JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Polemik mengenai keabsahan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Dalam waktu yang berdekatan, dua lembaga peradilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), mengeluarkan putusan yang saling melengkapi sekaligus menyisakan tanya.
Dinamika itu dikabarkan membuat Gibran mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.
MK: Tak Ada Bukti Tamat SMA, Tapi Tak Bisa Diskualifikasi
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Namun, dalam pertimbangannya, MK menegaskan satu hal penting: tidak ditemukan bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri hanyalah certificate of attendance.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” ujar Arsul.
Meski demikian, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilu atas dasar tersebut.
“Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon,” kata Hakim MK Adies Kadir.
MA: Surat Keterangan Penyetaraan Tidak Sah
Di sisi lain, Mahkamah Agung mengambil sikap berbeda dalam ranah tata usaha negara.
MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran. Majelis menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, dan dibacakan pada hari yang sama.
Antara Legalitas Pemilu dan Legalitas Administrasi
Dua putusan itu kini berdiri berdampingan: MK mempertahankan hasil Pilpres 2024, sementara MA membatalkan dokumen administratif yang menjadi salah satu fondasi pencalonan.
Kontras inilah yang membuat polemik ijazah Gibran belum menemukan titik akhirnya, dan menempatkan Istana, DPR, hingga publik dalam penantian atas langkah politik berikutnya.
