ANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Insiden yang menyisakan kekecewaan dialami Ruslan Abdul Gani, jurnalis BRATAPOS.com wilayah Banyuwangi, saat hendak menjalankan tugas jurnalistik dalam kegiatan tradisi penyambutan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0825/Banyuwangi yang baru, Letkol Inf. Amar Suprapman, S.Hub.Int., di Markas Kodim (Makodim) 0825/Banyuwangi, Senin (16/11/2026) pagi.
Kedatangan Ruslan dengan maksud meliput momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI AD tersebut justru berujung kekecewaan. Pasalnya, dirinya diminta untuk tidak melakukan peliputan dengan alasan kegiatan penyambutan Dandim baru tersebut merupakan agenda internal institusi.
Peristiwa ini pun memunculkan pertanyaan mengenai ruang komunikasi dan kemitraan antara institusi TNI dengan insan pers, khususnya dalam kegiatan seremonial yang memiliki nilai informasi bagi masyarakat.
Ruslan menjelaskan, kehadirannya di Makodim bukan untuk mengganggu jalannya acara maupun mencampuri urusan internal satuan. Kedatangannya semata-mata untuk menjalankan fungsi jurnalistik, mengabadikan momentum penyambutan pejabat baru, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan jajaran Kodim 0825/Banyuwangi.
“Saya pagi tadi datang ke Makodim 0825/Banyuwangi dengan niat menjalankan tugas jurnalistik. Saat berada di lapangan sambil melihat banyaknya karangan bunga ucapan, saya kemudian didatangi salah satu anggota tim Pendim yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan acara internal dan meminta agar tidak dilakukan peliputan,” ungkap Ruslan.
Ia mengaku menghormati penyampaian petugas tersebut. Namun, demi menghindari kesalahpahaman maupun munculnya persepsi perlakuan berbeda terhadap insan pers, Ruslan memilih meninggalkan lokasi kegiatan.
Meski demikian, ia menyayangkan tidak adanya ruang komunikasi yang lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada jurnalis yang datang untuk menjalankan tugas profesinya.
“Terus terang saya kecewa. Kami datang bukan untuk mencari persoalan, apalagi mengganggu acara. Kami hanya ingin menjalankan tugas jurnalistik. Momentum seperti ini seharusnya bisa menjadi kesempatan awal untuk membangun komunikasi dan sinergi antara Dandim yang baru dengan insan pers,” tegasnya.
Ruslan juga mempertanyakan batasan kegiatan internal yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya peliputan. Menurut penuturannya, dalam komunikasi tersebut sempat disampaikan pula bahwa Bupati Banyuwangi tidak diundang dalam kegiatan penyambutan tersebut.
“Kalau memang kegiatan tersebut bersifat internal, tentu kami menghormati kebijakan institusi. Tetapi, alangkah baiknya apabila disampaikan dengan penjelasan yang jelas dan komunikatif. Jangan sampai persoalan komunikasi seperti ini justru menimbulkan kesan bahwa insan pers tidak mendapatkan ruang untuk membangun kemitraan,” tambahnya.
Sebagai pilar demokrasi, pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menjalankan kontrol sosial, serta memberikan edukasi publik. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Namun demikian, pelaksanaan peliputan tetap perlu memperhatikan ketentuan, keamanan, dan kebijakan akses yang berlaku di lingkungan institusi, termasuk TNI.
Karena itu, komunikasi yang terbuka antara petugas penerangan satuan dan insan pers menjadi hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Ruslan berharap, di bawah kepemimpinan Letkol Inf. Amar Suprapman, hubungan kemitraan Kodim 0825/Banyuwangi dengan seluruh insan pers dapat dibangun secara lebih terbuka, profesional, proporsional, dan saling menghormati.
Menurutnya, kemitraan antara TNI dan media bukan berarti pers harus kehilangan independensinya. Sebaliknya, hubungan profesional harus dibangun dengan tetap menghormati tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing pihak.
“Harapan kami sederhana, jangan sampai persoalan komunikasi seperti ini menjadi awal yang kurang baik bagi hubungan TNI dan insan pers di Banyuwangi. Kami tetap menghormati institusi TNI AD, tetapi profesi jurnalis juga harus dihargai. Kemitraan yang sehat harus dibangun atas dasar keterbukaan, komunikasi, dan saling menghormati,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kodim 0825/Banyuwangi terkait alasan pembatasan peliputan dalam kegiatan tradisi penyambutan Dandim baru tersebut.
BRATAPOS.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan penyampaian pengalaman dan keterangan dari jurnalis yang bersangkutan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, serta hak jawab kepada Dandim 0825/Banyuwangi maupun pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
Publik tentu berharap, pergantian kepemimpinan di Kodim 0825/Banyuwangi dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, dan insan pers.

