Mengabdi Tanpa Terbelah: Jalan Muhammadiyah Mencintai Indonesia

Muhammad Helmi Rosyadi

Jejak-indonesia.id || Di tengah dinamika politik yang semakin keras, masyarakat sering dipaksa memilih dua kutub: menjadi pendukung pemerintah atau menjadi pengkritik pemerintah. Akibatnya, ruang publik dipenuhi polarisasi. Mereka yang memberikan apresiasi dianggap kehilangan daya kritis, sementara mereka yang mengkritik kerap dicap anti-pemerintah, bahkan dituduh tidak mencintai negara.

Cara pandang semacam itu tidak hanya menyederhanakan persoalan, tetapi juga bertentangan dengan semangat demokrasi dan tradisi Muhammadiyah.

Sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar yang mengusung visi Islam Berkemajuan, Muhammadiyah memandang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah—negara hasil konsensus kebangsaan yang wajib dijaga bersama sekaligus menjadi medan pengabdian untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang mencerahkan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat. Konsep ini menjadi fondasi kokoh kecintaan Muhammadiyah terhadap Indonesia; bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari pengamalan ajaran Islam.

Karena itu, kader Muhammadiyah yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama mulia. Yang membedakan hanyalah medan pengabdiannya, bukan nilai pengabdiannya.

Kader Muhammadiyah yang mengemban amanah di pemerintahan berkewajiban bekerja secara profesional, amanah, dan maksimal demi menyukseskan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun loyalitas kepada pemerintah tidak boleh berubah menjadi budaya asal bapak senang. Lebih berbahaya lagi apabila menjelma menjadi sikap menjilat kekuasaan, mengorbankan integritas demi jabatan, dan menutup mata terhadap kesalahan.

Kesetiaan kader Muhammadiyah bukan kepada individu yang sedang memegang kekuasaan, melainkan kepada Allah, bangsa, negara, konstitusi, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Di sisi lain, kader Muhammadiyah yang berada di luar pemerintahan memikul tanggung jawab yang tidak kalah penting. Mereka menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, masukan, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun kritik dalam tradisi Muhammadiyah bukanlah caci maki, fitnah, ujaran kebencian, atau sekadar pencarian sensasi. Kritik harus lahir dari ilmu, disampaikan dengan adab, ditopang argumentasi yang kuat, serta dibarengi tanggung jawab moral.

Mengkritik memang mudah, tetapi mempertanggungjawabkan kritik membutuhkan kejujuran intelektual dan kedewasaan akhlak.

Dalam sistem demokrasi, baik mereka yang mengapresiasi maupun yang mengkritisi pemerintah sejatinya sedang menjalankan tanggung jawab kebangsaan. Demokrasi membutuhkan keduanya. Apresiasi yang objektif akan memperkuat kebijakan yang benar, sedangkan kritik yang konstruktif menjadi pengingat agar kekuasaan tidak keluar dari rel konstitusi dan kepentingan rakyat.

Sebab loyalitas warga negara bukan kepada penguasa, melainkan kepada bangsa, negara, dan konstitusi. Pemerintah datang dan pergi melalui mekanisme demokrasi, tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak.

Karena itu, tidak adil jika kader Muhammadiyah yang mendukung program pemerintah yang baik langsung dicap sebagai penjilat kekuasaan. Selama dukungan diberikan secara rasional, objektif, dan tetap berpegang pada prinsip amar makruf nahi mungkar, maka dukungan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar membangun bangsa.

Sebaliknya, kader Muhammadiyah yang menyampaikan kritik secara santun, berbasis data, dan bertanggung jawab juga tidak layak dituduh anti-pemerintah, apalagi dianggap tidak mencintai Indonesia.

Dukungan yang berintegritas dan kritik yang bermartabat sesungguhnya adalah dua sisi dari pengabdian yang sama. Yang satu membantu memperkuat jalannya pemerintahan, sementara yang lain memastikan agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar. Keduanya lahir dari kecintaan terhadap agama, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Realitas tersebut dapat disaksikan pada pemerintahan saat ini. Tidak sedikit kader Muhammadiyah yang mendapat amanah menduduki posisi strategis dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pada saat yang sama, banyak pula kader Muhammadiyah yang berada di luar pemerintahan dan secara konsisten memberikan masukan, koreksi, serta kritik terhadap berbagai kebijakan publik, mulai dari penegakan hukum, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola pemerintahan, hingga berbagai persoalan kebangsaan lainnya.

Semua itu tidak seharusnya dipertentangkan. Bagi Muhammadiyah, keberagaman peran tersebut justru merupakan kekayaan organisasi sekaligus cerminan jati dirinya yang independen.

Independen bukan berarti menjaga jarak dari negara, melainkan bebas dari kepentingan politik praktis sehingga mampu mendukung kebijakan yang benar dan mengoreksi kebijakan yang keliru dengan tetap menjunjung tinggi adab, ilmu, dan tanggung jawab.

Muhammadiyah sejak awal tidak mendidik kadernya menjadi oposisi permanen. Namun Muhammadiyah juga tidak mendidik kadernya menjadi pendukung tanpa syarat. Muhammadiyah mendidik kader agar selalu berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan.

Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang baik, maka sudah semestinya didukung. Ketika terdapat kebijakan yang keliru, maka harus diingatkan dengan cara yang bermartabat. Inilah hakikat dakwah amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, kader Muhammadiyah tidak dibenarkan bersikap anti-pemerintah, apalagi anti-negara. Muhammadiyah bukan gerakan yang mengajarkan permusuhan terhadap kekuasaan. Namun Muhammadiyah juga bukan organisasi yang membenarkan sikap membela pemerintah secara membabi buta.

Sejak berdirinya, Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai gerakan Islam yang mewujudkan cinta tanah air secara rasional, konstitusional, dan bertanggung jawab. Kecintaan kepada Indonesia diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi umat, serta partisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa.

Karena itu pula, jangan sampai tumbuh saling curiga di antara kader Muhammadiyah hanya karena berbeda posisi dan strategi dalam menjalankan kewajiban kebangsaan. Mereka yang berada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan sejatinya sedang menempuh jalan pengabdian yang berbeda, tetapi menuju tujuan yang sama: menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Jangan ada yang merasa paling Muhammadiyah hanya karena berada di luar kekuasaan. Sebaliknya, jangan pula ada yang merasa paling berjasa karena berada di dalam pemerintahan. Perbedaan strategi pengabdian tidak boleh melahirkan perpecahan.

Ukuran seorang kader Muhammadiyah bukanlah di mana ia berdiri, melainkan sejauh mana ia menjaga integritas, menjunjung tinggi adab, berpihak kepada kebenaran, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Di sinilah letak keindahan Islam Berkemajuan. Mencintai Indonesia tidak berarti selalu membenarkan pemerintah, dan mengkritik pemerintah tidak berarti membenci negara. Justru kecintaan kepada tanah air diwujudkan melalui keberanian mendukung yang benar, mengoreksi yang keliru, serta menghadirkan solusi yang membawa kemajuan bersama.

Semangat ini sejalan dengan slogan “Cerdas Bangsa, Semesta Bercahaya.” Bangsa yang cerdas bukanlah bangsa yang seluruh warganya berpikir seragam, melainkan bangsa yang mampu berdialog, berbeda pendapat secara santun, menjunjung tinggi ilmu, dan memuliakan akhlak.

Cahaya kemajuan tidak lahir dari fanatisme terhadap kekuasaan ataupun kebencian terhadap pemerintah. Cahaya itu lahir dari keberanian bekerja dengan amanah, mengkritik dengan adab, serta mengabdi dengan penuh keikhlasan.

Muhammadiyah mengajarkan bahwa jabatan hanyalah sarana, bukan tujuan. Kekuasaan hanyalah amanah, bukan kemuliaan. Kritik adalah ikhtiar meluruskan, bukan permusuhan. Dukungan adalah bentuk tanggung jawab, bukan penjilatan.

Selama semuanya dilakukan dengan niat yang benar, adab yang terjaga, dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa, maka seluruhnya menjadi bagian dari ibadah dan dakwah.

Pada akhirnya, kemuliaan seorang kader Muhammadiyah tidak ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar kekuasaan. Kemuliaannya terletak pada kemampuannya menjaga integritas, menebarkan kemaslahatan, serta setia pada cita-cita mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan diridai Allah SWT.

Itulah wajah Muhammadiyah yang sesungguhnya: mengabdi tanpa terbelah, mencintai Indonesia tanpa kehilangan keberanian untuk mengatakan yang benar, serta menjadikan Islam Berkemajuan sebagai cahaya bagi bangsa semesta.

Silaturahmi • Kolaborasi • Sinergi • Harmoni