Berita

SURABAYA || Jejak-indonesia.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Wakil Ketua DPRD Jatim: SPPG MBG yang Lalai Harus Dievaluasi, Jika Tak Membaik Ditutup PermanenGizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan. Apabila evaluasi menunjukkan tidak ada perbaikan signifikan, izin operasionalnya harus dicabut.

Deni menegaskan bahwa program MBG merupakan program prioritas nasional yang didukung alokasi anggaran besar, sehingga pelaksanaannya wajib disertai pengawasan ketat, khususnya dalam hal keamanan pangan. Kasus keracunan yang masih terjadi termasuk di wilayah Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi para siswa penerima.

"Kami berharap ada tindakan tegas agar program prioritas ini berjalan baik dan capaiannya maksimal," ujar Deni di Surabaya, Sabtu (15/8/2026).

Ia menekankan, SPPG yang terbukti lalai perlu dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi mendalam. Jika setelah dievaluasi tidak menunjukkan perbaikan kualitas dan keamanan, pemerintah diminta menutupnya secara permanen.

"Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya," tegasnya.

Selain MBG, Deni juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang telah dibangun, melainkan harus dinilai dari berapa unit yang benar-benar beroperasi aktif dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan Program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi guna menekan angka stunting. Presiden juga menyampaikan bahwa sekitar 3.300 dari target 10.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi optimal, dengan sasaran mencapai 30.000 unit hingga akhir tahun.

Deni menilai angka-angka capaian tersebut memang besar dan mengesankan, namun pemerintah tetap perlu membuka data secara transparan mengenai kondisi riil di lapangan.

"Kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan. Bukan hanya berapa yang dibangun, tapi berapa yang sudah beroperasi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Laskar Sakera DPC Banyuwangi mempertegas ketentuan internal terkait penggunaan emblem dan stiker keanggotaan sebagai bagian dari upaya menertibkan identitas organisasi, administrasi anggota, serta penggunaan nomor keanggotaan.

Penegasan tersebut disampaikan Korlap Umum bersama Bendahara Laskar Sakera DPC Banyuwangi dalam rapat jajaran pengurus yang digelar pada Jumat (15/8/2026).

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa pemasangan maupun pelepasan stiker keanggotaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap stiker yang digunakan anggota memiliki nomor anggota atau nomor lambung sebagai bagian dari identitas organisasi.

Oleh karena itu, setiap pemasangan maupun pelepasan stiker wajib terlebih dahulu diketahui dan mendapat persetujuan Korlap Umum. Ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan pendataan nomor anggota tetap tertib serta mencegah terjadinya penggunaan identitas organisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persetujuan Korlap Umum, setiap proses pemasangan maupun pelepasan stiker juga diwajibkan disertai dokumentasi foto dan video.

Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari administrasi internal sekaligus bukti bahwa penggunaan maupun pelepasan nomor lambung telah diketahui dan dilakukan oleh anggota yang bersangkutan.

Korlap Umum Laskar Sakera DPC Banyuwangi, Saiful, menegaskan bahwa ketentuan tersebut bukan untuk mempersulit anggota, melainkan sebagai langkah pembenahan organisasi agar penggunaan atribut dan identitas keanggotaan lebih tertib dan profesional.

“Setiap nomor anggota memiliki identitas dan kepemilikan yang harus jelas. Karena itu, pemasangan maupun pelepasan stiker tidak boleh dilakukan sembarangan. Semuanya harus diketahui Korlap Umum dan disertai dokumentasi foto serta video,” tegas Saiful.

Menurutnya, penataan tersebut penting agar setiap atribut yang mencantumkan identitas Laskar Sakera dapat diketahui asal-usul dan penggunaannya.

Senada dengan Korlap Umum, Bendahara Laskar Sakera DPC Banyuwangi, Bunarwi, menyatakan bahwa penertiban emblem dan stiker merupakan bagian dari pembenahan administrasi organisasi.

“Kami ingin semuanya tertib dan transparan. Dengan adanya nomor anggota yang jelas serta dokumentasi setiap pemasangan dan pelepasan stiker, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai identitas maupun nomor lambung anggota,” ujarnya.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat jajaran pengurus Laskar Sakera DPC Banyuwangi pada Jumat, 15 Agustus 2026.

Seluruh anggota diharapkan mematuhi ketentuan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga ketertiban, disiplin, administrasi, serta marwah organisasi.

Dengan adanya aturan tersebut, Laskar Sakera DPC Banyuwangi menegaskan bahwa setiap atribut organisasi bukan sekadar simbol, tetapi juga merupakan identitas yang penggunaannya harus tertib, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal.

MANOKWARI || Jejak-indonesia.id – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menghadiri peresmian 3.395 Jembatan Garuda dan 3.008 titik air bersih oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo. secara terpusat melalui Video Conference (Vicon), Kamis (13/8/2026). Kegiatan berlangsung di Kampung Uduwei, Sowi I, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Turut hadir Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, S.I.P., Irdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Tri Saktiyono, Kapoksahli Pangdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan, S.Sos., M.Si., Bupati Manokwari Hermus Indou, S.IP., M.H., Kadis PUPR Prov Papua Barat Heri Gerson N. Saflembolo, Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan, Dandim 1801/Manokwari Letkol Inf David Sutrisno Sirait, S.E., serta Tokoh agama Rumerus muabuay, bersama sejumlah pejabat TNI, Polri dan pemerintah daerah.

Dalam laporannya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menyampaikan bahwa TNI telah membangun sekitar 3.395 jembatan, termasuk 798 jembatan di wilayah terdampak bencana. Pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan membuka akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, sekaligus memperlancar mobilitas serta distribusi logistik.

Presiden RI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan anggota Polri atas pengabdian serta kerja nyata bagi rakyat. Menurutnya, kehadiran TNI dan Polri harus terus dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil dan desa-desa yang membutuhkan akses pembangunan.

Di Papua Barat, kegiatan ditandai dengan peresmian Jembatan Kampung Uduwei, Sowi I, serta penyerahan tali asih kepada masyarakat. Kehadiran Jembatan Garuda dan fasilitas air bersih diharapkan semakin memperkuat konektivitas, memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung aktivitas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sumber: Pendam XVIII Kasuari

SALAK || Jejak-indonesia.id - Polres Pakpak Bharat melalui Kapolsek Kerajaan dan Bhabinkamtibmas ajak masyarakat jaga kamtibmas di wilayahnya serta manfaatkan Layanan Call Center : 110 Polres Pakpak Bharat, Jumat 14 Agustus 2026 sekira pukul 10.00 wib di Perkenasan Wisata Dusun Galiaman Desa Kuta Dame Kec. Kerajaan Kab. Pakpak Bharat.

Kapolres Pakpak Bharat AKBP Muhammad Agustiawan, S.T., S.I.K., M.H yang di wakili Kapolsek Kerajaan AKP Sukanto Berutu, S.H dan di dampingi Bhabinkamtibmas Brigadir Rinaldi Sihotang di hadapan para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mengajak untuk bersama - sama menjaga Kamtibmas di wilayahnya, jika ada keributan atau pun kejadian segera laporkan ke Bhabinkamtibmas atau pun hubungi layanan Call Center kami di : 110 Polres Pakpak Bharat, layanan tersebut gratis, bebas pulsa, silahkan hubungi melalui Handphonenya masing-masing, terang Sukanto.

"Jelang 17 Agustus 2026 Himbauan baik dari Pemkab dan Polres Pakpak Bharat untuk menaikkan Bendera merah putih mari kita laksanakan, kita sebagai generasi penerus bangsa, mengisi dan menikmati Kemerdekaan sepatutnya kita indahkan himbauan tersebut dan jangan terpengaruh dengan Berita Hoax yang muncul di Medsos, bijak lah kita dalam melihat postingan yang beredar di Medsos" ajak Sukanto.

Sambung Sukanto begitu juga dengan situasi iklim cuaca sekarang ini, sering turun hujan kadang juga panas, hal tersebut bisa berpotensi terjadinya Bencana longsor, untuk itu agar masyarakat tetap berhati-hati, jika ada kejadian Bencana longsor segera lakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Aparatur pemerintah Desa setempat, pungkas Kapolsek Kerajaan AKP Sukanto Berutu, S.H.

BANGKA BELITUNG || Jejak-indonesia.id - Polda Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah di Babel.

Kapolda Babel Irjen Pol Viktor Sihombing menyatakan jajarannya tidak akan ragu menindak siapa pun pelaku penyelewengan termasuk jika terdapat oknum aparat yang nekat membekingi aktivitas ilegal tersebut.

Menanggapi sorotan tegas Presiden terkait maraknya tambang ilegal, Kapolda menyebut arahan Presiden merupakan perintah langsung yang harus dilaksanakan di lapangan.

“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami. Jadi bagaimana kita merawat apa yang sudah ada sekarang, sekaligus juga warning untuk mempertahankan yang sudah baik,"ujar Viktor, Jumat (14/8/26).

Ia menambahkan upaya penegakan hukum terhadap tambang liar di Bangka Belitung sudah dan akan terus berjalan secara konsisten.

"Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya ya termasuk penegakan hukum. Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,"katanya.

Selain penegakan hukum, Jenderal Bintang Dua Polri ini menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang legal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Polda Babel berjanji akan mengawal rencana pemerintah daerah terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

"Tapi yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,"jelas Irjen Pol Viktor.

Mengenai penindakan terhadap oknum penegak hukum yang diduga membekingi pertambangan liar maupun jalur penyelundupan, Eks Kadivkum Polri ini menegaskan sikap tegas tanpa toleransi.

"Ya, semuanya, siapa aja gitu. Dan kita tidak pernah membiarkan, terus kemudian memilih-milih. Siapa pun yang menjadi pelaku akan kita tindak,"katanya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan pembersihan total terhadap praktik tambang ilegal, penindakan tegas oknum aparat penegak hukum, hingga pemberantasan penyelundupan timah di Bangka Belitung.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Di hadapan para anggota MPR, DPR, DPD, serta pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden menyoroti maraknya keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah. Kepala Negara mempertanyakan fungsi pengawasan dan meminta Panglima TNI serta Kapolri untuk menindak tegas oknum yang terlibat maupun membiarkan praktik haram tersebut.

Presiden juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani dalam menegakkan disiplin internal.