PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Suasana ruang audiensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan pada Rabu, (18/11/2026), berlangsung khidmat sekaligus penuh keprihatinan. Jajaran pimpinan Dispendikbud, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, hingga jajaran pengawas, menerima langsung kunjungan audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawapes. Pertemuan itu membahas penanganan kasus asusila yang diduga melibatkan oknum guru di SDN Krapyakrejo 1.
Perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji, menyampaikan kekecewaan mendalam atas terulangnya kasus yang mencoreng dunia pendidikan di Kota Pasuruan.
Ia meminta Dispendikbud memperketat pengawasan, mengevaluasi kinerja kepala sekolah, serta menjawab pertanyaan publik: mengapa kasus serupa dapat terulang, setelah sebelumnya terjadi pada 2025 dan kini kembali mencuat pada 2026.
“Kami berharap sebagai rakyat Kota Pasuruan agar oknum guru tersebut dipecat. Jangan selesaikan perkara ini hanya dengan sanksi biasa, melainkan harus dipecat agar tidak terulang lagi,” tegas Sugeng.
Berdasarkan data yang mengemuka dalam audiensi, kasus di sekolah tersebut tidak tunggal. Selain dugaan pelecehan seksual yang dialami 9 murid, tercatat pula 11 murid lainnya yang menjadi korban penghinaan dan kekerasan fisik, serta kekerasan verbal.
Sementara itu, perwakilan LSM Jawapes lainnya, Erik, menekankan pentingnya ketegasan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai landasan hukum yang berlaku. Ia secara khusus menyoroti penegakan disiplin dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan memaparkan kronologi serta langkah cepat yang telah ditempuh sejak laporan diterima pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
Dispendikbud menegaskan sikapnya: tidak menoleransi segala bentuk perundungan, kekerasan fisik, verbal, maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
Hasil pemeriksaan awal dari Dinas Pendidikan telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan pada pertengahan November.
Mengingat status oknum guru tersebut adalah PPPK dengan kontrak evaluasi setiap tiga tahun sekali, BKPSDM bersama Dispendikbud saat ini tengah memproses pemanggilan lanjutan untuk menentukan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, demi mengembalikan rasa aman bagi murid, orang tua, dan dunia pendidikan Kota Pasuruan.

