Bulan: Mei 2026

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi secara resmi membuka program Kelurahan Binaan. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini merupakan pengejawantahan dari gagasan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Dalam program perdana ini, Lapas Banyuwangi menunjuk Kelurahan Pakis sebagai kelurahan binaan. Prosesi pembukaan program dipusatkan di Lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Paswangi yang terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi, dan diresmikan langsung oleh Kepala Lapas Banyuwangi, Solichin, Kamis (21/5).

Pada acara peresmian tersebut, Lapas Banyuwangi menghadirkan serangkaian kegiatan sosial yang menyasar warga sekitar, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan, hingga pembagian bantuan sosial (bansos).

Kepala Lapas Banyuwangi, Solichin menyatakan bahwa program ini menjadi bukti konkret perluasan peran institusi pemasyarakatan di tengah masyarakat. Menurutnya, fungsi lembaga pemasyarakatan kini telah meluas.

"Kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa pemasyarakatan telah meluaskan fungsinya. Kami tidak hanya fokus membina para pelanggar hukum di dalam lapas, namun lebih luas lagi, kehadiran kami harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas," ujar Solichin dalam sambutannya.

Solichin merinci, beragam agenda yang dipusatkan di SAE Paswangi ini meliputi cek kesehatan gratis, penyuluhan pertanian, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan, serta penyaluran bantuan sosial.

Guna menyukseskan jalannya acara dan memastikan edukasi tersampaikan dengan baik, Lapas Banyuwangi menerjunkan langsung dokter dari Klinik Lapas serta penyuluh pertanian, dengan didampingi langsung oleh pihak kelurahan setempat.

Melalui program terintegrasi ini, Solichin berharap masyarakat dapat merasakan dampak positif dan kegunaan fasilitas lapas secara langsung. Di sisi lain, ia juga mengajak warga sekitar untuk ikut serta menjaga dan mendukung program pembinaan kemandirian yang berjalan di SAE Paswangi.

"Kami berharap masyarakat mampu merasakan manfaat langsung dari kehadiran kami. Kami juga memohon dukungan dari warga sekitar untuk menyokong segala kegiatan pembinaan yang ada di SAE Paswangi ini agar terus berkembang," imbuhnya.

Langkah humanis yang diinisiasi oleh Lapas Banyuwangi ini mendapatkan sambutan hangat dari jajaran pemerintah daerah setempat. Lurah Pakis, Moch Farid Isnaini, menyampaikan apresiasi yang mendalam sekaligus ungkapan terima kasih atas dipilihnya wilayah Kelurahan Pakis sebagai kelurahan binaan.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Lapas Banyuwangi atas kepercayaan penuh menunjuk Kelurahan Pakis. Kami berharap, kepedulian yang luar biasa ini mampu memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung kesejahteraannya oleh warga kami," tutur Farid.

SERANG || Jejak-indonesia.id – Sebuah peristiwa duka terjadi di Kawasan Industri CBA, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pada Kamis pagi, 21 Mei 2026. Seorang pria berusia 33 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kabin mobil trailer yang diparkir di lingkungan perusahaan PT Indopurnace. Korban diketahui bekerja sebagai sopir dan teridentifikasi atas nama Asep Yudisutira bin almarhum Kamsari, warga Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.

Penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui oleh petugas keamanan atau security perusahaan bernama Anwar Wadhyudi Permana. Sekitar pukul 06.47 WIB, Anwar hendak meminta sopir yang ada di dalam mobil untuk memindahkan kendaraannya, namun saat mendekati kabin, ia melihat sosok pria tergeletak kaku dalam posisi terlentang dan masih bersarung. Ia segera mengecek keadaan korban dan memastikan bahwa orang tersebut sudah tidak bernyawa.

Mendapati kondisi tersebut, Anwar tidak berani melakukan tindakan apa pun dan segera melaporkannya kepada Suryadi, salah satu karyawan perusahaan. Tak lama kemudian, Suryadi melaporkan temuan itu ke pihak kepolisian, tepatnya ke Polsek Jawilan.

Mendapat laporan, jajaran Polsek Jawilan yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim IPDA Arief Rifai, M.M., segera bergerak menuju lokasi kejadian. Bersama tim dari Satreskrim Polres Serang, termasuk petugas identifikasi dan INAFIS, mereka tiba di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penanganan awal.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah saksi, terungkap bahwa pada malam harinya, sekitar pukul 21.00 WIB, korban masih terlihat sehat dan mengobrol santai bersama rekan-rekan sopir lainnya di area parkir perusahaan. Setelah berbincang cukup lama, korban dikabarkan masuk ke dalam mobil untuk beristirahat dan tidur.

Beberapa keterangan juga menyebutkan bahwa korban sempat mengeluh merasa tidak enak badan atau "masuk angin" kepada rekan kerjanya, namun ada juga yang menyatakan tidak mendapati korban mengeluh sakit sama sekali. Sementara itu, dari keterangan keluarga, diketahui bahwa korban memang sering mengalami keluhan masuk angin setelah bekerja dan biasa meminta dikerok untuk meredakan rasa tidak nyamannya.

Di dalam kabin mobil tempat korban ditemukan, petugas kepolisian juga menemukan sejumlah barang yang kemudian diamankan sebagai barang bukti, antara lain bekas pembakaran obat nyamuk, botol bekas minuman yang dipotong, sisa buah pisang, serta makanan ringan. Selain itu, di dalam tas milik korban juga ditemukan sejumlah obat-obatan yang biasa dikonsumsi masyarakat umum seperti Bodrex, Neo Remacyl, Freshcare, serta obat yang sudah diminum seperti Mixargic. Barang pribadi lainnya seperti dompet dan ponsel juga ditemukan di lokasi.

Setelah melakukan pengamanan TKP, pendataan, dan pendokumentasian, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil visum luar yang dilakukan tim medis, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik maupun luka-luka pada seluruh bagian tubuh korban. Diperkirakan, kematian korban terjadi sekitar 6 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, atau berkisar antara pukul 22.00 hingga 24.00 WIB malam sebelumnya.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, pihak keluarga korban menyatakan keinginannya untuk tidak dilakukan proses otopsi lebih lanjut. Mereka pun menyerahkan surat pernyataan penolakan secara resmi dan memohon agar jenazah segera diserahkan untuk dimakamkan. Pihak keluarga juga menyatakan bahwa kejadian ini dianggap sebagai musibah semata dan tidak akan menuntut pihak mana pun terkait peristiwa ini.

Memperhatikan keinginan keluarga dan hasil pemeriksaan yang tidak menunjukkan adanya unsur pidana, jenazah pun akhirnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga untuk diurus proses pemakamannya sesuai dengan adat dan agama yang dianut.

Kapolsek Jawilan, AKP Erwan Nurwanda, S.E., menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan seluruh prosedur penanganan kejadian sesuai standar operasional yang berlaku. "Kami telah melakukan langkah-langkah penanganan secara lengkap, mulai dari pendataan, pemeriksaan saksi, hingga pemeriksaan medis. Dari seluruh hasil yang diperoleh, tidak ditemukan indikasi adanya tindak kejahatan, sehingga kami menghormati keinginan keluarga untuk segera mengurus pemakaman," ungkap AKP Erwan saat dikonfirmasi.

PATI || Jejak-indonesia.id - Rencana pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di wilayah Pati Timur terus menjadi perhatian masyarakat. Di tengah munculnya berbagai polemik dan tudingan terkait status lahan, sejumlah warga justru menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan fasilitas kesehatan tersebut karena dinilai membawa dampak besar bagi pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Sejumlah tokoh warga menyebut polemik yang berkembang saat ini diduga muncul akibat adanya framing mengenai status tanah yang disebut-sebut sebagai aset desa maupun aset negara. Menurut warga, pihak AMPB saat ini memegang sertifikat embung Prabowo yang berada di belakang lapangan calon lokasi Rumah Sakit Bhayangkara. Namun warga menilai persoalan tersebut dapat dibuktikan secara administrasi dan hukum melalui sejumlah dokumen resmi.

Warga menjelaskan, salah satu dasar yang digunakan adalah data NIBL yang saat ini dipegang oleh pihak bernama Botok dan Teguh. Berdasarkan data tersebut, lahan embung Prabowo disebut merupakan tanah milik desa yang sejak awal diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, warga juga mengacu pada Peraturan Desa Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang berada di bawah penguasaan desa. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan lahan untuk fasilitas umum, termasuk pembangunan rumah sakit.

Tak hanya itu, warga menyebut bahwa lahan di belakang calon lokasi Rumah Sakit Bhayangkara sebenarnya dinilai salah objek dalam proses PTSL. Hal tersebut, menurut warga, telah diklarifikasi langsung oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah serta BPN Kabupaten Pati melalui surat yang menjelaskan adanya kesalahan objek dalam penerbitan PTSL.

Beberapa warga setempat juga menegaskan adanya surat dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Bupati Pati yang menyebut lahan tersebut bukan aset daerah maupun aset desa.

Pernyataan itu, menurut narasumber warga, menjadi salah satu penguat bahwa status tanah masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Di sisi lain, warga juga menyebut Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset desa, aset daerah, maupun aset provinsi.

Terlepas dari polemik yang berkembang, dukungan masyarakat terhadap pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara disebut terus mengalir. Warga dari wilayah Pati Timur seperti Kecamatan Jakenan, Jaken, Pucakwangi, hingga Winong mengaku sangat berharap rumah sakit segera dibangun karena selama ini wilayah tersebut dinilai masih minim fasilitas kesehatan besar.

“Pati timur belum memiliki rumah sakit yang dekat dan memadai. Kalau ada Rumah Sakit Bhayangkara, masyarakat tentu sangat terbantu,” ujar beberapa warga saat ditemui awak media.

Dalam berbagai pertemuan warga, sejumlah usulan masyarakat juga disebut telah disampaikan kepada pihak Polri. Di antaranya program satu RT satu sarjana melalui CSR, kemudian seluruh pekerjaan pembangunan non teknis diutamakan untuk warga setempat, hingga pemanfaatan seluruh ruko di area rumah sakit menjadi kantin tanpa biaya sewa selama 15 tahun.

Tak hanya itu, warga juga berharap tenaga kerja non ASN, non TNI, dan non Polri nantinya diprioritaskan berasal dari masyarakat sekitar agar mampu menyerap angka pengangguran di wilayah setempat.

Menurut warga, keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan UMKM, ekonomi desa, hingga akses kesehatan masyarakat kecil. Bahkan warga menyebut adanya wacana bantuan pembuatan KIS gratis bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS maupun KIS.

Lebih lanjut, warga juga menyampaikan bahwa keberadaan Rumah Sakit Bhayangkara nantinya diharapkan mampu membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan, termasuk bagi warga yang telah memiliki BPJS. Menurut warga, sebagian biaya pelayanan kesehatan masyarakat pemegang BPJS direncanakan akan turut dibantu atau diampu oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara sehingga masyarakat kecil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih ringan dan mudah dijangkau.

Selain itu, pengelolaan katering rumah sakit diusulkan diserahkan kepada BUMDes, sementara pengadaan barang di lingkungan rumah sakit diharapkan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tambahmulyo.

Lebih lanjut, warga juga menyampaikan pesan bijak kepada masyarakat agar mampu membedakan persoalan pribadi dengan kepentingan umum. Menurut mereka, perbedaan pandangan terhadap seseorang seharusnya tidak membuat program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas ikut ditolak.

“Kalau kita benci dengan pribadinya, jangan benci programnya. Karena program ini untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan satu orang saja,” ujar salah satu warga saat ditemui awak media.

Warga menilai pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat Pati Timur, terutama untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan, membuka lapangan pekerjaan baru, serta menggerakkan ekonomi warga sekitar.

“Yang membuat gaduh hanya segelintir orang saja. Mayoritas warga mendukung karena kami butuh rumah sakit yang dekat dan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” kata Eko, salah satu warga.

Sebagai bentuk kompensasi fasilitas umum, pemerintah daerah juga disebut berjanji akan mengganti lapangan yang digunakan dengan lapangan berskala nasional agar masyarakat tetap memiliki sarana olahraga dan ruang publik yang lebih representatif.(Tim:Red)