Nasional

NASIONAL || jejakindonesia.id – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara, Zuli Zulkipli, S.H., melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.

Zuli Zulkipli, S.H menegaskan bahwa penetapan UMSK kabupaten/kota di Jawa Barat telah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat dan dilakukan melalui mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penetapan UMSK sudah sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat yang ditetapkan di Bandung. Jadi tidak benar apabila dikatakan prosesnya tidak sah atau menyalahi aturan,” ujar Zuli Zulkipli kepada wartawan, Sabtu 3 Januari 2026.

Selain itu, Zuli Zulkipli, S.H juga menyoroti aksi demonstrasi buruh di kawasan Gedung Sate, Bandung, yang dinilainya telah berujung pada tindakan anarkis dan melampaui batas demokrasi.

“Aksi demo di Gedung Sate yang sampai anarkis, bahkan adanya mobil komando serikat buruh yang menabrak pagar Gedung Sate, merupakan tindakan yang tidak pantas. Demonstrasi memang dilindungi undang-undang, tetapi harus tetap tertib dan menaati aturan,” tegasnya.

Menurut Zuli Zulkipli, S.H Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas melarang penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan cara-cara anarkis dan melanggar ketertiban umum.

Lebih lanjut, Zuli Zulkipli, S.H mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Sunda, untuk bersatu mendukung kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM).

“Mari masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Sunda, bersatu mendukung KDM. Kepemimpinan beliau menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan keterbukaan, termasuk transparansi anggaran yang kini sudah terlihat jelas,” katanya.

Zuli Zulkipli, S.H juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah menjadi aktivis buruh di bawah kepemimpinan Said Iqbal. Ia mengaku mengikuti berbagai aksi buruh, termasuk demonstrasi hingga ke kementerian.

“Saya tahu persis siapa Said Iqbal. Dulu saya juga pernah menjadi aktivis buruh di bawah kepemimpinannya. Saya sempat mengikuti tren demo ke kementerian, lalu tiba-tiba diajak ke luar negeri dan aksi demonstrasi berhenti. Ini tentu menjadi tanda tanya,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan agar Said Iqbal tidak bersikap terlalu idealis dan lebih mengedepankan transparansi internal organisasi buruh, tidak hanya menuntut keterbukaan dari pemerintah.

“Kita selalu menuntut transparansi dari pemerintah. Namun bagaimana dengan transparansi di internal buruh sendiri? Misalnya gaji buruh Rp5 juta dipotong 1 persen atau sekitar Rp50 ribu, apakah pengelolaannya terbuka dan transparan ke publik? Ini yang menurut saya masih ambigu,” tegas Zuli Zulkipli, S.H

Di akhir pernyataannya, Zuli Zulkipli, S.H Direktur LBH Arjuna Bakti Negara di Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa organisasi serikat buruh KSPSI perlu diaudit secara menyeluruh, khususnya terkait pengelolaan keuangan organisasi di bawah kepemimpinan Said Iqbal.

“Organisasi serikat buruh KSPSI harus diaudit keuangan organisasinya,” pungkasnya.

Penulis: Haris Pranatha, Ketua Umum/Kepala Biro Bekasi, Jawa Barat (Pers Nasional)

Jejakindonesia.id || Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bakal mempertimbangkan langkah yang sama seperti Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni melakukan langkah hukum usai namanya terseret dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan oleh politikus PDIP, Guntur Romli.

Adapun Megawati dituduh berkolaborasi dengan SBY dengan memunculkan isu bahwa ijazah milik Jokowi adalah palsu.

Tuduhan ini sempat disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Andi Arief, dalam video yang diunggah di akun X pribadinya, Rabu (31/12/2025) kemarin.

Guntur mengatakan pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut.

Dia juga menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.

"Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan."

"Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis (1/1/2026).

Guntur menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.

Dia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati.

"Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader."

"Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami," tuturnya. (Tribunnews.com)

Foto 1: Megawati Soekarnoputri mengambil sikap sama dengan SBY yakni mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum setelah terseret dalam kasus ijazah Jokowi.(Tribun Network)
Foto 2: Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan hal tersebut kini masih dalam pembahasan di internal partai.(Tribun Network)
Foto 3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo menduga ada dalang di balik isu ijazah palsu. (Tribun Network)