BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Ratusan sopir truk logistik yang tergabung dalam komunitas Gapiber menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Rabu (14/10/2026) siang. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kemacetan di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang serta meminta kejelasan mengenai kesepakatan yang berkaitan dengan operasional penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Aksi tersebut dipicu polemik mengenai kemacetan panjang di kawasan pelabuhan, termasuk pernyataan Kepala ASDP Ketapang yang menyebut kemacetan selama enam jam dipicu oleh aksi demonstrasi sopir truk. Pernyataan itu menjadi salah satu persoalan yang disoroti massa dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Ratusan peserta aksi datang menggunakan berbagai kendaraan, mulai dari truk logistik, kendaraan pribadi, hingga sepeda motor. Mereka meminta agar persoalan kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk ditangani secara serius, transparan, dan berdasarkan fakta di lapangan.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Darmawan, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan pelayanan penyeberangan. Ia meminta pihak ASDP memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai faktor penyebab kemacetan, sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi saling menyalahkan antarpihak.
Menurut aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, kemacetan perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi operasional pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, serta berbagai faktor lain yang berpotensi memengaruhi kelancaran penyeberangan.
Massa mendesak ASDP meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan operasional pelabuhan, terutama dalam mengantisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan kelancaran arus truk logistik.
Mereka juga meminta adanya langkah konkret untuk mencegah kemacetan berkepanjangan yang dapat menghambat distribusi barang. Bagi para sopir, kelancaran jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk bukan sekadar persoalan waktu tunggu, melainkan juga berkaitan dengan jadwal pengiriman, biaya operasional, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Selain persoalan kemacetan, demonstran menuntut kejelasan mengenai surat kesepakatan GSJT di tingkat Provinsi Jawa Timur yang disebut berkaitan dengan Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi.
Mereka meminta keberadaan, isi, serta tindak lanjut kesepakatan tersebut diperjelas agar seluruh pihak memiliki acuan yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sopir truk logistik.
Kejelasan dokumen dan pelaksanaan kesepakatan dinilai penting untuk menghindari perbedaan penafsiran sekaligus memastikan aspirasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang nyata.
Selama aksi berlangsung, personel kepolisian dari Polresta Banyuwangi bersama instansi terkait melakukan pengamanan guna menjaga situasi tetap kondusif dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Hingga berita ini disusun, aksi di depan Kantor Pemkab Banyuwangi masih berlangsung. Respons resmi dari pihak ASDP Ketapang maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait tuntutan massa masih perlu dikonfirmasi.
Aksi Gapiber tersebut menjadi pengingat pentingnya evaluasi tata kelola arus kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang. Penanganan persoalan ini membutuhkan keterbukaan informasi, komunikasi yang konstruktif, serta langkah penyelesaian yang terukur dari seluruh pihak terkait.
Dengan demikian, kelancaran distribusi logistik dapat terjaga, sementara kepentingan pengguna jasa penyeberangan dan keberlangsungan pelayanan publik tetap menjadi perhatian bersama.
