SURABAYA || Jejak-indonesia.id — Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur untuk menangkis sorotan publik justru membuka babak baru yang lebih tajam. Surat jawaban tertutup bernomor 000.3/10931/209.1/2026 yang dikirimkan instansi tersebut kini dinilai berbalik menjadi bumerang, setelah Tim Investigasi PT Media Rakyat Demokrasi (MRD) bersama LSM GARAD Indonesia membongkar kontradiksi antara klaim tertulis dan rekam digital pada aplikasi SIRUP LKPP.
Sebelumnya, Bakesbangpol Jatim berdalih bahwa pengadaan bernilai besar di atas Rp 200 juta telah diproses secara transparan melalui metode E-Purchasing (E-Katalog), sesuai mandat Peraturan Presiden.
Instansi itu juga sempat menyatakan paket konsumsi yang dipertanyakan tidak ditemukan pada sistem, karena adanya kekeliruan teknis penulisan dua digit nomor kode objek.
Namun koreksi atas kekeliruan tersebut justru melahirkan serangan balik yang telak. Hasil penelusuran ulang tim investigasi membuktikan, paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp 782.806.000 terekam sah dan aktif pada Kode RUP 61576999.
Ironisnya, alih-alih menggunakan E-Purchasing seperti yang diklaim dalam surat, metode pemilihan di sistem SIRUP justru tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung.
“Ini jebakan batman yang mereka buat sendiri. Di surat tanggapan mereka berargumen patuh pada sistem E-Purchasing e-katalog demi efektivitas. Tapi faktanya di layar SIRUP, paket mamin Rp 782 juta itu dikunci lewat jalur Pengadaan Langsung dengan dipecah menjadi 19 pos sumber dana transaksi kecil.
Pola splitting anggaran sejenis dalam satu tahun anggaran ini jelas menabrak batasan hukum threshold aturan pengadaan nasional!” seru Direktur PT Media Rakyat Demokrasi (MRD), Achmad Anugrah, Senin (09/11/2026).
Bukan Hanya Mamin
Tidak hanya pada pos konsumsi rapat, GARAD juga merontokkan pembelaan Bakesbangpol terkait paket non-mamin.
Untuk paket Event Organizer (EO) senilai Rp 1,52 Miliar dan Rp 468 Juta, Bakesbangpol secara defensif mengklaim pengadaan itu telah sesuai.
Padahal, menurut tim investigasi, sistem merekam adanya cacat administrasi berat, di mana penyewaan jasa keahlian EO swasta disamarkan dan diinput ke dalam Jenis Pengadaan BARANG, bukan Jasa Lainnya.
Kritik tajam juga diarahkan pada dalih formalitas “kesesuaian dokumen DPA/DPPA” yang dipakai Bakesbangpol untuk membentengi paket Belanja Suvenir (goodie bag) bernilai Rp 1,79 Miliar dan Paket Meeting hotel dalam kota sebesar Rp 1,22 Miliar.
“Kesesuaian di atas kertas dokumen DPPA internal tidak otomatis menghapus indikasi pemborosan uang rakyat. Kami tidak butuh jawaban klise normatif. Kami menuntut Atasan PPID Bakesbangpol Jatim membuka dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) secara gamblang. Berapa harga asli satuan goodie bag itu? Mengapa rapat dalam kota harus membuang dana miliaran ke hotel luar kantor padahal instansi punya gedung sendiri?” cecar Garad.
Addendum Dikirim, Deadline 2×24 Jam
Sebagai langkah lanjutan, tim investigasi secara resmi telah mengirimkan berkas Surat Addendum yang berisi penegasan seluruh kejanggalan hukum tersebut melalui file PDF kepada Nurul Ansori selaku Sekretaris Bakesbangpol Jatim.
“Karena kemarin saya juga baru dapat balasan surat melalui kiriman di nomor WhatsApp saya, jadi untuk surat ini sementara kita kirim ke nomor kontak yang sama berupa file Pdf.” Pungkasnya.
Garad juga memberikan tenggat waktu. Apabila dalam waktu 2×24 jam instansi mitra Pemprov Jatim ini kembali berdalih normatif dan menolak membuka HPS serta KAK, ia menyatakan akan bergerak melalui jaringan mitra hukumnya untuk melanjutkan temuan forensik sistem digital ini ke aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Bakesbangpol Jatim belum memberikan tanggapan lanjutan atas addendum tersebut.
