Sorry, we're closed Opens Rabu at 9:00 am

Bulan: November 2025

Wakapolri: Puslitbang Harus Urip, Jadi Api Perubahan Polri dan Motor Reformasi Berbasis Riset

BOGOR || jejakindonesia.id — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri harus benar-benar urip — hidup, dinamis, dan menjadi api perubahan Polri.

Ia menjelaskan, mengapa pasca dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, lembaga pertama yang dikunjungi adalah Puslitbang Polri.
Alasannya jelas: karena perbaikan Polri harus dimulai dari riset, dari lembaga yang mampu menguji setiap gagasan dan kebijakan secara ilmiah.

“Mengapa yang pertama dikunjungi adalah Puslitbang? Karena kita ingin perbaikan Polri tidak hanya berdasarkan persepsi atau tekanan publik, tetapi melalui riset yang valid dan teruji secara keilmuan,” tegas Wakapolri.
“Riset adalah fondasi perubahan. Tanpa data dan ilmu pengetahuan, reformasi hanya akan menjadi slogan. Puslitbang harus menjadi laboratorium kebijakan dan kompas arah perubahan Polri.”

Pernyataan itu disampaikan Wakapolri dalam kunjungan kerja ke Puslitbang Polri di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Rabu (12/11).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mempercepat transformasi organisasi pasca pembentukan Komisi Reformasi Polri, dengan menekankan pentingnya reformasi yang berbasis bukti, sains, dan penelitian lapangan.

Dalam arahannya, Komjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa reformasi sejati tidak lahir dari meja rapat, tetapi dari data dan fakta lapangan.
“Puslitbang harus urip, hidup, dan turun. Harus hadir di tengah masyarakat, di ruang pelayanan, di tempat anggota bertugas. Riset tidak boleh berhenti di laboratorium — ia harus menyentuh realitas, mendengar keluhan publik, dan melihat tantangan langsung di lapangan,” ujarnya.

Setelah memberikan arahan di Puslitbang, Wakapolri langsung melakukan uji petik pelayanan publik di Polsek Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
Langkah ini menjadi bukti bahwa arah reformasi Polri kini bergerak dari konsep menuju praktik, dari kebijakan menuju perubahan konkret di tingkat pelayanan dasar.

“Kita jadi tahu bagaimana alur pelayanan publik di tingkat dasar berjalan. Bagaimana laporan diterima, bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan mengapa sering muncul keluhan. Ternyata masalah bukan hanya di personel, tapi juga di alur pelayanan, penganggaran, dan pembagian tugas. Ini yang harus kita benahi,” jelas Wakapolri.

Wakapolri menegaskan bahwa ke depan, Puslitbang harus menjadi lembaga yang mengawal reformasi Polri secara berkelanjutan.
Setiap kebijakan harus melalui tahapan riset, pengujian, dan evaluasi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan membawa dampak nyata bagi masyarakat.
“Perbaikan Polri harus terukur. Harus ada baseline-nya, datanya, indikatornya. Dan semua itu dimulai dari Puslitbang,” ujar Wakapolri.

Lebih lanjut, Komjen Dedi menggambarkan Puslitbang sebagai “api perubahan Polri” — sumber energi yang menyalakan semangat transformasi di seluruh jajaran.
“Kalau Puslitbang hidup, Polri bergerak. Kalau Puslitbang menyala, reformasi berjalan. Api perubahan itu harus dijaga, agar semangat membenahi institusi tidak padam,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakapolri juga meninjau Laboratorium Elektronika, Alpalhankam, Persenjataan, dan Transportasi yang menjadi sarana pengujian perlengkapan operasional Polri.
Ia menilai, fasilitas Puslitbang telah sangat maju dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengujian alat, teknologi, serta kajian ilmiah terhadap pelayanan kepolisian berbasis digital dan empati sosial.

Sementara itu, Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. FX. Surya Kumara, S.H., M.H. menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti perintah dan arahan Wakapolri.

“Kami akan segera melaksanakan perintah dan arahan Wakapolri. Apa yang beliau sampaikan menjadi bara semangat kami untuk terus menyala dan berkontribusi nyata dalam mengawal perubahan Polri melalui riset yang berbasis ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini menjadi simbol bahwa reformasi Polri kini bergerak dengan pendekatan ilmiah dan empiris.
Puslitbang tidak lagi hanya berfungsi sebagai laboratorium alat, tetapi sebagai pusat riset kebijakan publik kepolisian, yang menyalakan api perubahan di seluruh lini organisasi.

Dengan Puslitbang yang urip — yang hidup, turun, dan mendengar — Polri berkomitmen mempercepat reformasi menuju institusi yang presisi, humanis, dan dipercaya masyarakat.

“Puslitbang adalah api perubahan Polri. Dari sinilah bara reformasi itu dijaga agar terus menyala,” tutup Wakapolri.

LCKI Dorong Penguatan Peran Masyarakat dalam Mencegah Potensi Kejahatan Sejak Dini

JAKARTA || jejakindonesia.id — Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Presidium LCKI, Da’i Bachtiar, dalam acara pelantikan pengurus LCKI DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan seminar bertema pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kejahatan.

Dalam sambutannya, Da’i Bachtiar menyampaikan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran bersama dalam mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya di lingkungan sekitar.

“Peran masyarakat sangat penting untuk diaktifkan kembali, terutama dalam mendeteksi hal-hal yang berpotensi membahayakan,” ujar Da’i Bachtiar. “Kita perlu mewaspadai perilaku di lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat luas.”

Ia menekankan bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari edukasi dan pembinaan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurutnya, kurangnya bimbingan dapat menyebabkan kesalahan dalam bertindak, yang pada akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

“Pencegahan paling konkret adalah melalui edukasi yang berkesinambungan, dimulai dari rumah dan dilanjutkan ke sekolah serta lingkungan masyarakat,” jelasnya. “Melalui LCKI yang beranggotakan para pakar dan tokoh masyarakat, termasuk dari lembaga seperti BRIN, kami berharap dapat membangun kolaborasi lintas bidang untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.”

Sebagai purnawirawan Polri, Da’i Bachtiar juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ia menyebut, dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan kejahatan, baik melalui kegiatan pengamanan lingkungan maupun peningkatan kesadaran hukum warga.

“Aparat penegak hukum memerlukan dukungan masyarakat. Saya selalu mengajak warga untuk berpartisipasi menjaga keamanan, baik secara langsung melalui kegiatan siskamling maupun melalui edukasi,” tuturnya.

Dengan terbentuknya pengurus baru LCKI DKI Jakarta, lembaga ini berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemberdayaan masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi kejahatan sejak dini.

Polri Percepat Operasionalosasi SPPG Tajurhalang Sebagai Bagian Dari Transformasi Layanan Internal

BOGOR || jejakindonesia.id - Polri terus berkomitmen memperkuat pelayanan publik dan melakukan reformasi internal secara menyeluruh, sejalan dengan agenda besar Transformasi Polri yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Salah satu wujud konkret dari langkah transformasi tersebut adalah pembangunan dan operasionalisasi Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polri, yang menjadi bagian penting dalam penguatan sistem logistik dan dukungan kesejahteraan anggota Polri serta masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., meninjau langsung kesiapan SPPG Polri Tajurhalang, Polres Metro Depok, pada Rabu, 12 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan fasilitas dan percepatan operasionalisasi layanan pangan dan gizi Polri di wilayah.

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri didampingi oleh Kapuslitbang Polri Brigjen Pol. FX. Surya Kumara, S.H., M.H., serta unsur pimpinan wilayah, antara lain Kapolres Metro Depok Kombes Pol. Abdul Waras, S.I.K., dan Kapolsek Tajurhalang Iptu Raden Suwito beserta jajaran pelaksana SPPG.

Wakapolri menegaskan bahwa SPPG Tajurhalang harus segera dioperasionalkan karena seluruh proses pembangunan dan kelengkapan fasilitas telah rampung seratus persen. Ia juga menyoroti perlunya percepatan pencairan dana operasional yang masih dalam tahap administrasi agar pelayanan dapat segera dirasakan oleh penerima manfaat di wilayah sekitar.

“SPPG Polri merupakan bagian dari transformasi logistik internal untuk memastikan pelayanan pangan dan gizi berjalan efisien, sehat, dan transparan. Fasilitas seperti ini harus segera berfungsi agar manfaatnya langsung dirasakan oleh anggota maupun masyarakat,” ujar Wakapolri.

Secara nasional, hingga November 2025, pembangunan dan operasionalisasi SPPG Polri menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat ini tercatat 233 SPPG telah beroperasi, 70 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 389 SPPG masih dalam proses pembangunan, sehingga total keseluruhan mencapai 809 unit SPPG di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk memperkuat ketahanan logistik internal yang profesional dan berkelanjutan.

SPPG Polri Tajurhalang berdiri di atas tanah milik Polri (SHM) seluas kurang lebih 1.000 meter persegi, dengan seluruh proses pembangunan dan pengadaan peralatan telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini telah memenuhi seluruh standar higienitas dan keamanan, mulai dari ruang pencucian food tray, area penerimaan bahan makanan yang terpisah antara sayuran dan daging, ruang produksi dengan steamer serta peralatan modern lainnya, hingga area pemorsian dan distribusi yang tertata bersih.

Selain itu, instalasi gas menggunakan sistem keamanan ganda dengan dua tabung besar, dan sistem penyaringan air telah dilengkapi filter untuk menjaga pH serta kebersihan air agar terhindar dari sumber penyakit. Seluruh fasilitas juga telah mengantongi sertifikat kelayakan lengkap, seperti SLHS, Dokkes, Keamanan Pangan Siap Saji, Penjamah Makanan (KASPPG dan relawan), Uji Laboratorium Air, IMB, dan Sertifikat Penyelia Halal. Penambahan pagar pengaman di area instalasi gas turut dilakukan untuk memastikan keamanan operasional.

Dalam tahap awal operasionalnya, SPPG Tajurhalang akan melayani kebutuhan pangan dan gizi bagi 38 lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan pondok pesantren, dengan total 3.975 penerima manfaat.

Dengan selesainya pembangunan serta lengkapnya seluruh peralatan dan sertifikasi, SPPG Polri Tajurhalang siap beroperasi penuh sebagai salah satu model percontohan nasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi bagian penting dari upaya Polri dalam memperkuat sistem dukungan logistik yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa Transformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga peningkatan kesejahteraan, efisiensi, dan akuntabilitas layanan internal, demi mewujudkan institusi Polri yang presisi, humanis, dan modern.

Banyuwangi Surplus Jagung dan Padi, Bupati Ipuk: Berkat Kerja Kolaboratif

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi mencatat positif dalam sektor pangan. Produksi padi dan jagung mengalami surplus signifikan pada 2025. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, keberhasilan itu lahir dari kerja kolaboratif lintas sektor. Termasuk di dalamnya petani, pemkab, TNI-Polri, dan mitra kerja.

“Ini bukti sinergi semua pihak. Semua bahu-membahu dan bergotong-royong untuk mendukung serta menyukseskan swasembada pangan Bapak Presiden,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (11/10/2025).

Ipuk menjelaskan, ketersediaan beras pada Januari hingga Oktober 2025 mencapai 464.844,63 ton. Jumlah itu naik dari stok beras periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 432.016,98 ton.

Stok yang meningkat ini membuat Banyuwnagi surplus beras hingga 328.302 ton. Sebab kebutuhan beras di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini hanya 136.542,26 ton.

Sementara stok jagung juga naik dari 181.332,54 ton pada Januari-Oktober 2024 menjadi 208.673,70 ton pada periode yang sama 2025.

Dengan kebutuhan jagung yang hanya 58.206,07 ton, Banyuwangi mencatatkan surplus 150.467 ton. Jumlah itu meningkat hampir 27 ribu ton dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, produksi padi dan jagung Banyuwangi selalu surplus dan bahkan meningkat tiap tahunnya. Terimakasih TNI, Polri, HKTI, seluruh mitra, dan petani. Semua ini tercapai berkat kerja keras semua,” kata Ipuk.

Dewan Pembina HKTI Jawa Timur Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, saat menghadiri acara panen padi di Banyuwangi beberapa waktu lalu, menyampaikan, gerakan pertanian Banyuwangi sejalan dengan visi nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri dan berkeadilan.

Ia menyatakan, pemerintah pusat tengah memperkuat program strategis untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup. Hal itu dianggap penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Ini merupakan satu program yang memang pro-kerakyatan dan patut kita dukung bersama. HKTI juga hadir untuk terus memperjuangkan kesejahteraan petani,” kata Kapolri periode 2015-2016 ini.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menambahkan, Polresta turut berperan aktif mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya pada komuditas jagung. Salah satu program kepolisian adalah pembukaan dan pengelolaan lahan tanam baru.

“Kami di jajaran Polresta Banyuwangi berkomitmen mensukseskan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo terkait dengan ketahanan pangan,” ungkapnya.

Di Banyuwangi, lahan pertanian padi telah tertanam dengan luasan total 6.339 hektare. Jumlah itu melebihi target awal yang ditetapkan, yakni 6.294 hektare. Sementara komuditas jagung telah tertaham di lahan seluas 300 hektare, dari target 697 hektare.

Adapun lahan pesantren dari target 25 hektare telah tertanam 20 hektare, sedangkan lahan kehutanan sosial mencapai 82 hektare dari target 495 hektare. Ke depan, akan ada tambahan 50 hektare lahan jagung baru di kawasan Green Farm yang akan semakin memperkuat produktivitas pangan Banyuwangi.

Sementara itu, pemilik Green Farm, Arum Sabil yang juga Ketua Kwarda Pramuka Jatim menyebut kawasan ini sebagai pusat pelatihan pertanian terpadu. Saat ini, di area tersebut telah dipasang sistem pompa air tenaga surya yang mendukung efisiensi irigasi dan keberlanjutan produksi pertanian.

“Program ini diharapkan memperkuat swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya

Polres Bojonegoro Amankan 8 Pelaku Kejahatan dalam Operasi Sikat Semeru 2025

BOJONEGORO || jejakindonesia.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro Polda Jatim berhasil mengamankan Delapan pelaku kejahatan dari berbagai kasus dalam pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2025.

Para pelaku ditangkap atas keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, mulai dari pencurian sepeda motor, uang di mesin ATM, perhiasan emas, hingga burung kicau milik warga.

Selain meringkus para tersangka, Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan.

Barang bukti tersebut antara lain beberapa sepeda motor, perhiasan emas, uang hasil pencurian, serta burung peliharaan yang dicuri dari rumah warga.

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi menyatakan, keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja keras tim gabungan Satreskrim dan jajaran Polsek jajarannya yang terus berupaya menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Bojonegoro Polda Jatim.

“Para pelaku sudah kami amankan dan kini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujar AKBP Afrian Satya Permadi di Mapolres Bojonegoro, Selasa (11/11/2025).

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Soedarmono menambahkan bahwa Delapan tersangka tersebut terdiri dari Lima pria dan Tiga perempuan, masing-masing dengan modus operandi yang berbeda-beda.

“Dari Delapan pelaku, Tiga di antaranya merupakan perempuan yang terlibat dalam kasus pencurian emas di salah satu toko emas,” ungkap AKP Bayu.

Ia menjelaskan, Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa kartu ATM BRI beserta bukti transaksi, Dua kalung emas, dan beberapa unit sepeda motor hasil kejahatan.

“Seluruh barang bukti kini telah kami amankan untuk memperkuat proses penyidikan,” tambahnya.

Para tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, serta Pasal 480 KUHP bagi penadah barang hasil kejahatan.

Beragam kasus yang terungkap antara lain pencurian uang di ATM di wilayah Kasiman oleh EE (42) warga Desa Batokan, pencurian perhiasan di Toko Emas Dua Berlian Malo oleh S (37) warga Tuban, serta pencurian burung jalak di Kepohbaru oleh SD (62) warga Lamongan.

Kasus lain melibatkan pencurian motor di Trucuk, Bojonegoro Water Sport (BWS), Pandantoyo, hingga pencurian handphone di Kalitidu.

AKP Bayu menegaskan, kepolisian akan terus meningkatkan patroli dan operasi rutin guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif di tengah masyarakat.

“Kami imbau warga untuk tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan, terutama yang memanfaatkan kelengahan korban,” pungkasnya.

Operasi Sikat Semeru 2025 sendiri merupakan upaya serentak Polda Jawa Timur dalam memberantas tindak kriminalitas konvensional di wilayah hukum masing-masing, dengan harapan dapat menekan angka kejahatan menjelang akhir tahun.

error: Content is protected !!