Wakil Ketua DPRD Jatim: SPPG MBG yang Lalai Harus Dievaluasi, Jika Tak Membaik Ditutup Permanen
SURABAYA || Jejak-indonesia.id — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Wakil Ketua DPRD Jatim: SPPG MBG yang Lalai Harus Dievaluasi, Jika Tak Membaik Ditutup PermanenGizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti menyebabkan kasus keracunan. Apabila evaluasi menunjukkan tidak ada perbaikan signifikan, izin operasionalnya harus dicabut.
Deni menegaskan bahwa program MBG merupakan program prioritas nasional yang didukung alokasi anggaran besar, sehingga pelaksanaannya wajib disertai pengawasan ketat, khususnya dalam hal keamanan pangan. Kasus keracunan yang masih terjadi termasuk di wilayah Jawa Timur harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar program ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi para siswa penerima.
“Kami berharap ada tindakan tegas agar program prioritas ini berjalan baik dan capaiannya maksimal,” ujar Deni di Surabaya, Sabtu (15/8/2026).
Ia menekankan, SPPG yang terbukti lalai perlu dihentikan sementara untuk menjalani evaluasi mendalam. Jika setelah dievaluasi tidak menunjukkan perbaikan kualitas dan keamanan, pemerintah diminta menutupnya secara permanen.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegasnya.
Selain MBG, Deni juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang telah dibangun, melainkan harus dinilai dari berapa unit yang benar-benar beroperasi aktif dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan Program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi guna menekan angka stunting. Presiden juga menyampaikan bahwa sekitar 3.300 dari target 10.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi optimal, dengan sasaran mencapai 30.000 unit hingga akhir tahun.
Deni menilai angka-angka capaian tersebut memang besar dan mengesankan, namun pemerintah tetap perlu membuka data secara transparan mengenai kondisi riil di lapangan.
“Kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan. Bukan hanya berapa yang dibangun, tapi berapa yang sudah beroperasi dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
