SEMARANG || Jejak-indonesia.id – Persoalan dugaan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, semakin mengemuka. Pertemuan yang digelar Senin siang di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang menjadi momentum penting bagi para pedagang untuk meminta kejelasan mengenai penggunaan surat izin pengelolaan parkir yang selama ini ditunjukkan oleh seorang jukir bernama Pardi Leo.
Pertemuan yang melibatkan Dishub Kota Semarang, Dinas Perdagangan, Satpol PP, pihak kecamatan, kelurahan, Paguyuban Pedagang Pasar, PKL & UMKM Kota Semarang, serta perwakilan pedagang tersebut membahas solusi, pencegahan, dan kepastian perlindungan pedagang dari dugaan praktik pungutan yang selama ini dikeluhkan.
Persoalan utama yang dipertanyakan adalah pungutan sebesar Rp25.000 per pedagang setiap hari yang diduga dilakukan dengan menggunakan surat izin dari Dishub Kota Semarang.
Jika benar terdapat sekitar 30 pedagang yang dikenai pungutan tersebut, maka perhitungannya mencapai Rp750.000 setiap hari atau sekitar Rp22.500.000 dalam 30 hari.
Angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Pertanyaan mendasarnya, atas dasar kewenangan apa pungutan tersebut dilakukan? Siapa yang menikmati hasilnya? Ke mana aliran uang tersebut disetorkan? Dan apakah seluruh mekanisme pungutan itu diketahui serta mendapatkan persetujuan resmi dari instansi terkait?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menuntut jawaban terbuka.
ANDREAS PERSILAKAN LAPOR KE APH
Dalam forum tersebut, Andreas selaku Kabid Perizinan dan Pengelolaan Parkir Dishub Kota Semarang memberikan penjelasan mengenai persoalan Pardi Leo.
Andreas bahkan menyampaikan bahwa Pardi Leo telah melakukan tiga kali kesalahan fatal dalam persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan penggunaan surat izin pengelolaan parkir.
Andreas juga mempersilakan pihak pedagang maupun perwakilan Paguyuban untuk membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Pernyataan tersebut langsung disambut gembira oleh para pedagang yang hadir. Mereka merasa memiliki ruang untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum tanpa harus terus berada dalam tekanan persoalan pungutan.
Bagi pedagang, yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan dan janji penyelesaian, melainkan kepastian bahwa tidak ada lagi pihak yang menggunakan surat atau atribut kewenangan pemerintah untuk membebani masyarakat kecil.
PUTUT TAMPak GEMETAR, MENGAKU HANYA KOORDINATOR LAPANGAN
Suasana pertemuan semakin menarik ketika Putut, yang disebut sebagai salah satu koordinator lapangan di kawasan Pleburan, turut mempertanyakan keterlibatan namanya dalam persoalan tersebut.
Dengan suara yang terdengar bergetar, Putut mempertanyakan bagaimana namanya bisa masuk sejauh itu dalam persoalan yang sedang dibahas.
“Bagaimana bisa nama saya masuk sejauh itu? Saya hanya koordinator saja,” demikian pernyataan Putut dalam forum tersebut.
Pernyataan ini tentu menjadi bagian yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Jika memang hanya bertugas sebagai koordinator lapangan, perlu ada penjelasan mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, serta hubungannya dengan mekanisme pengelolaan parkir dan pungutan terhadap pedagang.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya membutuhkan keterbukaan justru berhenti pada saling lempar tanggung jawab.
ADVOCASI PARDI LEO ARAHKAN KE PIP, SRI SUDIBYO TEGASKAN APH
Dalam forum yang sama, Dony selaku pihak yang melakukan advokasi terhadap Pardi Leo mempersilakan agar persoalan tersebut dibawa ke PIP.
Namun, pernyataan tersebut langsung ditanggapi Sri Sudibyo selaku advokasi Paguyuban.
“Kenapa harus ke PIP? Kalau saya langsung ke APH saja. Itu juga sesuai arahan Andreas yang mempersilakan kami melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum,” tegas Sri Sudibyo.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pihak pedagang tidak ingin persoalan ini hanya diselesaikan melalui komunikasi internal atau sebatas klarifikasi administratif.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan surat izin, pungutan tanpa dasar hukum, maupun keterlibatan pihak lain, maka proses pemeriksaan harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
JUMAT BERIKUTNYA BERKAS DILAPORKAN KE APH DAN INSPEKTORAT
Sri Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen dan bahan laporan terkait dugaan pungutan terhadap PKL Pleburan.
Jika tidak ada halangan, Jumat mendatang pihaknya berencana melangkah ke APH untuk menyampaikan laporan resmi. Selain itu, laporan juga akan disampaikan kepada Inspektorat guna meminta pemeriksaan terhadap proses penerbitan dan penggunaan surat izin pengelolaan parkir yang dipersoalkan.
“Seluruh berkas sudah kami siapkan. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara terang. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korban dari praktik yang tidak jelas dasar kewenangannya,” tegasnya.
Pihak Paguyuban juga berencana menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk permintaan perhatian terhadap tata kelola pelayanan publik dan pengawasan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Menurut pihak advokasi, apabila benar telah terjadi tiga kali persoalan serius yang melibatkan penggunaan surat izin Dishub terhadap masyarakat, maka persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan teguran biasa. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap proses penerbitan, pengawasan, dan pengendalian izin.
PERINGATAN KERAS: JANGAN ADA INTIMIDASI TERHADAP PEDAGANG!
Di tengah rencana pelaporan tersebut, Sri Sudibyo juga menyampaikan peringatan kepada siapa pun yang merasa berkepentingan membela Pardi Leo agar tidak melakukan intimidasi terhadap pedagang maupun rekan-rekan yang sedang memperjuangkan persoalan ini.
“Jangan melakukan intimidasi kepada pedagang atau rekan kami lainnya. Kami sudah menyiapkan data dan bahan yang diperlukan untuk kepentingan laporan. Apabila terjadi intimidasi, hal tersebut justru akan menjadi persoalan baru yang akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum.”
Pihaknya menegaskan bahwa pedagang memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan perlindungan. Tidak boleh ada tekanan, ancaman, maupun tindakan sewenang-wenang hanya karena masyarakat meminta kejelasan mengenai pungutan yang dibebankan kepada mereka.
PESAN KERAS UNTUK SEKDIN AMBAR DAN KEPALA DISHUB DANANG
Persoalan ini juga menjadi perhatian khusus yang ditujukan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Ambar, serta Kepala Dishub Kota Semarang, Danang.
Keduanya diminta segera menelisik persoalan internal terkait penerbitan dan pengawasan surat izin pengelolaan parkir yang diduga digunakan untuk melakukan pungutan terhadap pedagang PKL.
Jangan sampai surat izin yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan pelayanan publik justru menimbulkan persoalan baru dan menjadi alat yang diduga digunakan untuk membebani masyarakat.
Dishub harus menjelaskan secara terbuka:
1. Apa dasar penerbitan surat izin pengelolaan parkir atas nama Pardi Leo?
2. Apa saja kewenangan yang tercantum dalam surat tersebut?
3. Apakah surat tersebut memberikan kewenangan memungut uang dari pedagang PKL?
4. Apakah pungutan Rp25.000 per pedagang per hari memiliki dasar tarif dan ketentuan resmi?
5. Siapa yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan izin tersebut?
6. Apakah Dishub pernah menerima laporan atau mengetahui praktik pungutan yang dikeluhkan pedagang?
Jangan sampai persoalan ini menjadi preseden buruk bagi pelayanan publik di Kota Semarang.
KOTA SEMARANG BUKAN KOTA PREMAN!
Salah satu pedagang PKL yang hadir menyampaikan keresahannya dengan nada tegas.
“Kami ini hanya mencari nafkah. Jangan sampai pedagang kecil harus terus dibebani pungutan yang tidak jelas. Kami meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan, bukan justru membiarkan masyarakat berada dalam tekanan. Kota Semarang bukan kota preman, Pak Danang!”
Pernyataan tersebut menjadi gambaran keresahan pedagang yang menginginkan lingkungan usaha aman, tertib, dan bebas dari segala bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Kini bola berada di tangan Dishub Kota Semarang.
Apabila surat izin memang diterbitkan secara sah, Dishub wajib menjelaskan batas kewenangannya. Namun, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan, maka evaluasi dan penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pedagang tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut hak untuk berdagang dengan aman, tanpa tekanan dan tanpa pungutan yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Jangan biarkan surat izin pemerintah menjadi tameng bagi praktik yang merugikan masyarakat. Saatnya semua dibuka, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan!
