Peringati Hari Bakti ke-76, Menteri Imipas Resmikan 18 Kantor Imigrasi Baru; Melayani dengan Integritas, Menjaga Wajah Bangsa
TANGGERANG || Jejak-indonesia.id – Lebih dari sekadar institusi layanan, Imigrasi merupakan wajah negara yang pertama dan terakhir dilihat dunia. Selama 76 tahun pengabdian, Imigrasi Indonesia terus berkomitmen untuk melayani dengan integritas, menjaga kedaulatan, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Senin (26/1), sebagai momentum refleksi dan penguatan peran Imigrasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., menegaskan bahwa Hari Bakti Imigrasi bukan sekadar peringatan ulang tahun institusi, melainkan momentum refleksi atas pengabdian insan imigrasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“76 tahun lalu, tepatnya tanggal 26 Januari 1950, Pemerintah Hindia-Belanda menyerahkan kedaulatan keimigrasian seutuhnya kepada Pemerintah Indonesia dengan terbentuknya Djawatan Imigrasi. Kini tanggal 26 Januari, kita peringati sebagai hari imigrasi, untuk merayakan perjuangan dan dedikasi insan imigrasi,” ujar Menteri Agus Andrianto.
Pada Hari Bakti Imigrasi ke-76 yang mengusung tema “Imigrasi Berbakti Indonesia Maju”, Menteri Agus Andrianto mengajak seluruh jajaran untuk kembali memaknai catur fungsi keimigrasian, yakni pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keimigrasian. Menurutnya, tema tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, sekaligus menegaskan peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan dan motor penggerak ekonomi nasional.
Bertempat di Kampus Politeknik Pengayoman di Tangerang, kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan berita acara serah terima, pencanangan pembangunan Zona Integritas, peresmian 18 Kantor Imigrasi, serta penutupan Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi (Rakorpimti) Imigrasi Tahun 2026.
Menteri Agus Andrianto memaparkan kinerja Ditjen Imigrasi sepanjang tahun 2025 sebagai tahun pertama setelah transformasi organisasi. Secara keseluruhan, capaian program melampaui target dengan realisasi 101,67 persen, mencakup penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, dan penguatan dukungan manajemen. Dari sisi penerimaan negara, PNBP keimigrasian tercatat sebesar Rp10,45 triliun atau meningkat 16,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta jauh melampaui target pemerintah sebesar Rp6,55 triliun.
Sejumlah terobosan juga telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan. Di antaranya pembentukan 18 Kantor Imigrasi baru, penerapan paspor elektronik secara penuh di seluruh Indonesia, serta integrasi pelaporan kedatangan melalui aplikasi All Indonesia. Ditjen Imigrasi juga mendorong investasi melalui kebijakan Golden Visa dengan nilai mencapai Rp48,29 triliun, menghadirkan layanan Makkah Route dan Imigrasi Seamless Process, serta memperkuat pengawasan lewat Operasi Wira Waspada dan pembentukan satuan tugas patroli imigrasi di wilayah strategis.
Menghadapi tantangan ke depan, Menteri Agus Andrianto menekankan bahwa Imigrasi kini dihadapkan pada kejahatan transnasional, ancaman siber, dan modus perdagangan orang yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi harus terus bertransformasi menjadi institusi yang responsif dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Kunci keberhasilan bukan pada siapa yang paling hebat, melainkan pada kesadaran untuk bekerja bersama, saling mendukung, dan berkolaborasi. Dengan kewenangan yang diamanahkan, kita harus hadir memberi solusi serta melayani masyarakat dalam setiap persoalan keimigrasian,” ujar Menteri Agus Andrianto.
Menutup sambutannya, Menteri Imipas mengajak seluruh jajaran Kemenimipas untuk memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyakat. Ia menegaskan bahwa program yang telah dicanangkan harus bermanfaat dan berdampak nyata.
