JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Dinamika politik terkait pengusulan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia mulai mendapat perhatian dari Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI).
Organisasi yang bergerak dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum tersebut menyampaikan keprihatinan sekaligus mempertanyakan perkembangan pengusulan Dasco sebagai calon Wakil Presiden di tengah belum tuntasnya pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah elemen masyarakat.
Melalui pernyataan organisasinya tertanggal 16 November 2026, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan politik. Lebih dari itu, jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
BAKORNAS menilai, perkembangan pencalonan tersebut perlu mendapatkan penjelasan terbuka, terutama karena sebelumnya muncul pernyataan Dasco yang menyebut isu pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden merupakan hoaks dan mengaitkannya dengan dugaan pengalihan perhatian dari persoalan penyadapan ilegal.
Dalam keterangannya, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyoroti perkembangan pernyataan politik yang muncul pada 5 November 2026.
Saat itu, Sufmi Dasco Ahmad disebut menyampaikan bahwa isu dirinya akan menjadi calon Wakil Presiden merupakan hoaks. Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan dugaan pengalihan perhatian dari kasus penyadapan ilegal.
Namun, pada 15 November 2026, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra mulai menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap pengusulan Dasco sebagai calon Wakil Presiden.
Bahkan, pada 16 November 2026, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan bahwa hampir seluruh DPD dan DPC Partai Gerindra mengusulkan nama Dasco sebagai calon Wakil Presiden. Menurut keterangan tersebut, usulan berasal dari inisiatif pengurus daerah.
Perkembangan ini dinilai memunculkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka kepada masyarakat.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI mengakui bahwa munculnya dukungan politik setelah pernyataan Dasco tidak serta-merta membuktikan bahwa pernyataan sebelumnya tidak benar. Namun, perubahan dinamika tersebut dinilai membutuhkan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.
Organisasi ini juga mempertanyakan bagaimana perkembangan pencalonan tersebut dapat dipisahkan secara jelas dari narasi dugaan pengalihan isu penyadapan yang sebelumnya disampaikan Dasco.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco dinilai memiliki tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tetap berjalan secara objektif dan profesional.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI selanjutnya mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut merupakan mekanisme konstitusional yang harus dijalankan sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, BAKORNAS berpandangan bahwa proses politik tersebut juga perlu memperhatikan kepentingan nasional, integritas calon, rekam jejak kepemimpinan, komitmen terhadap hak asasi manusia, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui pertimbangan substantif di balik pengusulan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses ketatanegaraan.
Selain persoalan pencalonan Wakil Presiden, BAKORNAS LKBHMI PB HMI memberikan perhatian serius terhadap perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyangkut Presiden Republik Indonesia dan sejumlah warga negara.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyinggung paparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 yang, menurut materi pernyataan organisasi, mengungkap adanya empat tersangka serta dugaan penggunaan sistem penyadapan kepolisian di luar prosedur hukum yang sah.
BAKORNAS menilai pengungkapan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan rantai perintah, pelaksanaan teknis, penerimaan hasil penyadapan, hingga dugaan penghilangan barang bukti elektronik.
Namun, organisasi ini juga menegaskan pentingnya menjaga prinsip praduga tidak bersalah.
Sejauh informasi publik yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut, belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad memerintahkan, mengendalikan, ataupun terlibat dalam operasi penyadapan yang dimaksud.
Oleh sebab itu, hubungan antara polemik pencalonan Wakil Presiden dan perkara pidana tersebut tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi tanpa dukungan alat bukti yang sah.
Meski demikian, BAKORNAS meminta agar dinamika politik tidak menggeser perhatian aparat penegak hukum maupun lembaga legislatif dari kewajiban menuntaskan penyidikan.
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian BAKORNAS adalah efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan perangkat dan sistem penyadapan milik negara.
Menurut organisasi tersebut, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya penggunaan infrastruktur negara tanpa dasar hukum yang sah, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan.
Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup pengendalian akses, prosedur otorisasi, keamanan informasi, mekanisme pelaporan ancaman, serta audit elektronik.
BAKORNAS juga mendorong koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat negara tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Tidak hanya menyoroti aspek politik dan kelembagaan, BAKORNAS LKBHMI PB HMI juga mengingatkan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh warga negara yang berpotensi menjadi korban.
Perlindungan tersebut tidak boleh hanya berorientasi kepada Presiden maupun pejabat negara, tetapi juga harus mencakup mahasiswa, aktivis, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum.
Setiap warga negara memiliki hak konstitusional atas privasi, keamanan komunikasi, perlindungan hukum, dan pemulihan apabila haknya dilanggar.
Untuk itu, BAKORNAS mendorong pemerintah dan instansi terkait memastikan tersedianya mekanisme perlindungan identitas, pendampingan advokat, akses informasi perkembangan perkara sesuai ketentuan, perlindungan melalui LPSK bagi pihak yang memenuhi persyaratan, serta pemulihan hak korban.
Selain itu, pengamanan barang bukti elektronik juga harus menjadi perhatian agar proses pembuktian dapat berlangsung secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menyampaikan enam tuntutan utama.
Pertama, meminta klarifikasi terbuka dari Sufmi Dasco Ahmad.
Dasco diminta menjelaskan sikapnya terhadap perkembangan dukungan pencalonan yang disampaikan struktur Partai Gerindra, sekaligus memberikan penjelasan mengenai pernyataannya sebelumnya terkait dugaan pengalihan isu penyadapan.
Kedua, mendorong transparansi pertimbangan calon Wakil Presiden.
Proses pengusulan calon diharapkan mempertimbangkan kepentingan nasional, integritas, rekam jejak kepemimpinan, serta tanggung jawab konstitusional yang dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Ketiga, mendesak pengawasan DPR yang objektif dan independen.
Komisi III DPR RI diminta terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tanpa intervensi politik maupun pembiaran terhadap dugaan penyimpangan hukum.
Keempat, meminta audit independen terhadap sistem penyadapan negara.
Evaluasi perlu dilakukan terhadap keamanan informasi, sistem pengawasan internal, serta mekanisme pengendalian penggunaan perangkat penyadapan.
Kelima, mendorong pemulihan hak korban.
Polri, LPSK, dan instansi terkait diminta memastikan tersedianya perlindungan, pendampingan hukum, restitusi, serta pemulihan hak bagi korban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keenam, mendesak penguatan regulasi penyadapan.
DPR RI bersama pemerintah didorong memperkuat kerangka hukum penyadapan yang mengatur batas kewenangan, mekanisme otorisasi, pengawasan independen, pengamanan data, serta perlindungan dan pemulihan hak korban.
Menutup pernyataannya, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan prinsip supremasi hukum dan kepentingan rakyat.
Organisasi tersebut mengingatkan pentingnya prinsip Rechtsstaat atau negara hukum, yakni memastikan seluruh penyelenggara negara tunduk terhadap hukum dan tidak berada di atas hukum.
Sementara itu, prinsip Welfare State menempatkan kesejahteraan, perlindungan hak, keamanan, dan keadilan sosial sebagai orientasi penyelenggaraan negara.
Dalam perspektif Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Himpunan Mahasiswa Islam, BAKORNAS menekankan pentingnya integritas kekuasaan, keberpihakan terhadap keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Melalui pernyataan tersebut, BAKORNAS LKBHMI PB HMI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, sementara penanganan dugaan penyalahgunaan kewenangan negara harus tetap berjalan tanpa tekanan maupun intervensi.
“Jangan korbankan supremasi hukum demi konsolidasi kekuasaan. Jangan biarkan polemik pencalonan Wakil Presiden menenggelamkan hak-hak korban dugaan penyadapan ilegal. Transparansikan pertimbangan pencalonan, tuntaskan penyidikan, audit sistem pengawasan, dan pulihkan hak korban,” demikian penegasan sikap BAKORNAS LKBHMI PB HMI.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibrahim Asnawi selaku Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, sebagai bentuk dorongan terhadap transparansi penyelenggaraan negara, penguatan supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.
BAKORNAS LKBHMI PB HMI – Berjuang untuk Supremasi Hukum, Keadilan Sosial, dan Kemanusiaan.

