SURABAYA || Jejak-indonesia.id — Ada apa sebenarnya dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya? Ketika wali murid TK Seroja menyuarakan keresahan dan meminta persoalan pendidikan anak-anak mereka diperiksa, justru muncul pernyataan dari Suyono, pihak Bidang TK Dinas Pendidikan Surabaya, yang disebut menyatakan bahwa pihak dinas tidak memiliki hak untuk memanggil wali murid.
Pernyataan ini mengundang pertanyaan keras! Sejak kapan pengaduan masyarakat menjadi persoalan yang seolah tidak bisa ditindaklanjuti melalui klarifikasi? Apakah Dinas Pendidikan tidak memiliki mekanisme untuk mendengarkan langsung keterangan orang tua yang sedang memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya?
JANGAN SAMPAI WALI MURID DISURUH BERSUARA, TETAPI KETIKA MEREKA MEMINTA KEJELASAN, JUSTru BERHADAPAN DENGAN TEMBOK BIROKRASI!
Suyono harus menjelaskan secara terbuka apa maksud pernyataannya. Apakah benar Dinas Pendidikan sama sekali tidak memiliki kewenangan mengundang wali murid? Ataukah yang dimaksud hanya tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan secara paksa?
Jangan mencampuradukkan dua hal tersebut. Tidak memiliki kewenangan memaksa seseorang hadir bukan berarti tidak dapat mengundang, meminta keterangan, atau melakukan klarifikasi secara sukarela.
Persoalan TK Seroja bukan muncul tanpa sebab. Wali murid telah mengungkapkan sejumlah keluhan mengenai proses pembelajaran yang dinilai tidak sesuai harapan. Mereka juga mempertanyakan kegiatan perlombaan yang dianggap lebih diprioritaskan dibandingkan pemberian materi pembelajaran.
Belum lagi pengakuan mengenai dugaan tindakan memarahi wali murid di hadapan peserta didik. Apabila benar terjadi, persoalan tersebut patut diperiksa karena menyangkut kenyamanan lingkungan pendidikan dan perlindungan psikologis anak.
Lantas, mengapa persoalan ini tidak segera diurai melalui pemeriksaan menyeluruh?
SUYONO, JANGAN HANYA MELONTARKAN PERNYATAAN! BUKA DASAR HUKUMNYA!
Publik membutuhkan penjelasan, bukan jawaban yang justru menambah tanda tanya. Jika memang terdapat batasan kewenangan, tunjukkan aturan yang menjadi dasar. Jika tersedia mekanisme pengaduan dan klarifikasi, jelaskan mengapa mekanisme tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa pengaduan wali murid hanya diterima ketika masuk meja administrasi, tetapi tidak memperoleh tindak lanjut yang nyata.
FEBRINA KUSUMAWATI, JANGAN BIARKAN BIDANG TK MENJADI SUMBER KEBINGUNGAN PUBLIK!
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, S.Si., M.M., harus memberikan penjelasan resmi.
Ini bukan sekadar persoalan pernyataan seorang pejabat bidang. Ini menyangkut bagaimana sebuah institusi pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengelolaan PAUD pada pemerintah kabupaten/kota sesuai pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.
Sementara Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur kewajiban penyelenggara menyediakan sarana pengaduan serta mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Memang tidak ada kewenangan pemanggilan paksa wali murid dalam ketentuan tersebut. Namun, mekanisme mengundang pelapor untuk memberikan keterangan merupakan langkah klarifikasi yang dapat ditempuh sesuai prosedur.
JANGAN JADIKAN BATAS KEWENANGAN SEBAGAI TAMENG UNTUK MENGHINDARI PERTANYAAN PUBLIK!
Dinas Pendidikan harus menjawab secara konkret:
1. Apakah Suyono benar menyatakan bahwa Dispendik tidak berhak memanggil wali murid TK Seroja?
2. Apa dasar hukum dan konteks pernyataan tersebut?
3. Apakah Dispendik sudah mengundang wali murid untuk menyampaikan bukti dan kronologi?
4. Apakah pemeriksaan langsung terhadap TK Seroja sudah dilakukan?
5. Bagaimana hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran?
6. Apa tindakan pengawasan yang sudah dan akan dilakukan?
Jangan hanya meminta masyarakat percaya bahwa pengawasan berjalan. Buktikan melalui langkah pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
ANAK-ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN, WALI MURID MEMBUTUHKAN JAWABAN, DAN DISPENDIK WAJIB MEMBERIKAN KEJELASAN!
Awak media akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang hak jawab bagi Suyono, Febrina Kusumawati, serta pihak pengelola TK Seroja.
JANGAN SAMPAI KETIKA WALI MURID BERTANYA, YANG MUNCUL JUSTRU ALASAN KEWENANGAN. JANGAN SAMPAI KETIKA ANAK-ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN, YANG TERDENGAR HANYA KEHENINGAN BIROKRASI. DISPENDIK SURABAYA, SEKARANG SAATNYA MENJAWAB DENGAN TINDAKAN, BUKAN SEKADAR KATA-KATA!
