JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam konferensi pers yang digelar di Tebet, Jakarta. Aktivis 98, Bilung Silaen, menyampaikan kritik keras terhadap situasi politik nasional yang dinilainya berpotensi mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola kekuasaan dan keamanan negara.
Dalam pernyataannya, Bilung turut menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran isu yang berkembang. Namun, berbagai tudingan dan keterkaitan nama-nama tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Bilung mempertanyakan bagaimana mungkin seorang kepala negara dapat menjadi objek dugaan penyadapan apabila sistem keamanan dan perlindungan informasi strategis negara berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau presiden saja bisa disadap, apalagi rakyat? Kalau presiden saja tidak aman di negerinya sendiri, lalu siapa yang bisa menjamin keamanan rakyat?” ujar Bilung Silaen dengan nada kritis.
Menurutnya, persoalan dugaan penyadapan tidak boleh dipandang sebatas polemik politik ataupun persaingan di antara kelompok elite. Apabila benar terjadi, persoalan tersebut harus diusut secara transparan karena menyangkut keamanan kepala negara, kedaulatan negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik saling mencurigai, mengintai, dan menggunakan informasi untuk kepentingan menjatuhkan pihak lain berpotensi merusak kepercayaan antarlembaga negara.
Di tengah panasnya dinamika politik nasional, Bilung menilai perhatian pemerintah seharusnya lebih difokuskan pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), kesejahteraan buruh, nasib petani, hingga kondisi pedagang kecil harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi, perlindungan hukum, serta kebijakan yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.
“Rakyat membutuhkan kepastian hidup. Rakyat membutuhkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan keadilan. Jangan sampai energi bangsa justru habis untuk mempertontonkan konflik di antara para elite kekuasaan,” tegasnya.
Bilung juga mengingatkan bahwa semangat Reformasi 1998 harus tetap menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat, transparansi pemerintahan, pengawasan terhadap kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tidak boleh mengalami kemunduran.
Dalam konferensi pers tersebut, Bilung turut menyoroti posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah berkembangnya isu dugaan penyadapan dan dinamika politik nasional.
Ia menilai Polri harus tetap berdiri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, independen, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan menjadi bagian dari persaingan politik antarkelompok.
Apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam praktik penyadapan ilegal, menurutnya, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun mantan Presiden Joko Widodo yang disebut dalam pernyataan Bilung juga perlu ditempatkan secara proporsional. Setiap dugaan keterlibatan harus diklarifikasi oleh pihak bersangkutan dan tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat bukti yang sah.
Bilung menilai perjalanan Reformasi 1998 seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemegang kekuasaan. Reformasi lahir dari perjuangan panjang masyarakat untuk membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus diikuti perubahan nyata dalam sistem pemerintahan, penegakan hukum, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi serta tidak membiarkan konflik kepentingan elite mengganggu stabilitas nasional.
Masyarakat, lanjutnya, berhak memperoleh penjelasan yang terbuka mengenai berbagai isu strategis yang menyangkut keamanan negara dan penyelenggaraan pemerintahan.
Menutup pernyataannya, Bilung Silaen menyampaikan pesan keras agar seluruh pihak menghentikan praktik politik intrik dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Hentikan politik sadap-menyadap! Hentikan politik intrik! Kembalikan negara ini kepada rakyat! Jangan biarkan bangsa ini terseret kembali ke era kegelapan, ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada kuatnya pengaruh elite ataupun kemampuan mempertahankan jabatan, melainkan pada sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan, kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, publik menantikan klarifikasi resmi dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
“SETIAP TEMPAT ADALAH KARBALA. SETIAP WAKTU ADALAH ASYURA.”
Tuhan bersama orang-orang yang berani dan benar.
MERDEKA 100%
POROS 98
