KALTIM || Jejak-indonesia.id – Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kekuatan ekonomi dan sumber daya alam yang sangat besar di Indonesia. Kekayaan pertambangan, perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, serta hadirnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, potensi besar tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai angka pertumbuhan ekonomi dan statistik investasi. Kekayaan daerah harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
IKN, pertambangan, perkebunan, dan perikanan semestinya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang merata.
Dalam perspektif ekonomi, prinsip supply and demand atau penawaran dan permintaan berlaku di mana saja, termasuk di kawasan yang sedang berkembang seperti Kalimantan Timur.
Ketika jumlah penduduk bertambah, investasi meningkat, infrastruktur berkembang, dan aktivitas pemerintahan semakin besar, kebutuhan terhadap barang dan jasa juga akan meningkat. Kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang bagi dunia usaha, UMKM, petani, nelayan, serta tenaga kerja lokal untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi.
Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar potensi ekonomi Kalimantan Timur, melainkan bagaimana pemerintah mampu mengelola potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam naskah ini, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 34,18 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Selanjutnya, industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 20 persen, konstruksi 11,58 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan 9,58 persen, serta perdagangan 7,62 persen. Sementara itu, sisanya berasal dari berbagai sektor ekonomi lainnya.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertambangan.
Ketergantungan ini perlu menjadi perhatian serius. Sebab, sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional, fluktuasi harga komoditas, kebijakan perdagangan, serta perubahan kebutuhan energi global.
Ketika harga batu bara meningkat, kegiatan produksi dan ekspor dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika harga komoditas melemah, dampaknya dapat menjalar ke aktivitas usaha, penerimaan negara, pendapatan daerah, hingga kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Oleh karena itu, Kalimantan Timur perlu mempercepat diversifikasi ekonomi. Sektor pertambangan tetap dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya sandaran masa depan daerah.
Kekayaan sumber daya alam harus dimanfaatkan sebagai modal untuk membangun sektor ekonomi lain yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Kalimantan Timur memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar. Namun, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya berorientasi pada produksi dan penjualan bahan mentah.
Pemerintah perlu mendorong hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan, peningkatan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok, serta penciptaan produk bernilai tambah.
Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sektor hulu, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan penerimaan ekonomi daerah.
Hal yang sama berlaku pada sektor perikanan.
Wilayah pesisir Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil laut, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi produk perikanan.
Meningkatnya kebutuhan pangan seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan IKN seharusnya menjadi kesempatan bagi petani, peternak, pekebun, dan nelayan lokal.
Bayangkan apabila kebutuhan beras, sayuran, ikan, daging, telur, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat dipenuhi melalui penguatan sentra produksi lokal.
Perputaran uang tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga mengalir hingga ke desa, kecamatan, kawasan pertanian, dan wilayah pesisir.
Inilah bentuk pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara membuka peluang ekonomi baru bagi Kalimantan Timur dan kawasan sekitarnya.
Bertambahnya aktivitas pemerintahan, ASN, pekerja konstruksi, pelaku usaha, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan IKN akan meningkatkan kebutuhan terhadap perumahan, transportasi, makanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, perhotelan, hingga berbagai jasa profesional.
Peningkatan permintaan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal.
Namun, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama: jangan sampai pembangunan IKN hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada perusahaan besar dan investor dari luar daerah, sementara pengusaha lokal, UMKM, dan tenaga kerja daerah hanya menjadi penonton.
Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota perlu menyiapkan strategi konkret agar pelaku usaha lokal mampu masuk dalam rantai pasok ekonomi IKN.
Peningkatan kapasitas UMKM, pelatihan tenaga kerja, kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan produk lokal harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
Keberhasilan IKN tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi dan kemajuan pembangunan fisik.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa besar transaksi ekonomi yang dinikmati masyarakat daerah? Seberapa luas kesempatan usaha yang tercipta? Dan berapa besar nilai tambah ekonomi yang benar-benar tinggal di Kalimantan Timur?
IKN harus menjadi penggerak ekonomi kawasan, bukan sekadar pusat pembangunan infrastruktur.
Salah satu persoalan penting yang harus dipahami dalam pengelolaan ekonomi daerah adalah hubungan antara pertumbuhan PDRB dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak otomatis membuat pendapatan APBD meningkat dalam proporsi yang sama.
PDRB merupakan ukuran nilai tambah aktivitas ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah, sedangkan APBD merupakan instrumen keuangan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Keduanya memiliki hubungan, tetapi mekanisme pembentukannya berbeda.
Pendapatan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi dari sektor pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan, dan investasi memberikan kontribusi fiskal yang optimal sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dicantumkan dalam naskah ini, realisasi APBN di wilayah Kalimantan Timur hingga 31 Desember 2025 mencatat pendapatan negara sebesar Rp25,25 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp63,40 triliun.
Dari total belanja negara tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp40,20 triliun.
Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan agregat pelaksanaan APBN di wilayah Kalimantan Timur, bukan angka pendapatan dan belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Pembedaan ini penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan besarnya aktivitas ekonomi, penerimaan negara, dan kapasitas keuangan pemerintah daerah.
Pertanyaan strategisnya adalah bagaimana kekayaan ekonomi yang dihasilkan di Kalimantan Timur dapat memberikan manfaat fiskal dan pembangunan yang optimal bagi daerah serta masyarakatnya?
Daerah harus mampu memperkuat PAD, meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, serta membangun kemandirian fiskal secara bertahap tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan ketentuan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Besarnya APBD bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Belanja pemerintah harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Prioritas tersebut antara lain:
1. Peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antardaerah.
2. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi.
3. Penguatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
4. Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan.
7. Peningkatan infrastruktur pendukung perdagangan dan distribusi barang.
Sebaliknya, belanja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi harus dievaluasi secara objektif.
Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas belanja. Efisiensi berarti memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang matang, indikator keberhasilan yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga perlu memperkuat evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan agar tidak terjadi pemborosan anggaran, pekerjaan yang tidak tepat sasaran, maupun pembangunan infrastruktur yang kurang memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kalimantan Timur sedang berada dalam momentum penting dengan hadirnya pembangunan IKN. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ada sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, kepastian investasi.
Pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang sehat melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, pelayanan publik yang transparan, serta birokrasi yang profesional.
Kedua, pengawasan anggaran.
Setiap proyek pembangunan harus memiliki perencanaan yang matang, pengawasan teknis yang memadai, transparansi pelaksanaan, dan evaluasi manfaat. Penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, pemerataan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan IKN, Balikpapan, dan Samarinda. Kabupaten dan wilayah lain di Kalimantan Timur juga harus memperoleh kesempatan yang proporsional untuk berkembang.
Keempat, perlindungan lingkungan.
Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi saat ini justru meninggalkan kerusakan ekologis yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.
Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Masyarakat lokal harus dipersiapkan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja agar mampu berpartisipasi dalam struktur ekonomi baru yang semakin kompetitif.
Tanpa kelima aspek tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek tanpa membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Pertumbuhan kawasan ekonomi yang pesat biasanya diikuti meningkatnya permintaan terhadap tanah, perumahan, kebutuhan pokok, transportasi, dan berbagai layanan lainnya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan nilai aset dan membuka peluang keuntungan bagi masyarakat yang memiliki modal maupun kepemilikan ekonomi.
Namun, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga tanah, rumah, dan kebutuhan sehari-hari dapat menjadi beban tambahan.
Di sinilah pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan PDRB, besarnya investasi, atau peningkatan nilai ekspor.
Pemerintah juga harus memperhatikan indikator kesejahteraan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, daya beli, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses terhadap kebutuhan dasar.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu membuka kesempatan kerja, memperluas akses ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkecil kesenjangan pembangunan.
Jangan sampai Kalimantan Timur semakin kaya dalam statistik ekonomi, tetapi sebagian masyarakatnya justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Kalimantan Timur memiliki kombinasi modal ekonomi yang tidak dimiliki semua daerah.
Kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang terus berkembang, serta kehadiran Ibu Kota Nusantara merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Namun, peluang tersebut membutuhkan arah kebijakan yang tepat.
Pertambangan harus menjadi salah satu kekuatan ekonomi saat ini. Perkebunan dan perikanan perlu diperkuat sebagai sektor produktif. Industri pengolahan harus didorong untuk menciptakan nilai tambah. Sementara itu, IKN harus menjadi pasar sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan yang melibatkan masyarakat lokal.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, serta mengelola APBD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sebab, pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran, melainkan kemampuan mengubah setiap rupiah yang dibelanjakan menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
Kalimantan Timur tidak kekurangan sumber daya. Tidak pula kekurangan peluang. Bahkan, kini memiliki IKN sebagai salah satu katalis pertumbuhan ekonomi baru.
Yang harus dipastikan adalah kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola kekayaan tersebut secara bijaksana.
Jangan sampai Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, besar dalam angka pertumbuhan ekonomi, tetapi masih menghadapi persoalan ketimpangan, lemahnya pemerataan, dan keterbatasan kemandirian fiskal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa banyak kekayaan alam yang dikeluarkan dari bumi Kalimantan Timur, melainkan seberapa besar manfaat kekayaan itu dapat dirasakan oleh masyarakatnya, hari ini dan oleh generasi yang akan datang.

