NGAWI || Jejak-indonesia.id – Penanganan laporan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan seorang dokter berinisial MSR, yang bertugas di RSU Geneng, Kabupaten Ngawi, menjadi perhatian serius. Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., menegaskan akan meminta klarifikasi kepada AKP Aris Gunadi selaku Kasat reskrim dan anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ngawi terkait proses penanganan laporan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Kapolres saat menerima kunjungan dan audiensi jajaran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Solo Raya di aula Polres Ngawi.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menyampaikan terima kasih kepada dua wartawan yang telah menyampaikan informasi dan laporan terkait dugaan penghentian penanganan perkara KDRT tersebut. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat laporan masyarakat yang dalam prosesnya terhenti atau tidak memperoleh kepastian.
“Terima kasih atas informasi dan laporannya. Nanti segera saya panggil anggota saya, Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi khususnya Kanit PPA, untuk saya tanyakan atas dasar apa penanganan laporan tersebut dihentikan,” tegas Kapolres.
Kapolres juga menyatakan akan menelusuri proses administrasi dan alasan hukum di balik penghentian penanganan laporan tersebut agar persoalan menjadi jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Laporan Istri Sejak 2 Mei 2026 ; Sebelumnya, seorang perempuan berinisial YE (46), yang merupakan istri dokter berinisial MSR, melaporkan suaminya ke Polres Ngawi pada 2 Mei 2026 atas dugaan KDRT.
Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi, sebagaimana diberitakan detikJatim pada 11 Juni 2026, membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan KDRT tersebut dan menyampaikan bahwa perkara masih dalam proses penyelidikan saat dikonfirmasi.
Dalam keterangannya, YE mengaku telah mengalami berbagai persoalan rumah tangga, termasuk dugaan tindakan kekerasan fisik dan verbal. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak September 2025 dirinya bersama kedua anaknya ditinggalkan.
YE mengaku kondisi tersebut berdampak terhadap kehidupan keluarga, terlebih salah satu anaknya disebut memiliki kondisi autisme yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
YE juga menceritakan bahwa dirinya pernah berkarier sebagai perawat di salah satu rumah sakit milik TNI AL. Namun, setelah menikah, ia memilih meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti suami yang bertugas di Ngawi.
Ia berharap persoalan rumah tangganya mendapatkan penyelesaian yang adil, termasuk kepastian tanggung jawab terhadap masa depan kedua anaknya.
Seluruh keterangan mengenai dugaan kekerasan dan persoalan rumah tangga tersebut merupakan pengakuan YE yang perlu diuji melalui proses hukum dan pembuktian secara objektif.
Dipertanyakan, Mengapa Penanganan Laporan Berhenti? Persoalan yang kini menjadi sorotan adalah dugaan penghentian penanganan laporan KDRT tersebut. Pihak pelapor mempertanyakan alasan penghentian, terlebih menurut keterangan yang disampaikan, sudah terdapat bukti visum dan saksi yang pernah dimintai keterangan.
Apabila benar telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum, pertimbangan penyidik, serta prosedur yang telah ditempuh.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah penghentian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau justru masih terdapat tahapan penyelidikan dan penyidikan yang belum dituntaskan.
Publik juga menunggu penjelasan apakah seluruh bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan medis telah dipertimbangkan secara menyeluruh.
Warsito: SMSI Solo Raya Siap Kawal Sampai Tuntas
Sementara itu, Warsito selaku Koordinator SMSI Solo Raya menegaskan pihaknya siap mengawal persoalan tersebut sampai memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
Warsito meminta agar penanganan perkara KDRT dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Kami meminta Kapolres Ngawi benar-benar menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang terhenti tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang sudah ada bukti visum dan saksi yang diperiksa, tentu harus dijelaskan bagaimana perkembangan serta dasar hukum penghentian penanganannya,” tegas Warsito.
Ia juga menyoroti adanya laporan dari pihak dokter terhadap dua wartawan yang sebelumnya memberitakan persoalan tersebut.
Menurut Warsito, apabila pemberitaan telah dilakukan berdasarkan kerja jurnalistik, dengan mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik, maka persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam koridor hukum pers.
“Jangan sampai wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru merasa terintimidasi ketika menyampaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Kami siap mengawal rekan-rekan wartawan sesuai mekanisme dan perlindungan hukum pers,” ujarnya.
Warsito juga mengingatkan agar jajaran penyidik Unit PPA tidak bermain-main dalam menangani perkara yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak.
“Jangan sampai muncul istilah masuk angin dalam penanganan perkara. Kami ingin semuanya terang benderang. Kalau memang ada kekeliruan prosedur, harus dievaluasi. Kalau ada anggota yang terbukti melanggar aturan, harus ditindak sesuai ketentuan,” tandasnya.
Di sisi lain, Warsito memberikan apresiasi kepada Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim, S.I.K., M.Si., yang dinilainya terbuka, ramah, dan bersedia menerima masukan maupun aduan masyarakat.
Menurut Warsito, sikap terbuka pimpinan kepolisian merupakan hal positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kami mengapresiasi Kapolres Ngawi yang telah menerima kedatangan kami dengan baik. Beliau juga memberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan dan berjanji segera memanggil anggota terkait. Ini merupakan langkah awal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Warsito berharap komitmen Kapolres tersebut benar-benar diwujudkan melalui pemeriksaan internal dan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan KDRT.
SMSI Solo Raya menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan memastikan hukum berjalan adil, profesional, transparan, dan tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk bermain-main dengan laporan masyarakat.
Sebab, ketika seorang perempuan mencari keadilan dan masa depan anak-anaknya dipertaruhkan, negara melalui aparat penegak hukum wajib hadir memberikan perlindungan serta kepastian hukum.(*)

