SITUBONDO || Jejak-indonesia.id — Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rachmad Hartadi, mengkritik keras dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan produk pertanahan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo.
Kritik itu disampaikan Hartadi di kediamannya, Perumahan Panji Permai, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu (15/11/2026).
Menurut Hartadi, dugaan penggunaan akta perdamaian di bawah tangan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah diduga menyalahi ketentuan hukum.
“Akta dading itu bukan kertas biasa. Itu harus disahkan dan dikuatkan oleh hakim di persidangan. Kalau hanya dibuat di bawah tangan tanpa pengesahan hakim, itu jelas patut dipertanyakan keabsahannya dan ini berpotensi dugaan ada pelanggaran hukum,” tegas Hartadi.
Secara yuridis, akta van dading atau akta perdamaian adalah akta resmi yang berisi kesepakatan damai para pihak yang bersengketa dan disahkan hakim di persidangan. Kekuatan hukumnya kuat hanya jika dibuat dan disahkan di hadapan sidang pengadilan, atau paling sedikit dibuat secara otentik di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
BPN sebagai instansi administratif pertanahan hanya bertugas mencatat dan menerbitkan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang sah dan otentik. BPN bukan lembaga yang melegalisasi kesepakatan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pakar hukum agraria yang dikutip narasumber menilai tindakan tersebut berpotensi cacat formal maupun material karena diduga melanggar kewenangan pejabat umum.
Kemudian Hartadi menegaskan adanya dugaan akta dading yang tidak sesuai prosedur dan tidak dilakukan sesuai hukum telah menimbulkan kerugian masyarakat.
Menurut Hartadi, praktik tersebut diduga telah menimbulkan terjadinya pembuatan sertifikat ganda.
“Jangan sampai terjadi korban-korban lain kepada masyarakat. Sudah terjadi pembuatan sertifikat ganda yang diduga dilakukan oleh oknum BPN beserta para pihak yang tertuang di dalam akta dading itu. Ini yang harus dihentikan, jangan sampai masyarakat lain jadi korban lagi,” tegas Hartadi.
Selanjutnya Hartadi menilai, jika akta dading yang diduga tidak prosedural itu dijadikan dasar produk pertanahan, maka masyarakat yang dirugikan bukan hanya pihak yang bersengketa, tetapi juga masyarakat awam yang tidak tahu menahu soal dokumen tersebut.
Pengesahan dokumen di bawah tangan sebagai dasar produk pertanahan bukan hanya berpotensi maladministrasi, tetapi juga berisiko pidana. Berdasarkan penafsiran narasumber atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku efektif 2026:
– Pasal 391 tentang pemalsuan surat, ancaman 6 tahun penjara;
– Pasal 392 dan 394 tentang pemalsuan akta autentik dan keterangan palsu dalam akta autentik, ancaman 7 sampai 8 tahun penjara;
– Pasal 548 dan 550 tentang penyalahgunaan kekuasaan serta pemalsuan surat/daftar oleh pejabat negara;
– Pasal 3 dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jika ada unsur penyalahgunaan wewenang, suap, maupun gratifikasi.
Lebih lanjut Hartadi menegaskan bahwa terjadi munculnya sertifikat ganda. Praktik ini dikhawatirkan berpotensi melegalkan sesuatu yang tidak sah, membuka celah sengketa tanah baru, dan merugikan masyarakat awam.
“Masyarakat percaya karena yang membuat dari instansi pertanahan. Padahal kalau prosedurnya salah, yang rugi ya rakyat. Tanah mereka bisa jadi sengketa bertahun-tahun,” ujarnya.
Kasus ini memicu reaksi pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi di Situbondo yang mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Satuan Tugas Mafia Tanah menindaklanjuti dugaan tersebut.
LSM Perjuangan Rakyat meminta BPN Situbondo memberikan klarifikasi terbuka: siapa yang membuat dokumen itu, atas dasar kewenangan apa, dan dokumen apa yang menjadi rujukan resmi. Hartadi juga mendesak Kantor Wilayah BPN Jawa Timur hingga Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melakukan pemeriksaan internal dan memproses oknum terkait jika terbukti bersalah.
“Kami tidak menuduh semua pegawai BPN. Yang kami soroti adalah oknum. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan buktikan dengan dokumen. Tapi kalau ada, jangan ditutupi. Hukum harus tegak, tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas,” pungkas Hartadi.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BPN Kabupaten Situbondo belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk hak jawab dan klarifikasi berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak BPN Kabupaten Situbondo.
(Tim)
