DENPASAR, BALI || Jejak-indonesia.id – Persoalan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial kembali menjadi perhatian. Kali ini, I Nyoman Sariana, yang akrab disapa Dede, pemilik media Elang Bali, melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali, Rabu (18/11/2026).
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi STPL/1791/XI/2026/SPKT/POLDA BALI. Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan, pengaduan diterima sekitar pukul 10.30 WITA.
Dalam uraian pengaduannya, Dede menyebut persoalan bermula pada Jumat, 30 Oktober 2026. Saat membuka media sosial TikTok, ia menemukan sebuah unggahan dari akun Aspirasi Netizen Indonesia (@ani.id) yang memuat foto dirinya disertai narasi:
“DI DUGA !!! DEDE ELANG BALI ADALAH DALANG DIBALIK @KEP_ALAKELUARGA.”
Unggahan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah mendapat berbagai komentar dari pengguna TikTok.
Dede mengaku keberatan karena dalam kolom komentar terdapat akun bernama tahta ke-3 yang menuliskan nama lengkapnya, yakni Nyoman Sariana, dalam bentuk pertanyaan.
Menurut pengaduannya, rangkaian unggahan dan komentar tersebut membuat dirinya merasa nama baiknya tercemar serta menimbulkan kerugian secara immateriil.
Sebagai pemilik media Elang Bali, Dede menilai persoalan penyebutan nama dalam konten digital tersebut perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, tudingan yang dipublikasikan secara terbuka berpotensi membentuk persepsi publik terhadap seseorang sebelum kebenarannya teruji.
Menunggu Penanganan Polda Bali
Dengan diterimanya laporan tersebut, publik kini menantikan langkah Polda Bali dalam menindaklanjuti pengaduan.
Sejumlah hal penting perlu didalami, mulai dari siapa pengelola akun yang mengunggah konten, apa dasar tudingan yang disampaikan, siapa pemilik akun yang menuliskan nama pelapor di kolom komentar, hingga apakah terdapat bukti yang mendukung narasi tersebut.
Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi di media sosial tetap harus disertai tanggung jawab, terutama ketika menyangkut reputasi dan nama baik orang lain.
Perlu ditegaskan, diterimanya laporan bukan berarti dugaan pencemaran nama baik telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Kini, masyarakat menunggu profesionalitas Polda Bali dalam menangani persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan berimbang.
Sebab, media sosial bukan ruang tanpa hukum. Namun, setiap tuduhan juga harus diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar opini maupun spekulasi.

