KABUPATEN BEKASI || Jejak-indonesia.id – Kabar baik bagi kalangan pekerja di Kabupaten Bekasi. Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp6.427.655 per bulan, atau mengalami kenaikan Rp488.770 dibandingkan UMK tahun 2026 yang sebesar Rp5.938.885.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi pada Jumat (20/11/2026). Dengan angka tersebut, UMK Kabupaten Bekasi tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen.
Berdasarkan hasil pembahasan, perhitungan kenaikan UMK menggunakan sejumlah indikator ekonomi, yakni inflasi sebesar 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks tertentu atau alfa sebesar 1.
Penggunaan nilai alfa tersebut menjadi salah satu faktor dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum tahun mendatang.
Guntoro, salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur SPSI, menjelaskan bahwa proses pembahasan UMK 2027 berlangsung dinamis dan tidak sepenuhnya mendapatkan persetujuan dari seluruh unsur yang terlibat.
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si., tersebut turut diwarnai penyampaian keberatan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
Pihak APINDO menyampaikan keberatan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan upah sebesar Rp488.770 terhadap struktur biaya perusahaan serta keberlangsungan kegiatan usaha.
Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pembahasan kebijakan pengupahan yang mempertemukan kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Sementara itu, Hermawan, salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi dari unsur serikat pekerja, menegaskan bahwa kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi beban biaya perusahaan.
Menurutnya, penentuan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.
Ia juga menilai bahwa upah bukan sekadar komponen biaya produksi perusahaan, melainkan sumber pendapatan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menggerakkan konsumsi dan perekonomian domestik.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pasar dan aktivitas dunia usaha.
85 Sektor Industri Masuk Pembahasan UMSK 2027
Selain membahas UMK, rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi yang berlangsung sejak pukul 10.22 WIB hingga malam hari di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga membahas Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027.
Dalam pembahasan tersebut, sebanyak 85 sektor industri disepakati masuk dalam cakupan UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2027.
Pembahasan upah sektoral ini dinilai penting karena setiap sektor industri memiliki karakteristik, tingkat produktivitas, serta kondisi usaha yang berbeda-beda.
Hasil pembahasan UMK dan UMSK selanjutnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan Dewan Pengupahan. Dokumen tersebut akan disampaikan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sesuai jadwal penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat, batas waktu penetapan UMK tahun 2027 adalah 25 November 2026.
Artinya, angka Rp6.427.655 yang telah disepakati di tingkat Kabupaten Bekasi masih harus melalui tahapan rekomendasi dan menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2027.
Massa Buruh SPSI Turut Kawal Pembahasan
Di tengah berlangsungnya rapat Dewan Pengupahan, massa buruh dari unsur SPSI turut hadir melakukan pengawalan di area Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.
Kehadiran massa buruh tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan pengupahan agar proses penetapan UMK dan UMSK tahun 2027 tetap memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan kaum pekerja.
Hasil kesepakatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penentuan upah minimum di Kabupaten Bekasi. Kalangan pekerja maupun dunia usaha kini menantikan keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski telah mencapai angka kesepakatan, posisi UMK Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.427.655 sebagai yang tertinggi di Indonesia masih berpotensi berubah.
Pasalnya, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang juga masih menjalani proses pembahasan UMK 2027 di masing-masing Dewan Pengupahan.
Apabila kedua daerah tersebut menghasilkan rekomendasi angka yang lebih tinggi, posisi Kabupaten Bekasi dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi di Indonesia tahun 2027 tentu masih dapat berubah.
Kini, perhatian ribuan pekerja di Kabupaten Bekasi tertuju pada keputusan akhir Gubernur Jawa Barat. Apakah angka Rp6,42 juta tersebut akan ditetapkan sesuai hasil kesepakatan, sekaligus mengukuhkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia?
Wartawan: Haris Pranatha

