Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Redaksi

Berkunjung ke Kawasan Ijen Banyuwangi, Jangan Lupa Mampir ke Pasar Seni dan Jajanan “Jadoel”

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kawasan kaki Gunung Ijen Banyuwangi memiliki berbagai destinasi wisata yang seolah tak habis untuk dieksplor. Melengkapi deretan hidden gem yang ada di area ini, kini hadir Pasar Seni dan Jajanan Tradisional Jaman Doeloe (Jadoel) yang berlokasi di Dusun Karangan Tengah, Desa Licin Kecamatan Licin, Banyuwangi.

Pasar Seni dan Jajanan Tradisional “Jadoel’ dibuka setiap akhir pekan Sabtu malam mulai pukul 18.00 – 22.00 WIB. Wisata kuliner ini memadukan bazar jajanan lokal dengan pertunjukkan hiburan seni tradisional. Aneka makanan tradisional bisa didapatkan di sini. Sebut saja ayam kampung bumbu kukus, kopat lodoh, semanggi, geseng, kare dan kikil. Juga ada kudapan seperti kue lopis dan lanun, aneka ketan dan kue kucur.

Tak hanya itu, pengunjung sembari menikmati kuliner, akan dihibur pertunjukkan seni tradisional. Mulai dari seni Kuntulan, tari Gandrung, kesenian Barong, Gagak Lodro dan lainnya.

“Ini adalah kreativitas dari warga desa yang sangat membanggakan. Selain menggerakkan ekonomi lokal, tempat ini juga menjadi daya tarik baru kawasan Golden Route Ijen. Wisatawan akan banyak alternatif saat staycation di kawasan kaki Ijen,” kata Bupati Ipuk, Senin (24/11/2025).

Ijen Golden Route merupakan branding baru untuk melabeli destinasi wisata hidden gem di kawasan kaki Gunung Ijen yang ada di Banyuwangi.

Ada beragam destinasi yang terangkum dalam Ijen Golden Route. Mulai dari aneka wisata alam, kuliner lokal, cafe yang instagramble, hingga tempat staycation yang keren hingga yang etnik.

“Pasar kuliner ini akan memperkaya destinasi di kawasan Ijen. Silakan mengunjungi Ijen Golden Route,” kata Ipuk.

Camat Licin Donny Arsilo Sofyan menjelaskan bahwa Pasar Seni dan jajanan Jadoel menyajikan anke jajanan lokal khas Banyuwangi yang disuguhkan oleh 40 penjual kuliner warga setempat.

“Penjualnya adalah warga sini. Jadi kita jamin rasanya otentik Banyuwangi,” ujarnya.

Selain menjadi wadah untuk mengungkit ekonomi wilayah, destinasi baru ini juga menjadi panggung ekspresi dan pelestarian seni dan budaya lokal.

“Kecamatan kami menjadi salah satu wilayah tinggal warga Suku Osing yang sarat dengan kearifan lokal seni dan budaya. Potensi inilah yang turut kami angkat di Pasar Seni dan jajanan Tradisional Jadoel,” pungkasnya. (*)

Pimpin Upacara Hari Kesehatan Nasional 2025, Berikut Pesan Bupati Ipuk

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Pemkab Banyuwangi menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Senin (24/11/2025). Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Upacara HKN tersebut diikuti jajaran tenaga kesehatan, organisasi profesi kesehatan, akademisi, sekolah kesehatan, serta mahasiswa ilmu kesehatan. Turut bergabung melalui sambungan virtual seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, dan kader posyandu se-Banyuwangi.

Dikatakan Ipuk, era saat ini bergerak sangat cepat. Disrupsi teknologi, ancaman penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular, perubahan iklim, hingga tantangan kesehatan mental generasi muda menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi.

Untuk itu, Ipuk meminta agar kinerja sektor kesehatan terus dioptimalkan. “Saya minta seluruh jajaran kesehatan tetap gesit, responsif, dan melayani dengan hati. Di era ini, service excellence bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban moral dan profesional,” pesan Ipuk.

Ipuk juga mendorong pembiasaan pola hidup sehat di kalangan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat (Germas Hidup Sehat). Mulai dari langkah sederhana seperti makan buah dan sayur, rutin olahraga, cek kesehatan berkala, menjaga lingkungan bersih, kelola stres, tidur cukup dan tidak merokok.

Ipuk juga membeber, hasil pemeriksaan gratis hingga saat ini menunjukkan 53,15 persen masyarakat kurang aktivitas fisik. 29 persen obesitas sentral, 20,3 persen overweight, 19,4 persen tekanan darah tinggi, kurang lebih 10 persen pradiabetes, dan 12,8 persen merokok.

“Ini adalah alarm yang perlu kita jawab bersama. Jika tidak ada gerakan bersama, diprediksi penyakit metabolik akan meningkat dan perlu biaya penanganan yang sangat besar,” ujarnya.

Selanjutnya, Ipuk mengingatkan bahwa kesehatan adalah tanggung jawab bersama.

“Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Membangun kesehatan harus dimulai dari individu, keluarga dan masyarakat. Dari keluarga yang sehat akan lahir masyarakat yang kuat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh berdedikasi di sektor kesehatan. Di antaranya, Andik Basuki (camat Pesanggaran) dan Hartono (camat Banyuwangi) sebagai camat yang berperan aktif dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak (AKI/AKB).

Penghargaan juga diberikan kepada Pdt Anang Sugeng dan KH. Astro Junaedi sebagai tokoh agama yang peduli terhadap kesehatan. Diserahkan juga penghargaan untuk puskesmas berkinerja terbaik, Puskesmas Bersemangat Kerja dengan Hati, Posyandu berprestasi, hingga kader Posyandu berprestasi. (*)

Persiapan Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Rakor di Banyuwangi

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemkab Banyuwangi, kepolisian, dan seluruh stakeholder penyeberangan rapat koordinasi (rakor), di Ruang Rapat Kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Senin (24/11/2025).

Dipimpin Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, rakor ini bertujuan meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan mengantisipasi lonjakan arus selama libur panjang Nataru 2025/2026 di Pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

“Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk merupakan kluster transportasi yang sangat krusial. Maka kita perlu kolaborasi untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus penyeberangan, baik di jalur darat maupun laut,” ujarnya.

Secara historis, kata Aan, volume kendaraan pada masa Nataru selalu meningkat. Pemerintah pusat telah menyusun sejumlah regulasi, termasuk pembatasan pergerakan angkutan barang selama periode operasi Nataru.

“Selain itu, angkutan barang tujuan Lembar akan dialihkan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang menuju Bali melalui Ketapang,” sambungnya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, pemkab siap memperkuat dukungan terutama pada aspek layanan publik dan pengawasan lapangan selama arus mudik dan balik Nataru.

“Kami akan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di jalur utama mudik, pusat keramaian, dan kawasan wisata guna menjangkau masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat selama perjalanan,” tuturnya.

Pemkab juga mengerahkan personel untuk mendukung kelancaran lalu lintas serta memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan otoritas pelabuhan.

Sementara Polresta Banyuwangi menyiapkan skema rekayasa lalu lintas dan penempatan personel dalam Operasi Lilin Semeru untuk menangani kemungkinan kemacetan.

ASDP Ketapang juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi. GM ASDP Ketapang, Ardi Eka Pati, mengatakan posko Nataru berlangsung dari H-10 hingga H+10 sesuai prediksi puncak arus di masa libur panjang.

Nantinya ada tiga skenario pola operasi kapal yang akan diterapkan, yaitu normal, padat, dan sangat padat. Total 54 kapal disiapkan dengan penyesuaian jumlah perjalanan sesuai tingkat kepadatan penumpang.

Pada pola normal, 28 kapal beroperasi dengan 224 trip per hari. Saat padat, 30 kapal disiapkan dengan 240 trip, dan kondisi sangat padat melibatkan 32 kapal berkapasitas 14.864 kendaraan.

“Adapun kapasitas pelabuhan Ketapang-Gilimanuk selama Nataru mencapai 2.370 kendaraan kecil, didukung delapan dermaga serta dua buffer zone yang akan ditambah sesuai kebutuhan lapangan,” tuturnya.

Rakor tersebut juga dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rustam Efendi, Direktur Sarana Prasarana Angkutan SDP, Direktur Lalu Lintas Jalan Perhubungan Darat, Dishub Jatim, Dirut Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jatim.

Kemudian ada Wakapolresta Banyuwangi AKBP Tegus Prio Wasono, perwakilan Polres Situbondo, perwakilan Polres Bondowoso, BPBD Jatim, Basarnas, BMKG, KSOP Tanjungwangi, Jasa Raharja, BPTD Jatim, BPTD Bali, BPTD NTB, dan stakeholder lainnya. (*)

Satgas Yonif 700/WYC Berbagi Buku dan Pakaian di Kampung Yenggernok, Warga: “Kami Sangat Terbantu

PUNCAK || jejakindonesia.id – Satuan Tugas Yonif 700/WYC melalui Pos Titik Kuat Gome kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan teritorial dengan menggelar aksi berbagi sarana perbekalan (Sargal) di Kampung Yenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. (24/11/2025). Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu dipimpin langsung oleh Danpos, Letda Inf Daniel.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas membagikan berbagai kebutuhan, mulai dari buku bacaan untuk anak-anak, hingga pakaian layak pakai bagi warga Kampung Yenggernok. Kehadiran prajurit disambut antusias oleh masyarakat yang tampak berkumpul sejak pagi untuk mengikuti kegiatan.

Letda Inf Daniel menjelaskan bahwa kegiatan Sargal ini merupakan bentuk kepedulian Satgas terhadap masyarakat di wilayah tugasnya.
“Kami ingin keberadaan kami di sini bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga bermanfaat bagi warga. Buku-buku ini kami harap bisa menambah wawasan anak-anak, dan pakaian layak pakai dapat membantu kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Menurutnya, interaksi langsung seperti ini juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan TNI dan masyarakat.
“Semakin kita dekat dengan warga, semakin kuat rasa saling percaya. Itu penting agar situasi di daerah ini tetap kondusif,” tambahnya.

Salah satu warga, Mama Yulince, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dan kehadiran Satgas.
“Anak-anak senang sekali dapat buku baru. Kami juga bersyukur dapat pakaian yang masih bagus. Terima kasih bapak-bapak TNI sudah datang dan peduli dengan kami,” tuturnya sambil tersenyum.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan permainan ringan dengan anak-anak, meninggalkan suasana ceria di Kampung Yenggernok. Satgas Yonif 700/WYC memastikan bahwa program sosial seperti ini akan terus berlanjut selama mereka bertugas di wilayah Kabupaten Puncak.

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 700 Wira Yudha Cakti

Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Kebijakan PBG dan BPHTB bagi MBR

DENPASAR || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025). Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

“Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

“Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

“Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

error: Content is protected !!