We're open Closes at 5:00 pm

Redaksi

Pemkab Jember Memperkuat Sektor Pertanian Melalui Program OPLAH 2025

JEMBER || jejakindonesia.id - Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Gus Fawait kembali menunjukkan langkah besar dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama perekonomian daerah. Melalui Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025, pemerintah daerah berupaya menghidupkan kembali lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif sekaligus memperluas cakupan lahan yang mampu ditanami lebih dari satu musim dalam setahun.

OPLAH 2025 dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember dengan total alokasi lahan mencapai 4.410 hektare dan melibatkan 107 kelompok tani. Hingga akhir November, progres pembangunan fisik telah berada di kisaran 80 persen, sementara serapan keuangan mencapai sekitar 72 persen. Capaian ini menjadi salah satu realisasi tertinggi untuk program pertanian berbasis pemberdayaan di Jember.

Menurut Gus Fawait, keberhasilan tersebut bukan hanya soal angka, tetapi bukti bahwa petani Jember mampu menjadi motor pembangunan ketika diberi ruang untuk mengelola program secara mandiri. Dalam program ini, seluruh kegiatan dijalankan menggunakan sistem swakelola tipe IV, di mana dana ditransfer langsung ke rekening kelompok tani dan dikelola sepenuhnya oleh mereka.

Mekanisme ini memungkinkan petani untuk mengerjakan pembangunan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun tidak pernah tersentuh bantuan infrastruktur pertanian. Banyak lokasi yang berada di daerah terpencil kini dapat menikmati akses air untuk pertama kalinya, dan hal itu langsung meningkatkan peluang mereka untuk menanam padi lebih dari satu kali dalam setahun.

Semantara itu, Kepala Dinas DTPHP, Ir. Mochamad Sigit Boedi Ismoehartono, M.P, menegaskan bahwa tidak ada bentuk pungutan dalam pelaksanaan program. Seluruh anggaran diterima utuh oleh kelompok tani dan diawasi melalui tim teknis serta tim pengawas agar tetap sesuai pedoman.

Salah satu komponen penting OPLAH adalah pembangunan infrastruktur air, mulai dari perbaikan saluran irigasi, normalisasi alur air, hingga pencarian dan pemanfaatan sumber air baru. Beberapa kelompok bahkan berhasil membangun sistem pipanisasi sepanjang hampir enam kilometer secara mandiri. Langkah ini sangat krusial bagi wilayah yang sebelumnya hanya mampu menanam padi sekali dalam setahun, sehingga kehadiran program ini membuka peluang peningkatan indeks pertanaman dari IP 1 menjadi IP 2, bahkan menuju IP 3.

Di beberapa lokasi yang semula terancam penurunan produktivitas akibat kerusakan irigasi, OPLAH membantu mempertahankan potensi lahan agar tetap dapat ditanami padi tiga kali dalam satu tahun. Selain infrastruktur air, petani juga memperoleh dukungan biaya olah lahan serta bantuan pupuk urea non-subsidi sebanyak 30 kilogram per hektare. Seluruh pupuk telah tersalurkan dan dimanfaatkan oleh kelompok tani, memperkuat kesiapan lahan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Manfaat OPLAH kini telah dirasakan langsung oleh petani di berbagai kecamatan. Banyak dari mereka yang selama bertahun-tahun tidak pernah menerima bantuan kini dapat menanam padi setidaknya sekali dalam setahun, bahkan memiliki peluang untuk memperluas pola tanam. Rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun semakin kuat karena mereka sendiri yang mengerjakan proyek tersebut.

Sigit menegaskan bahwa target besar Jember adalah mencapai produksi padi hingga 1 juta ton pada tahun 2026. Saat ini Jember berada pada angka 602 ribu ton, menempati posisi keempat di Jawa Timur dan bersaing ketat dengan Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Melalui OPLAH, Jember ingin menembus posisi puncak sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur.

Capaian tersebut bukan sesuatu yang mustahil mengingat peningkatan signifikan yang mulai terlihat di lapangan selama program berlangsung.
Besarnya manfaat program membuat banyak desa dan kelompok tani mengajukan usulan OPLAH 2026 hingga mencapai 11.000 hektare, meskipun kuota awal hanya sekitar 5.000 hektare.

Tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa program tersebut dianggap relevan, efektif, dan mampu memberi solusi nyata atas masalah pertanian yang selama ini tidak terselesaikan. Sigit kembali menegaskan bahwa OPLAH bukan hanya program teknis, tetapi gerakan besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan Jember.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga transparansi, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Ia menambahkan bahwa pertanian Jember harus bergerak menuju sistem yang adaptif, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Program OPLAH 2025 telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan pertanian Jember. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat, Jember semakin optimistis mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Lebih dari itu, Jember menatap masa depan sebagai daerah yang mampu berdiri tegak dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan petaninya.

Pewarta Dodik

Polri Undang Kepolisian Hong Kong, Pelajari Model Penanganan Aksi Massa

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air.
"Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).

Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik.

"Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.

Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional.

"Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan.

"Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.

Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

"Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya.

7 Atpol Negara Sahabat Hadiri Apel Kasatwil Polri 2025, Komitmen Wujudkan Keamanan Global

JAKARTA || jejakindonesia.id - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global.

Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis.

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia.

Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat.

"Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).

Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda sslama tiga hari ke depan.

"Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit.

Polri Peragakan Model Pelayanan Unjuk Rasa Terbaru pada Apel Kasatwil 2025, Dirsamapta: “Semua Tindakan Harus Sesuai Prosedur dan Berbasis HAM

JAKARTA || jejakindonesia.id — Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap.

Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.

“Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Itulah standar pelayanan yang wajib diterapkan di seluruh satuan wilayah,” tegas Brigjen Ngajib.

Dalam kegiatan tersebut, Polri memeragakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan lima tingkat eskalasi:

1. Tertib – Massa patuh imbauan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar. Petugas menerapkan kehadiran polisi sebagai tindakan pencegahan (deterrent) serta imbauan lisan.

2. Kurang Tertib – Massa mulai mengejek, provokasi ringan, dan tidak mengindahkan imbauan. Petugas menerapkan kendali tangan kosong lunak dan negosiasi oleh Kapolres sebagai pengendali taktis.

3. Tidak Tertib – Massa mulai melempar, melakukan pembakaran lokal, atau gangguan yang menyebabkan luka ringan. Petugas melakukan kendali tangan kosong keras dan pendorongan dengan meriam air (AWC).

4. Rusuh – Massa melakukan kekerasan, perusakan, serangan fisik, dan penutupan jalan secara masif. Petugas menerapkan penggunaan senjata tumpul, gas air mata, atau alat non-mematikan sesuai standar.

5. Rusuh Berat – Situasi meningkat hingga memerlukan lintas ganti ke satuan Brimob atau penanganan oleh tim Raimas jika tidak tersedia PHH Brimob.

Menurut Brigjen Ngajib, penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petugas, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kita ingin seluruh Kasatwil memahami bahwa respons kepolisian tidak boleh reaktif. Ia harus melalui tahapan yang jelas, dengan evaluasi pada setiap tindakan. Inilah bentuk modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.

Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti:

- Sabhara sebagai Dalmas awal,

- Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur,

- Lalu Lintas untuk pengaturan arus,

- Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana,

- Intelkam untuk penggalangan massa,

- Humas melakukan dokumentasi dan publikasi,

- K-9 untuk sterilitas area,

- serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.

Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.

Brigjen Ngajib menegaskan bahwa tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tetap tegas.

“Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujar Dirsamapta.

Ia menambahkan bahwa kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci sukses aparat di era sekarang.

“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” tutup Brigjen Ngajib.

Polres Pasuruan Gelar Pelatihan Penanganan Awal Handak/Bondet, Kapolres: “Anggota Harus Siap Hadapi Ancaman di Lapangan

PASURUAN || jejakindonesia.id — Polres Pasuruan menyelenggarakan pelatihan penanganan pertama bahan peledak (handak) dan bondet yang dipandu instruktur dari Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, di Gedung Tribrata Polres Pasuruan, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 14.30 WIB dan diikuti anggota Reskrim, Intelkam, serta Kanit jajaran Polsek.

Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota dalam menghadapi ancaman bom rakitan yang kerap ditemukan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Ancaman bahan peledak di wilayah kita nyata. Karena itu, setiap personel wajib memahami tindakan awal yang benar sesuai SOP, demi keselamatan diri, masyarakat, dan lingkungan,” tegas Kapolres.

Wakapolres Pasuruan Kompol Andy Purnomo membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bekal teknis bagi anggota. Menurutnya, kemampuan awal dalam menangani handak mutlak dimiliki, terutama bagi personel yang berada di lapangan.

Kabag Ops Polres Pasuruan Kompol Tulus Adhi Sanyoto mengarahkan seluruh Kanit Intel dan Kanit Reskrim Polsek agar setelah kegiatan ini segera memberikan pelatihan lanjutan di tingkat Polsek. Ia menegaskan bahwa setiap Polsek wajib membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

“Ini sangat penting, mengingat kasus temuan handak/bondet di wilayah kita cukup sering,” ujar Kabag Ops.

Pelatihan inti disampaikan AKP Rony Siswanto, S.H., Kapokjar Jibom. Materi yang diberikan antara lain:
- Respons awal penanganan insiden bom dan alat peledak rakitan
- Jenis bahan peledak: komersial, militer, dan tradisional
- Perbedaan low explosive (deflagrasi) dan high explosive (detonasi)
- Karakteristik bahan peledak: stabilitas, daya hancur, kecepatan rambat ledak, kepadatan, dan sensitivitas
- Prosedur penanganan TPTKP bom rakitan
- Kategori ancaman bom (A, B, dan C) serta metode penjinakannya
- Dampak ancaman bom, mulai dari kepanikan publik hingga gangguan psikologis
- Pembagian zona respon dan jarak aman penanganan bom

Instruktur menegaskan bahwa penanganan handak harus dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian khusus. “Jangan sekali-kali mencoba menangani bahan peledak tanpa kemampuan yang memadai,” tegasnya.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama. Pelatihan ini diharapkan memperkuat pengetahuan dan keterampilan anggota Polres Pasuruan dalam identifikasi, penanganan awal, serta pengamanan bahan peledak sesuai prosedur keselamatan.

Kapolres AKBP Jazuli Dani Iriawan kembali menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah harga mati, “Kami ingin seluruh anggota siap, sigap, dan paham SOP ketika menemukan ancaman bom. Pelatihan seperti ini wajib terus dilakukan,” ujarnya.

error: Content is protected !!