Berita

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Isu transparansi pengelolaan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kembali mencuat. Ketua Umum Fast Respon Counter Polri, R.Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo SH MH, atau yang dikenal sebagai Agus Flores, menegaskan perlunya keterbukaan penuh terhadap pengelolaan dana publik yang dihimpun dari masyarakat melalui pajak kendaraan bermotor.

Sejak muda, Agus Flores dikenal sebagai sosok yang kritis dalam mengkaji produk hukum. Ia kerap menganalisis berbagai regulasi yang dinilai tidak memenuhi asas kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sejumlah produk Peraturan Daerah (Perda) bahkan pernah ia “mentahkan” melalui kajian hukum yang tajam dan mendalam.

Dalam pernyataannya, Agus Flores menyoroti besarnya potensi dana SWDKLLJ yang dihimpun setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai sekitar 172,9 juta hingga 173,7 juta unit. Dengan asumsi iuran sebesar Rp35 ribu per kendaraan, maka potensi dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp6 triliun.

Menurutnya, angka tersebut bukanlah jumlah kecil dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Ia mempertanyakan secara tegas aliran dana tersebut, termasuk dugaan adanya praktik tidak sehat yang melibatkan oknum aparat.

“Dana rakyat ini harus jelas penggunaannya. Tidak boleh ada ruang gelap. Jika ada indikasi penyimpangan atau budaya ‘jatah’ kepada oknum, itu harus dihentikan,” tegasnya.

Agus Flores juga mengungkapkan bahwa persoalan SWDKLLJ pernah diajukan ke pengadilan. Namun, perkara tersebut hanya menghasilkan putusan sela dengan alasan kewenangan mengadili berada di wilayah Pengadilan Jakarta Pusat atau sesuai domisili kantor pusat PT Jasa Raharja, dengan melibatkan pemerintah sebagai turut tergugat.

Karena kesibukannya, proses gugatan tersebut tidak dilanjutkan. Meski demikian, ia menilai momentum saat ini, di era pemerintahan Presiden Prabowo, menjadi waktu yang tepat untuk membuka secara terang benderang pengelolaan dana SWDKLLJ.

Ia mendesak pemerintah dan pihak terkait, khususnya PT Jasa Raharja, untuk memberikan laporan rinci dan akuntabel terkait pemasukan dan penggunaan dana tersebut.

“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Ini uang rakyat. Harus jelas ke mana mengalir dan untuk apa digunakan,” pungkasnya.

MEDAN || Jejak-indonesia.id - Komitmen menjaga keamanan terus ditunjukkan oleh Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melalui pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan patroli skala besar di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, Jumat malam hingga Sabtu dini hari (24–25 April 2026).

Diawali dengan apel gabungan di Mapolda Sumut, seluruh personel bergerak dengan kesiapan penuh menyusuri sejumlah titik rawan, mulai dari Jalan Utama Medan Belawan, kawasan Jalan Young Panah Hijau di Medan Marelan, hingga peninjauan pos kamling di Kelurahan Panah Hijau. Kehadiran personel bersenjata lengkap ini menjadi bentuk nyata kesiapsiagaan Brimob dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada jam-jam rawan malam hari.

Tak hanya sekadar patroli, kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memperkuat rasa aman di tengah masyarakat. Setiap pergerakan dilakukan secara terukur, profesional, dan humanis, sejalan dengan semangat Polri Presisi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan apel konsolidasi sebagai bentuk evaluasi serta penguatan koordinasi antar personel di lapangan. Hasilnya, seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan menonjol.

Melalui patroli skala besar ini, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menegaskan kesiapannya untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya membangun iklim kompetitif antarkepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam acara National Governance Awards 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Mendagri menjelaskan, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah (Pemda). Kondisi ini membuat kinerja daerah menjadi faktor penting yang berkontribusi langsung terhadap capaian nasional.

Ia menekankan, kinerja nasional merupakan agregasi dari kinerja pemerintah pusat dan seluruh daerah. “Nah ini challenge-nya di situ, karena semua daerah-daerah ini satu saja yang kinerjanya anjlok bisa mempengaruhi kinerja nasional,” ujarnya.

Karena itu, menurutnya penting memastikan seluruh Pemda dapat berkinerja optimal. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kepala daerah berasal dari latar belakang yang beragam. Kemendagri sebagai pembina jalannya pemerintahan daerah terus berupaya memperkuat kinerja kepala daerah, termasuk dengan memberikan penghargaan.

"Berbagai upaya yang dilakukan pembinaan-pembinaan melalui berbagai kegiatan formal maupun informal. Namun salah satu yang efektif adalah membangun iklim kompetitif antarkepala daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya. Selain itu, ajang penghargaan juga menjadi sarana untuk menampilkan kepala daerah berprestasi.

Mendagri turut mengapresiasi penyelenggaraan National Governance Awards 2026 yang digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta. Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal, khususnya media arus utama, memberikan nilai tambah tersendiri dalam proses penilaian dan publikasi.

“Dan kepada rekan-rekan kepala daerah yang belum beruntung mendapatkan penghargaan, kita harapkan juga terpancing supaya mereka bisa mendapatkan penghargaan yang sama,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, kepala daerah penerima penghargaan, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan pemerintah daerah (Pemda) perlu melakukan creative financing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, tetapi harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan.

“Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Maka, kalau daerah ingin berubah, memiliki sumber pendanaan yang lebih baik, harus terus melakukan terobosan dan inovasi,” kata Fatoni pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Terobosan creative financing dapat diterapkan melalui sejumlah langkah. Pertama, inovasi pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi serta ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengawasan, memasang alat perekam transaksi, memperluas layanan pembayaran pajak, serta menggali potensi pajak dan retribusi baru sesuai ketentuan.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi perlu diperkuat untuk menekan kebocoran. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien, serta pendapatan daerah dapat dipantau secara real time.

Kedua, Pemda perlu mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fatoni menyebutkan, dari 1.097 BUMD di seluruh Indonesia, kurang dari setengahnya yang mampu memberikan keuntungan bagi daerah. Oleh karena itu, BUMD perlu diperkuat sesuai dengan potensi masing-masing, dengan memastikan profesionalitas pengurus serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan. Fatoni juga menyarankan agar daerah membentuk BUMD di sektor potensial, seperti pangan, pariwisata, air minum, hingga energi.

Langkah ketiga, imbuh Fatoni, dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD seperti rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara fleksibel dan profesional.

“Kalau BLUD kinerjanya baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang,” ujarnya.

Keempat, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pemda diminta menginventarisasi aset yang dimiliki dan memanfaatkannya secara produktif, baik melalui kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, maupun penjualan aset yang sudah tidak digunakan.

Kelima, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Menurut Fatoni, pemanfaatan CSR akan lebih efektif jika dikoordinasikan oleh Pemda dan diarahkan pada program prioritas, seperti penanganan kemiskinan, stunting, pengendalian inflasi, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, penting bagi Pemda untuk meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU). Skema ini dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, serta berbagai layanan publik lainnya melalui dukungan pembiayaan dari badan usaha. Fatoni mencontohkan, skema tersebut telah diterapkan oleh salah satu daerah untuk membangun penerangan jalan. Dampaknya, geliat ekonomi tumbuh, UMKM berkembang, dan kualitas keamanan meningkat.

Fatoni menambahkan, sumber pembiayaan lain yang dapat dioptimalkan adalah zakat, infak, dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dana tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung program sosial, seperti penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain itu, creative financing juga dapat dilakukan melalui pinjaman daerah, obligasi, dan sukuk untuk membiayai proyek produktif dan infrastruktur, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kerja sama antardaerah juga perlu diperkuat, terutama dalam pengembangan kawasan, pelayanan publik, dan pembangunan lintas wilayah. Ia berharap berbagai skema tersebut dapat mendorong kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah.

“Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, baik dengan badan usaha, pemerintah daerah lain, maupun sumber pembiayaan di luar APBD,” tandas Fatoni.

Puspen Kemendagri

BALI || Jejak-indonesia.id - Dalam rangka menanamkan nilai disiplin dan pengenalan tugas tugas Kepolisian kepada anak sejak usia dini Bhabinkamtibmas Desa Singakerta Polsek Ubud Aiptu I Made Widastra bersama Babinsa Singakerta Ramil 1616-02/Ubud Kopda Kadek Endra Wirawan. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026 melaksanakan kegiatan Sambang dan sekaligus menghadiri peringatan ulang tahun Sekolah Dasar Negeri 6 Singakerta yang ke 52 Tahun bertempat di Aula SD Negeri 6 Singakerta Banjar Dangin Labak, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Dalam peringatan kegiatan ulang tahun SD Negeri 6 Singakerta yang ke 52 tahun ini di adakan Jalan santai dan pentas seni yang di ikuti oleh semua pelajar SD Negeri 6 Singakerta. Aiptu I Made Widastra disela kegiatan menyampaikan pesan pesan himbauan kamtibmas serta mengenalkan tugas tugas profesi dari kepolisian kepada anak anak.

Selain itu juga di sampaikan kepada anak anak tentang peningkatan prestasi belajar selalu mentaati peraturan di sekolah hindari jajan makanan sembarangan antisipasi bahaya bahan makanan yang tidak baik untuk kesehatan berikut tidak lupa sampaikan agar menolak ajakan orang yang tidak di kenal pada saat jam pulang sekolah.

Dalam kegiatan tersebut Aiptu I Made Widastra juga memberikan pengenalan tentang bahaya narkoba kepada anak anak yang bisa merusak mental generasi penerus bangsa. Kegiatan ini adalah upaya Polri menjalin kedekatan dengan anak mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. (dastro)