BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Upaya penyelesaian persoalan sengketa lahan melalui jalur musyawarah di tingkat desa kembali menemui jalan buntu. Pasalnya, hingga empat kali undangan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pihak keluarga almarhum Ipung dikabarkan belum menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan.
Mediasi tersebut dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa Bengkak atas permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum bersama ahli waris Njimas Entjeh Siti Aminah alias Osah, yakni H. Asep Achmad Hidayat, yang berdomisili di Cianjur, Jawa Barat.
Agenda mediasi bertujuan membahas persoalan objek tanah yang berdasarkan keterangan pihak pemohon, selama ini diduga dikuasai oleh almarhum Ipung sejak masih hidup dan hingga kini masih berada dalam penguasaan pihak keluarga atau ahli warisnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa Bengkak, perwakilan Pemerintah Kecamatan Wongsorejo, Asep selaku ahli waris dari pihak pemohon yang membawa dokumen terkait objek tanah, Agus Purwanto selaku Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Banyuwangi, serta perwakilan YLBH LPKPK.
Namun, pihak keluarga almarhum Ipung yang menjadi pihak terkait dalam persoalan tersebut tidak hadir dalam agenda mediasi sebagaimana disampaikan oleh pihak pemohon.
Kondisi tersebut sangat disayangkan, mengingat mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah setempat sebagai fasilitator. Ketidakhadiran salah satu pihak tentu membuat proses klarifikasi dan pencarian titik temu belum dapat berjalan secara maksimal.
Kuasa hukum bersama ahli waris Njimas Entjeh Siti Aminah alias Osah, H. Asep Achmad Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjukkan dokumen yang diklaim berkaitan dengan objek tanah yang dipermasalahkan kepada Pemerintah Desa maupun Kecamatan.
Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak pemohon, terdapat persoalan mengenai dasar penguasaan dan dokumen kepemilikan tanah yang saat ini dikaitkan dengan keluarga almarhum Ipung. Pihak pemohon mempertanyakan apakah keluarga almarhum Ipung memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau dokumen hukum lain yang dapat menjadi dasar penguasaan atas objek tanah tersebut.
Objek lahan yang dipersoalkan diperkirakan memiliki luas kurang lebih 97 hektare. Menurut informasi yang disampaikan pihak pemohon, sebagian lahan tersebut hingga saat ini masih dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada petani atau warga sekitar.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan kejelasan, terutama mengenai riwayat penguasaan tanah, alas hak, batas-batas bidang tanah, serta dokumen administrasi pertanahan yang dimiliki masing-masing pihak.
Pj. Kepala Desa Bengkak, Torik, telah berupaya memberikan pelayanan dan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, persoalan pertanahan merupakan permasalahan yang cukup sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak ditangani secara hati-hati.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Bengkak berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi, keterbukaan, serta menunjukkan dokumen yang menjadi dasar klaim masing-masing.
Upaya mediasi di tingkat desa diharapkan dapat menjadi ruang klarifikasi sekaligus mencari penyelesaian secara damai tanpa menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Heri Susanto, S.E., S.H., M.M., CLA., selaku kuasa hukum ahli waris Njimas Entjeh Siti Aminah alias Osah, H. Asep Achmad Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya menempuh jalur musyawarah melalui Pemerintah Desa Bengkak.
Namun, setelah empat kali undangan mediasi yang menurut pihaknya tidak dihadiri keluarga almarhum Ipung, pihak kuasa hukum mempertimbangkan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui Aparat Penegak Hukum (APH) maupun instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya memperoleh kepastian hukum, khususnya terkait status objek tanah, riwayat penguasaan, serta keabsahan dokumen yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak.
Pihak kuasa hukum juga berharap agar pihak keluarga almarhum Ipung dapat memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen atau alas hak yang menjadi dasar penguasaan atas lahan tersebut.
Dengan demikian, persoalan tidak hanya berhenti pada klaim masing-masing pihak, melainkan dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.
Persoalan tanah dengan luas yang diperkirakan mencapai 97 hektare tersebut membutuhkan penanganan secara serius, objektif, dan transparan.
Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan serta menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang dimiliki.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan langsung dari pihak keluarga atau ahli waris almarhum Ipung mengenai ketidakhadiran dalam empat undangan mediasi maupun dasar penguasaan objek lahan tersebut belum diperoleh.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak keluarga almarhum Ipung agar pemberitaan ini tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, transparansi, serta asas praduga tak bersalah.
Penyelesaian melalui musyawarah tetap menjadi harapan bersama. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, jalur hukum merupakan mekanisme yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hak bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
(TIM REDAKSI)
