PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi ruang lahirnya keadilan dan harapan, dinilai masih tertutup berbagai persoalan mendasar. Menanggapi hal itu, Aliansi Poros Tengah Pasuruan mengumumkan akan menggelar aksi damai di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan. Dua isu utama yang diangkat: transparansi penuh pengelolaan anggaran pendidikan dan evaluasi total sistem penerimaan siswa baru.
Bagi aliansi ini, pendidikan tidak boleh dikelola secara tertutup dan birokratis. Setiap kebijakan yang menyangkut hak belajar anak, wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas.
“Anggaran pendidikan adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaannya. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus benar-benar kembali sepenuhnya untuk kepentingan murid—bukan menimbulkan tanda tanya dan keresahan yang terus berulang,” tegas perwakilan Aliansi dengan tegas.
Sorotan yang jauh lebih tajam ditujukan pada sistem penerimaan siswa baru yang dinilai gagal menghilangkan ketimpangan. Masalah mulai dari daya tampung yang terbatas, kesenjangan kualitas dan akses antar sekolah, hingga persepsi ketidakadilan, masih terjadi setiap tahun tanpa perbaikan berarti.
Aliansi menilai pola ini menjadi lingkaran setan. Banyak orang tua terjebak kecemasan, kebingungan, hingga kekecewaan mendalam ketika anak gagal masuk sekolah negeri yang diharapkan. Sementara itu, penjelasan resmi yang disampaikan dinilai belum cukup menjawab keraguan publik.
“Jangan sampai sistem yang dirancang demi pemerataan, justru melahirkan ketidakadilan baru. Pendidikan bukan sekadar soal kuota atau angka statistik—ini adalah masa depan anak-anak dan harapan seluruh keluarga,” ucap perwakilan aliansi.
Mereka menuntut pemerintah berani melakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perbaikan parsial. Sistem yang baik tidak cukup hanya memenuhi aturan administrasi, tetapi harus benar-benar menghadirkan rasa adil, terbuka, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
Aliansi juga menegaskan: kritik terhadap pendidikan bukanlah ancaman, melainkan bukti kepedulian agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan sesuai cita-cita konstitusi negara.
Dalam aksi damai nanti, sejumlah tuntutan akan disuarakan secara lantang:
✅ “Dana BOS untuk Murid, Bukan untuk Kepentingan Pribadi!”
✅ “Dinas Pendidikan Harus Terbuka! Di mana rincian penggunaan anggaran sekolah?”
✅ “Hentikan Penyimpangan Dana Pendidikan! Jangan pertaruhkan masa depan anak bangsa!”
✅ “Evaluasi Total Sistem Penerimaan Siswa Baru! Pendidikan Adil untuk Semua!”
Di akhir pernyataannya, Aliansi Poros Tengah mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh berubah menjadi ladang yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Ketika orang tua harus berjuang keras demi hak dasar anaknya, pemerintah wajib hadir dengan tata kelola yang bersih, berpihak pada rakyat, dan bebas dari praktik yang melukai rasa keadilan.
“Pendidikan adalah hak mutlak, bukan hak istimewa. Selama masyarakat masih mempertanyakan keterbukaan anggaran dan keadilan sistem, jawaban pemerintah haruslah keterbukaan—bukan sikap menutup diri. Masa depan anak-anak Pasuruan terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh tata kelola yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas pernyataan tersebut.
