BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Warga Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, menyayangkan sikap Lurah Tukangkayu yang bernama Hotmada Tanjung, S.Sos., M.Si. yang dinilai acuh tak acuh dan terkesan enggan merespons laporan masyarakat.
Keluhan ini mencuat setelah salah satu warga melaporkan adanya aktivitas penanaman tiang jaringan internet mandiri (provider MyRepublic) yang berdiri tepat di atas saluran drainase atau gorong-gorong umum melalui via WhatsApp kepada lurah Tukangkayu.
Menurut keterangan warga setempat, pemasangan tiang fiber optik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi aliran air drainase, terutama jika menghadapi musim hujan yang berpotensi memicu genangan atau banjir lingkungan. Selain itu, posisi tiang yang berada di fasilitas umum dikhawatirkan tidak memiliki izin tata ruang yang jelas atau tidak mengantongi sosialisasi yang memadai kepada warga sekitar.
Kami sudah mencoba melaporkan hal ini kepada RT lalu ke pihak kelurahan, khususnya kepada Lurah Tukangkayu melalui via whatsapp agar segera ditindaklanjuti atau sekadar dicek ke lapangan. Namun, respons yang diberikan sangat mengecewakan. Beliau terkesan diam saja, dan tidak mau tahu dengan keresahan warga,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (12/11/2026)
Warga menilai, sebagai aparat pemerintah tingkat kelurahan yang menjadi garda terdepan pelayan masyarakat, lurah seharusnya bertindak proaktif ketika ada aduan terkait ketertiban umum dan infrastruktur lingkungan. Sikap bungkam atau lamban dalam merespons aduan dikhawatirkan akan memicu keresahan yang lebih luas dan merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi pemerintahan setempat.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada Lurah Tukangkayu guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait duduk perkara laporan warga tersebut serta langkah penertiban yang akan diambil oleh pihak kelurahan.
Warga berharap, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui instansi terkait atau kecamatan dapat turun tangan menertibkan pemasangan tiang provider yang dinilai semrawut dan tidak memerhatikan aturan fasilitas umum, sekaligus mengevaluasi kinerja kepala kelurahan yang dinilai kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
Oniy pimred
