporsional, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka apabila alat bukti mencukupi, penyitaan barang bukti sesuai prosedur, hingga proses persidangan.

Dengan demikian, keberhasilan penertiban tambang bukan hanya diukur dari seberapa cepat aktivitas dihentikan, tetapi juga dari konsistensi negara memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.