JAKARTA || Jejak-indonesia.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS, Selasa (17/11/2026). Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta.
Sidang ini menjadi penanda komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi secara terbuka dan akuntabel.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menyampaikan bahwa pembaruan informasi ini merupakan wujud transparansi institusi kepada publik.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta.
Komisi Dipimpin Perwira Tinggi
Sidang KKEP dipimpin oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K. sebagai Wakil Ketua Komisi.
Adapun anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Susunan tersebut menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani perkara etik secara berjenjang dan profesional.
Dugaan Pelanggaran
Dalam persidangan, EHS diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Equality Before The Law
Trunoyudo menegaskan, Polri berpegang teguh pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjutnya.
Dijaga Pengawasan Eksternal
Dalam pelaksanaan sidang, hadir dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebagai pembela, dan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan, guna memastikan proses berjalan adil dan transparan.
Hingga keterangan resmi disampaikan, sidang masih berlangsung. Polri akan menyampaikan perkembangan dan hasil resmi setelah seluruh rangkaian proses selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkas Trunoyudo.

