Langkah tegas ini menandai awal penyelidikan yang mengguncang pemerintahan daerah
LOMBOK BARAT || Jejak-indonesia.id – Senin, 20 Juli 2026 menjadi hari yang tak terlupakan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tak terduga namun tegas: memasang segel resmi pada pintu ruang kerja Bupati H. Lalu Ahmad Zaini, sekaligus menutup akses ke ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lalu Ratnawi.
Segel KPK yang terpasang kokoh di pintu utama ruang pimpinan tertinggi daerah itu bukan sekadar kertas dan stiker. Ia adalah tanda jelas: ada sesuatu yang sedang diselidiki secara mendalam di balik pintu-pintu tersebut. Suasana di Kantor Bupati berubah drastis: lobi yang biasanya ramai kini hening, staf yang biasa beraktivitas di sekitar sana menghilang, dan pintu ruang kekuasaan itu tertutup rapat tanpa kata.
Hampir bersamaan, nasib yang sama menimpa ruang Kepala Dinas PUPRPKP. Segel KPK menutup akses sepenuhnya, seolah menegaskan bahwa setiap jejak di dalamnya kini menjadi milik penyidik, bukan lagi pejabat yang memimpinnya.
Hingga saat ini, KPK tetap bungkam. Belum ada penjelasan resmi mengenai alasan di balik langkah mengejutkan ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun memilih diam, seolah menunggu arah angin yang akan datang dari lembaga antirasuah.
Namun, isu yang berkembang tak bisa dibungkam: penyegelan ini diduga kuat berkaitan dengan penyelidikan atas sejumlah proyek yang dibiayai dari uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski belum ada konfirmasi resmi, dugaan ini sudah cukup memancing tanya besar: apakah ada penyimpangan yang merugikan keuangan daerah? Apakah ada pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi?
Perlu ditegaskan: hingga kini belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Semua dugaan masih harus dibuktikan lewat proses hukum yang transparan. Namun, tindakan KPK ini sudah cukup menjadi peringatan keras: tidak ada ruang yang tertutup bagi pengawasan, tidak ada jabatan yang kebal dari hukum.
Masyarakat diminta tetap tenang, namun waspada. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum teruji kebenarannya. Tunggu pernyataan resmi dari KPK – karena hanya kebenaran yang akan menjawab segala pertanyaan yang kini menggantung di udara Lombok Barat.
Tim jurnalis terus berjuang mendapatkan kejelasan dari pihak berwenang. Setiap perkembangan penting akan segera disampaikan kepada publik.
