Bangku Kosong Menumpuk, Anak Tak Dapat Sekolah: RKB Banyuwangi Soroti Dugaan Permasalahan SPMB 2026 dan Minta Evaluasi Menyeluruh

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan publik.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi, Kamis (30/7/2026), Rumah Kebangsaan Banyuwangi (RKB) menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan SPMB, mulai dari adanya bangku sekolah yang masih kosong hingga dugaan ketidaktepatan sasaran pada jalur afirmasi.

Ketua RKB, Hakim Said, S.H., mengatakan pihaknya menerima berbagai pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya siswa dengan nilai akademik baik dan domisili sesuai ketentuan, namun tidak diterima di sekolah negeri. Di sisi lain, menurutnya, masih terdapat kuota maupun rombongan belajar (rombel) yang belum terisi penuh.

> “Banyak siswa yang nilainya bagus dan domisilinya sesuai, tetapi tidak diterima di sekolah negeri pilihan. Sementara di beberapa sekolah masih terdapat bangku yang kosong. Saat orang tua meminta agar kursi tersebut dapat diisi, mereka mendapat jawaban bahwa sistem sudah ditutup,” ujar Hakim Said dalam forum RDP.

Menurut RKB, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dinilai berpotensi menghambat akses pendidikan bagi calon peserta didik. RKB meminta adanya penjelasan dari pihak terkait mengenai mekanisme penutupan sistem serta alasan mengapa kuota yang masih tersedia tidak dapat dimanfaatkan.

Hakim Said menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kebijakan yang diterapkan seharusnya mampu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

Selain persoalan bangku kosong, RKB juga menyoroti pelaksanaan jalur afirmasi. Menurutnya, jalur tersebut pada dasarnya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

Namun, RKB mengaku menerima laporan masyarakat yang mempertanyakan ketepatan sasaran penerima jalur afirmasi. Atas dasar itu, mereka meminta adanya transparansi mengenai proses verifikasi data penerima.

> “Kami meminta kejelasan apakah seluruh penerima jalur afirmasi benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria sesuai data pemerintah seperti DTKS maupun DTSEN. Jika terdapat penerima yang tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi mengurangi hak masyarakat yang memang berhak,” kata Hakim Said.

Dalam forum tersebut, RKB juga meminta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi memberikan penjelasan mengenai jumlah kuota yang tersedia, jumlah kursi yang belum terisi, mekanisme penutupan sistem, serta proses verifikasi jalur afirmasi.

Selain itu, RKB mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada pihak terkait, menelusuri data pelaksanaan SPMB, serta mengevaluasi mekanisme penerimaan peserta didik apabila ditemukan persoalan di lapangan.

Menurut RKB, apabila masih terdapat bangku yang kosong sementara masih ada calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah, perlu dipertimbangkan solusi yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Mengakhiri penyampaiannya, Hakim Said berharap hasil RDP tidak berhenti pada pembahasan semata, tetapi menghasilkan langkah konkret guna memastikan pelaksanaan SPMB berjalan secara adil, transparan, akuntabel, serta mampu menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh anak di Banyuwangi.

“Kami berharap ada solusi nyata agar setiap anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB penting dilakukan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik,” pungkasnya.