Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: Desember 2025

Polres Gresik Bongkar Aplikasi Gomatel-Data R4 Sebar 1,7 Juta Data Debitur

GRESIK || jejakindonesia.id - Satreskrim Polres Gresik bergerak cepat membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi ilegal Gomatel - Data R4 Telat Bayar yang beroperasi di wilayah Gresik. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menemukan sebanyak 1,7 juta data debitur yang disebarluaskan tanpa izin.

Data debitur tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Gresik. Termasuk data debitur yang berada di luar Kabupaten Gresik turut disebarkan.

Pengungkapan ini berawal dari patroli siber yang rutin dilakukan jajaran Satreskrim Polres Gresik. Dari patroli tersebut, petugas mendapati informasi viral yang menjadi atensi publik terkait aplikasi yang digunakan oleh oknum debt collector ilegal untuk mengakses data pribadi masyarakat.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Gresik, Iptu Komang Andhika Haditya Prabu, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan mendalam setelah menemukan indikasi pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Karena data pribadi seseorang disebarluaskan di sana, informasi tersebut kami tindak lanjuti dengan penyelidikan. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi,” ujar Iptu Komang, Kamis (18/12/2025).

Iptu Komang menjelaskan, aplikasi Gomatel Data R4 Telat Bayar dapat diakses secara umum dan bahkan sempat tersedia di Play Store. Aplikasi tersebut menggunakan sistem berbasis langganan, dimana data debitur diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui salah satu saksi berperan sebagai pembuat atau aplikator aplikasi ilegal tersebut.

“Salah satu saksi berperan sebagai aplikator. Selain itu, ada saksi lain yang berperan mencari data debitur dengan cara bekerja sama dengan sejumlah finance,” jelasnya.

Hingga saat ini, data debitur yang berhasil diidentifikasi mencapai sekitar 1,7 juta orang, dan jumlah tersebut masih terus didalami oleh penyidik.

“Data debitur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi bernama Gomatel R4 untuk kemudian diperjualbelikan secara berlangganan. Kami masih mendalami kemungkinan adanya penambahan data,” beber Iptu Komang.

Tak hanya fokus pada penegakan hukum, Polres Gresik juga memberikan edukasi dan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar tidak menjadi korban intimidasi oknum debt collector ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak pernah takut bila ada oknum yang mengaku debt collector menghentikan kendaraan di tengah jalan,” tegasnya.

Masyarakat diminta untuk menanyakan legalitas petugas yang mengaku sebagai debt collector. Jika tidak dapat menunjukkan identitas dan surat resmi, segera melapor ke kepolisian.

“Jika tidak bisa menunjukkan legalitasnya, segera lapor ke polisi. Karena tindakan tersebut bisa diidentifikasi sebagai begal berkedok debt collector,” pungkasnya.

Sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, Polres Gresik membuka layanan pengaduan cepat melalui hotline “Lapor Cak Roma” di nomor 0811-8800-2006, atau masyarakat dapat langsung mendatangi kantor kepolisian terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan.
(Redho)

Pupuk Bersubsidi di Kalipuro Diduga Dipermaikan, Petani Kecil Terpinggirkan Aparat Diminta Turun Tangan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Program pupuk bersubsidi yang digelontorkan Kementerian Pertanian RI di bawah Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P., kembali tercoreng di daerah. Di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, distribusi pupuk bersubsidi diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya dan patut dicurigai sarat permainan, hingga membuat petani kecil hanya bisa gigit jari.

Petani di Kampung Baru, Kelurahan Bulusan, mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi meski pemerintah pusat telah menegaskan kemudahan akses cukup dengan menunjukkan e-KTP. Fakta di lapangan justru berbanding terbalik.

Salah seorang warga Bulusan, Mahalik, membeberkan pengalamannya saat hendak membeli pupuk bersubsidi di kios pupuk Kelurahan Kelatak. Bukannya dilayani, ia diarahkan untuk mendaftar melalui kelompok tani terlebih dahulu.

Lebih mencengangkan, petugas dinas pertanian husus wilayah bulusan/ketapang yang disebut bernama Ibu Elik menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa Mahalik baru bisa mendapatkan pupuk bersubsidi jika masuk kelompok tani pada tahun 2025, dengan realisasi pupuk baru akan diterima pada tahun 2027.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya pupuk bersubsidi ini diperuntukkan?

Mahalik kemudian meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas terkait di Banyuwangi. Jawaban yang diterima justru memperkuat dugaan adanya kekacauan sistem distribusi. Disebutkan bahwa pendaftaran pupuk bersubsidi untuk alokasi 2026 telah ditutup dan sudah diajukan ke pusat.

Namun di sisi lain, di lapangan pupuk justru dikabarkan habis bahkan sebelum petani kecil sempat mengaksesnya.

Lebih jauh, warga menyoroti keberadaan kelompok tani di Bulusan yang dipimpin Sawito. Berdasarkan keterangan warga, banyak anggota kelompok tani tersebut diduga tidak memiliki lahan pertanian aktif, namun tetap tercatat sebagai penerima jatah pupuk bersubsidi.

Kondisi ini memperkuat dugaan adanya manipulasi data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang seharusnya menjadi dasar penyaluran pupuk subsidi.

Sejumlah warga Bulusan mengaku berulang kali ditolak saat hendak membeli sisa jatah pupuk bersubsidi dengan alasan kuota telah habis. Bahkan, mereka diminta menunggu hingga Januari 2026. Ironisnya, para petani tersebut masih aktif menggarap lahan dan sangat membutuhkan pupuk untuk keberlangsungan tanam.

Di sisi lain, kesaksian warga Paliran semakin memperkeruh situasi. Seorang warga mengaku melihat langsung Ketua Gapoktan wilayah Bulusan Ketapang mengeluarkan pupuk bersubsidi dalam jumlah besar dari kios pupuk di Jalan Lingkar Ketapang pada pagi hari, menggunakan kendaraan jenis L300.

Fakta ini memunculkan dugaan kuat bahwa pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya disalurkan kepada petani kecil sebagaimana mandat pemerintah, melainkan diduga dialihkan atau dipermainkan oleh oknum tertentu.

Atas kondisi ini, warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Daerah, serta Satgas Pangan Polri untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh. Mulai dari audit kios pupuk, verifikasi data kelompok tani, hingga penelusuran alur distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kalipuro.

Jika dugaan ini terbukti, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan berpotensi merugikan keuangan negara dan menyengsarakan petani kecil.

Hingga berita ini diturunkan, pengelola kios pupuk, serta instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat berharap aparat tidak menutup mata dan segera mengusut tuntas agar pupuk bersubsidi benar-benar kembali ke tangan petani yang berhak, bukan menjadi ladang permainan segelintir oknum.

Tim

Teladan Untuk Aparatur Negara DPD PWMOI Apresiasi Kapolresta Banyuwangi Raih Gelar Doktor

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Di tengah deru tugas menjaga keamanan dan ketertiban, seorang pemimpin polisi di Banyuwangi justru sukses menembus tembok akademik dengan membawa pulang gelar tertinggi. Kamis (18/12/2025) menjadi hari bersejarah bagi Kombespol. Dr. Rama Samtama Putra, Kapolresta Banyuwangi, setelah menyelesaikan studi doktoral di bidang Hukum di Universitas Trisakti Jakarta.

Bukan cuma sorak kegembiraan dari lingkungan Polri, tapi juga ucapan apresiasi yang dari masyarakat dan segenap DPD PWMOI Banyuwangi yang secara resmi menyampaikan. "Ini bukti bahwa senjata kepemimpinan tidak cuma terbuat dari pita baju, tapi juga dari pengetahuan yang mendalam," ujar Moch Supriyanto ketua DPD PWMOI Banyuwangi, yang melihat prestasi ini sebagai cerminan komitmen terhadap penegakan hukum yang berbasis data dan kajian ilmiah bukan cuma kebijakan yang sepihak.

Tak cuma sekadar gelar, tapi prestasi ini juga menjadi panah inspirasi bagi rekan-rekan aparatur penegakan hukum lainnya. DPD PWMOI Banyuwangi berharap "Tugas negara tidak menghalangi seseorang untuk menambah pengembangan diri. Malah, semakin pintar, cerdas, akan semakin baik pelayanan kepada masyarakat." ujar W.Sena Subrata plt Sekretaris DPD PWMOI Banyuwangi. Dengan latar belakang doktoral hukum, Kapolresta diharapkan mampu menciptakan peta baru dalam kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis, presisi, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

Siapa yang menduga ternyata, sosok yang dikenal aktif mendorong profesionalisme anggota dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat ini, ternyata juga bisa berlari cepat di jalur akademik. Rekam jejak kepemimpinannya di Banyuwangi semakin melengkapi, dengan harapan ilmu yang diperoleh bisa menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Segenap pengurus DPD PWMOI Banyuwangi pun mengirimkan doa terbaik semoga ilmu yang diraih bisa diimplementasikan sepenuhnya, menjadikan Polresta Banyuwangi sebagai contoh institusi yang cerdas,humanis, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

(PWMOI Banyuwangi)

Polri Salurkan 627 Tandon Air Bersih untuk Warga Terdampak Bencana, Salah Satunya di Aceh Tamiang

Aceh Tamiang || jejakindonesia.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyalurkan total 627 unit tandon air bersih sebagai bagian dari upaya penanganan bencana alam di wilayah Sumatera, termasuk bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Bantuan ini menjadi langkah konkret Polri dalam memastikan ketersediaan air bersih pascabencana, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat.

Di Aceh Tamiang, tandon air dipasang di Gang Sayur, Dusun Subur, Desa Durian, Kecamatan Rantau, untuk menampung air bersih dari sumur bor yang dibangun oleh Brimob. Fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar warga yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air bersih akibat banjir.

Komandan Pasukan (Danpas) Brimob I, Brigjen Pol. Anang Sumpena, S.H., menegaskan bahwa penyediaan tandon air merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat pascabencana. “Setelah banjir, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan adanya tandon air ini, kami berharap distribusi air bersih dapat lebih merata dan dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang,” ujarnya saat meninjau langsung kegiatan di lapangan.

Secara keseluruhan, dari total 627 unit tandon air yang disalurkan Polri di Sumatera, sebanyak 140 unit didistribusikan ke Sumatera Utara, 100 unit ke Sumatera Barat, dan 387 unit ke Provinsi Aceh. Di Aceh, bantuan tersebut disalurkan melalui Polda Aceh dan jajaran Polres, termasuk Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.

Pemasangan tandon air di Aceh Tamiang dilakukan secara gotong royong oleh personel Brimob bersama masyarakat setempat. Sinergi ini tidak hanya mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra masyarakat dalam situasi bencana.

Salah seorang warga Desa Durian menyampaikan apresiasinya atas bantuan tersebut. “Sejak banjir, kami kesulitan mendapatkan air bersih. Kehadiran tandon air dari Brimob sangat membantu kebutuhan kami sehari-hari,” tuturnya.

Melalui penyaluran ratusan tandon air bersih ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, demi memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

Wujud Empati, Kapolri Beri Bantuan kepada Anggota Polri Korban Bencana di Sumbar

PADANG || jejakindonesia.id — Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menunjukkan kepedulian dan empati kepada anggota Polri yang terdampak bencana alam di wilayah Polda Sumatera Barat dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan, Kamis (18/12/2025).

Pemberian bantuan dilaksanakan secara simbolis di Polsek Koto Tengah, Jalan Adi Negoro, Lubuk Buaya, Kota Padang, sekitar pukul 13.00 WIB, sebagai bentuk perhatian langsung pimpinan Polri terhadap kondisi personel yang terdampak musibah.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana alam di wilayah tersebut. Mereka terdiri dari 61 personel Polda Sumbar, 106 personel Polresta Padang, dan 3 personel Polsek Koto Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan kepada personel terdampak. Setiap paket berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian, antara lain beras, mie instan, gula, minyak goreng, sarden, susu, biskuit, sosis, pakaian dalam, sarung, handuk, selimut, perlengkapan mandi, serta obat-obatan ringan.

Kapolri menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dan institusi Polri bagi anggotanya yang tengah mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban personel dan keluarganya, sekaligus menjadi penguat moril di tengah situasi sulit.

“Polri tidak akan pernah meninggalkan anggotanya. Di saat rekan-rekan mengalami musibah, institusi hadir untuk memberikan dukungan dan memastikan anggota tetap mendapat perhatian,” ujar Kapolri.

error: Content is protected !!