Berita

JAMBI || Jejak-indonesia.id – Dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan situasi global, agenda nasional, serta kalender kamtibmas, Polda Jambi menggelar kegiatan Strategi dan Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Tri Darma Polresta Jambi, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, serta dihadiri oleh Karo Ops Polda Jambi, Karo Rena, para Pejabat Utama Polda Jambi, Kapolres/ta jajaran, hingga para Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Sabhara, dan Kasat Lantas di wilayah hukum Polda Jambi.

Dalam sambutannya, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Riviyanto menjelaskan bahwa kegiatan TFG menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesiapan personel, baik di tingkat kebijakan maupun operasional di lapangan.

“TFG ini merupakan pembelajaran simulasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan kita dalam menghadapi berbagai potensi konflik di lapangan, termasuk skenario konflik dengan Suku Anak Dalam (SAD) maupun pemblokiran jalan batu bara,” ujarnya.

Karo Ops juga menambahkan bahwa skenario latihan mencakup pengendalian massa serta pelibatan sekitar 1.000 personel dalam latihan Sispamkota, lengkap dengan sarana dan prasarana kendaraan taktis.

Sementara itu, Kapolda Jambi dalam arahannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap tujuan latihan serta membangun koordinasi yang solid antar satuan.

“Pahami tujuan latihan ini dengan baik, bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta laksanakan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku,” tegas Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan agar seluruh personel mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas, serta memanfaatkan kegiatan TFG sebagai sarana evaluasi dan penguatan strategi pengamanan.

“Manfaatkan olah strategi dan Tactical Floor Game ini sebagai media evaluasi sekaligus komunikasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi situasi yang berkembang,” tambahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu olah strategi, Tactical Floor Game (TFG), dan latihan Sispamkota. Setelah pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan latihan Sispamkota di lapangan Mapolresta Jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan Tactical Floor Game ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memastikan kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Bapak Kapolda Jambi menegaskan bahwa kegiatan Tactical Floor Game dan latihan Sispamkota ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi dinamika situasi yang terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Polda Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme personel melalui latihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam setiap penanganan situasi di lapangan, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tutupnya.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Keberadaan lapak penjual buah serta layanan tiket online penyeberangan Jawa–Bali di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Situbondo hingga jalur menuju Banyuwangi, menuai keluhan warga. Aktivitas yang memanfaatkan bahu jalan dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan semakin meresahkan. Bahu jalan yang digunakan untuk berjualan membuat ruang kendaraan menyempit, sehingga pengendara kerap mengambil jalur tengah.

“Warung buah itu memakan bahu jalan. Kendaraan jadi sempit, pengendara sering ambil jalur tengah. Dari situ sering terjadi kecelakaan,” ujarnya. Senin, 27 April 2026.

Selain lapak buah, praktik penjualan tiket penyeberangan secara online di pinggir jalan turut memperparah situasi. Kendaraan yang berhenti mendadak untuk membeli tiket menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan meningkatkan potensi tabrakan beruntun, terutama saat jam sibuk maupun lonjakan arus kendaraan.

Ironisnya, bahu jalan yang seharusnya difungsikan sebagai ruang darurat justru berubah menjadi area aktivitas ekonomi. Minimnya pengawasan dan penertiban membuat kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan yang jelas.

Warga pun mendesak instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian, untuk segera melakukan penertiban serta penataan ulang lokasi berjualan. Mereka menilai langkah tegas diperlukan agar fungsi jalan kembali normal dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.

“Kalau dibiarkan, korban bisa terus bertambah. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga keselamatan nyawa,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang di Banyuwangi terkait penanganan permasalahan tersebut.

Pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas, khususnya di titik-titik yang dipadati aktivitas pedagang dan layanan tiket online.

LHOKSEUMAWE || Jejak-indonesia.id -  Dalam upaya menjaga keamanan wilayah pesisir serta memberikan edukasi kepada masyarakat nelayan, personel Sat Polairud Polres Lhokseumawe melaksanakan patroli dialogis di pesisir Pantai Gampong Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menyasar masyarakat pesisir dan para nelayan yang sedang beraktivitas di kawasan pantai, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam patroli tersebut, personel Sat Polairud menyampaikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan pesisir guna menciptakan kawasan pantai yang bersih dan sehat.

Selain itu, nelayan juga diingatkan agar selalu berhati-hati saat melaut, terutama menghadapi potensi perubahan cuaca ekstrem seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Polisi menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan dengan membawa perlengkapan seperti life jacket dan alat keselamatan lainnya saat berlayar.

Tak hanya itu, personel Sat Polairud juga mengajak para nelayan segera melaporkan ke kantor Sat Polairud Polres Lhokseumawe apabila menemukan aksi premanisme, gangguan keamanan, maupun musibah atau kecelakaan laut agar dapat segera ditangani.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan., S.H., S.I.K., M.S.M., M.H mwlalui Kasat Polairud Polres Lhokseumawe AKP Edwin menyampaikan, patroli dialogis ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk menjaga keamanan kawasan pesisir sekaligus mempererat komunikasi antara polisi dan masyarakat nelayan.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesisir serta meningkatkan kesadaran keselamatan para nelayan saat beraktivitas di laut,” ujarnya.

Kehadiran Sat Polairud di wilayah pesisir diharapkan terus memperkuat keamanan laut sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat nelayan.

LHOKSEUMAWE || Jejak-indonesia.id - Di tengah aktivitas jual beli yang ramai di Pasar Batuphat Timur, kehadiran personel Polsek Muara Satu Polres Lhokseumawe memberi rasa aman bagi pedagang maupun pembeli. Melalui patroli dialogis, polisi turun langsung ke pasar tradisional untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas), sekaligus memonitor harga kebutuhan pokok, Minggu (26/4/2026) pagi.

Kehadiran polisi di tengah hiruk pikuk pasar disambut positif para pedagang. Selain menciptakan rasa tenang, patroli dialogis ini juga menjadi ruang komunikasi antara polisi dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan monitoring harga sembako guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan harga di pasaran terpantau stabil. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga sekaligus memastikan aktivitas perdagangan berjalan normal.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan., S.H., S.I.K., M.S.M., M.H melalui Kapolsek Muara Satu IPTU Abdul Karim menyampaikan, patroli dialogis di pasar tradisional merupakan bagian dari upaya menghadirkan polisi di tengah masyarakat, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan aktivitas ekonomi warga berlangsung lancar.

“Pasar merupakan pusat aktivitas masyarakat yang rawan gangguan kamtibmas, sehingga kehadiran personel melalui patroli dialogis menjadi langkah pencegahan dini sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat,” ujar petugas.

Selain mengingatkan pedagang agar segera melapor bila menemukan potensi gangguan keamanan, personel juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan pasar.

Dengan pendekatan humanis melalui patroli dialogis, Polsek Muara Satu berharap situasi pasar tetap aman, nyaman dan kondusif, serta hubungan kemitraan antara polisi dan masyarakat semakin kuat.

Kehadiran polisi di pasar tradisional pun menjadi bukti komitmen Polri dalam menjaga keamanan sekaligus melindungi denyut perekonomian masyarakat.

ACEH UTARA || Jejak-indonesia.id – Program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan perangkat Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara kini menjadi perhatian serius setelah sejumlah data anggaran dan dokumen pengadaan menunjukkan indikasi persoalan yang tidak sederhana.

Investigasi terhadap realisasi belanja sejak 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya pola yang konsisten, harga satuan yang berada di atas acuan nasional serta mekanisme pengadaan yang dinilai kurang transparan.

Pada tahun anggaran 2021 dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara anggarkan sebesar 9,4 M lebih, ditambah 1,9 M lebih untuk 9 Sekolah Dasar dan pengadaan Chromebook dengan merek aX100 tercatat sebesar Rp 7.169.000, per unit. Setahun kemudian, pada 2022 di Anggarkan sebesar 16 M di peruntungkan 130 Sekolah Dasar dengan harga tersebut justru meningkat menjadi Rp 7.200.000 per unit. Padahal, dalam periode yang sama, acuan harga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berada di angka Rp 5.500.000, per unit. Selisih ini menunjukkan adanya perbedaan sebesar Rp 1.669.000 per unit pada 2021 dan Rp 1.700.000 per unit pada 2022.

Jika dihitung secara akumulatif, selisih tersebut berpotensi membengkakkan anggaran dalam jumlah besar, mengingat pengadaan dilakukan dalam skala banyak unit. Situasi ini tidak berhenti di dua tahun tersebut. Pada 2023, Kabupaten Aceh Utara kembali melaksanakan pengadaan dengan 28 paket kegiatan dan total pagu anggaran mencapai Rp 3.500.000.000.

Berlanjut ke tahun 2024, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.800.000.000 melalui mekanisme e-purchasing untuk pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 28 Sekolah Dasar (SD). Setiap sekolah menerima 15 unit Chromebook dengan nilai anggaran sekitar Rp 100 juta per sekolah. Dengan perhitungan tersebut, harga per unit berada di kisaran Rp 6,6 juta, angka yang masih lebih tinggi dari standar acuan sebelumnya.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa selisih harga terus terjadi meskipun program telah berjalan beberapa tahun? Apakah ada evaluasi internal terhadap efisiensi anggaran, atau justru pola ini dibiarkan berulang tanpa koreksi?.

Selain soal harga, investigasi juga menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) pengadaan. Dugaan pelanggaran ini disebut terjadi setidaknya dalam dua tahun berturut-turut, menguatkan asumsi bahwa persoalan bukan bersifat insidental, melainkan sistemik.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan struktur kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah. Kepala Disdikbud Aceh Utara, Jamaluddin, saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah. Dengan posisi ganda tersebut, kewenangan administratif dan pengaruh birokrasi menjadi semakin terpusat.

Di satu sisi, pengalaman panjang Jamaluddin di dinas tersebut dapat dianggap sebagai modal memahami sistem. Namun di sisi lain, lamanya masa jabatan tanpa rotasi signifikan justru memunculkan kekhawatiran akan minimnya kontrol dan evaluasi independen. Dalam konteks dugaan pengadaan ini, publik mulai mempertanyakan apakah pengawasan internal berjalan efektif atau justru melemah akibat konsentrasi jabatan.

Sejumlah sumber internal sekolah menilai bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif semata. Diperlukan audit independen baik dari KPK maupun kejaksaan RI terhadap seluruh rangkaian pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan vendor, hingga distribusi barang ke sekolah.

Transparansi menjadi krusial untuk memastikan apakah selisih harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau justru mengarah pada praktik penyimpangan.

Di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan, masyarakat Aceh Utara kini menuntut adanya keterbukaan dan penegakan akuntabilitas. Mereka juga mendesak agar pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, persoalan ini berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan daerah ke depan. Terlebih dengan posisi strategis yang kini dipegang oleh pimpinan dinas, setiap kebijakan dan keputusan akan berada dalam sorotan yang lebih tajam dari publik.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin yang juga menjabat sekda Aceh Utara saat di konfirmasi oleh media ini memilih bungkam tanpa memberikan hak jawab kepada media ini.