BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut dinilai sebagai sinyal bahwa kondisi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan serius, sementara rakyat kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Riyan Bachtiar, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memandang kenaikan harga BBM semata-mata sebagai konsekuensi mekanisme pasar. Menurutnya, setiap kenaikan harga energi akan berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Ketika harga BBM naik, yang terdampak bukan hanya pengguna kendaraan pribadi. Petani, nelayan, pelaku UMKM, buruh, hingga masyarakat kecil akan merasakan dampaknya melalui kenaikan biaya produksi, distribusi, dan harga kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, rakyatlah yang kembali diminta menanggung beban atas berbagai persoalan ekonomi yang terjadi,” tegas Riyan Bachtiar.
GMNI Banyuwangi menilai bahwa pelemahan rupiah yang terjadi saat ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah tidak boleh sibuk membangun citra keberhasilan ekonomi sementara daya beli masyarakat terus mengalami tekanan.
“Jangan sampai pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di atas kertas, sementara rakyat di bawah justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti apa pun apabila tidak mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat,” lanjut Riyan.
Lebih jauh, GMNI Banyuwangi mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang prioritas anggaran negara. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk memperkuat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris DPC GMNI Banyuwangi, M. Andri Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah harus berani melakukan koreksi terhadap program-program yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Hari ini rakyat membutuhkan jaminan stabilitas harga, lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, dan akses kesehatan yang terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah harus berani mengevaluasi program-program yang bersifat seremonial dan mengalihkan fokus anggaran pada kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat,” ujar Andri.
GMNI Banyuwangi juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyat dari dampak kebijakan ekonomi yang berpotensi memperburuk kondisi sosial. Karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, serta memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan terjangkau.
Sebagai organisasi perjuangan yang berlandaskan Marhaenisme, GMNI Banyuwangi menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus-menerus dijadikan pihak yang menanggung konsekuensi dari setiap gejolak ekonomi. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar regulator. Jika hari ini rakyat dipaksa menghadapi kenaikan harga, maka pemerintah wajib menunjukkan keberpihakannya melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar narasi dan janji politik,” pungkas Riyan Bachtiar.
