Gejolak di Banyuwangi Memanas: Warganet Desak Audit, Aktivis Bondan Madani Angkat Bicara
BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Puluhan Kepala Desa (KADES) se Kabupaten Banyuwangi, kemarin berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat guna menuntut klarifikasi atas pernyataan salah satu anggota DPRD Banyuwangi yang sebelumnya menyebutkan jika 80% KADES melakukan pemotongan dana Bantuan Sosial (BANSOS).
Tak ayal, kejadian ini pun viral di Media Sosial (MEDSOS) seperti Facebook (FB), Instagram (IG), Tiktok dan pemberitaan media. Hal ini juga menjadi perdebatan panjang dan tak kunjung usai di kalangan masyarakat, banyak dari mereka menginginkan seluruh kepala desa se Kabupaten Banyuwangi untuk diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan itu bisa dilihat di kolom-kolom komentar MEDSOS terutama di tiktok.
Aktivis Muda Banyuwangi yang dijuluki Si Raja Demo yaitu Bondan Madani, kemudian memberikan tanggapan atas banyaknya komentar-komentar warganet di MEDSOS yang ingin agar semua Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi untuk audit. Selasa, 18 November 2025.
"Silahkan di kroscek di akun TikTok yang menayangkan kegiatan KADES se Banyuwangi yang kemarin mendatangi kantor DPRD. Semua berkomentar ingin agar para KADES di audit, maka jika KADES tersinggung dengan pernyataan salah anggota Dewan yang mengatakan 80% Kepala Desa melakukan pemotongan dana BANSOS, harus sepakat dengan suara warganet tersebut," Kata Bondan Madani Kepada awak media.
Masih kata Bondan, pihaknya sendiri sangat mendukung usulan dari warganet itu. Karena menurutnya, hal ini bisa untuk menjadi pembuktian kepada masyarakat jika para Kepala Desa merupakan orang-orang yang amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dan menunjukkan bahwa Banyuwangi merupakan kabupaten yang bebas dari praktik-praktik korupsi.
"Secara pribadi saya sepakat dengan usulan warganet di MEDSOS, maka demi meningkatkan kepercayaan publik kami berharap agar Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi melakukan audit ke seluruh desa yang ada di Banyuwangi. Kemudian hasil dari audit kedua lembaga tersebut, disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Dan kami meyakini, hal tersebut merupakan keinginan masyarakat Banyuwangi terutama mereka-mereka yang berkomentar di MEDSOS," Ujarnya.
Alumni Muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menegaskan, pihaknya akan mendorong keinginan masyarakat agar Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi melakukan audit terhadap seluruh Desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahkan wacana untuk menyuarakan aspirasi itu, sudah dibahas oleh pihaknya bersama dengan para aktivis lainnya.
"Tak sedikit rekan-rekan aktivis yang menghubungi kami untuk segera melakukan konsolidasi bersama dan menyamakan ide serta gagasan guna menyuarakan aspirasi tersebut. Tapi kami tidak mau terburu-buru dalam mengambil tindakan untuk langsung turun kejalan menggelar aksi, karena segala sesuatunya harus dipertimbangkan secara cermat langkah-langkah kedepannya," Pungkasnya.
"Mungkin karena kami dijuluki Si Raja Demo, jadi jika berhubungan demonstrasi selalu di kait-kaitkan dengan kami. Bahkan tak sedikit rekan-rekan yang langsung bertanya kepada kami, kapan rencana demonstrasi diselenggarakan ketika ada isu atau kejadian yang mencuat." Imbuhnya sambil tersenyum.
